Ada Massa Pro dan Kontra RKUHP Demo di Depan DPR, Polisi Buat Pemisah

Kompas.com - 23/09/2019, 15:34 WIB
Mahasiswa yang aksi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAMahasiswa yang aksi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa berdatangan menuju depan Gedung Kantor DPR Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019) SIANG.

Awalnya tampak mahasiswa yang beraksi di depan Gedung DPR RI adalah penolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka berasal dari  yakni mahasiswa Universitas Indonesia, mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Universitas Atmajaya, Universutas Budi luhur, dan Universitas Trisakti.

Datang kemudian kelompok mahasiswa yang pro RKUHP. Pantauan Kompas.com, mahasiswa ini menamakan diri Mahasiswa Progresif Anti Korupsi (Mapak).

Baca juga: Tolak RKUHP, Ribuan Mahasiswa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Hari Ini

Mereka yang pro dan kontra pengesahan RKUHP tampak bersebelahan menyuarakan aksinya.

Hanya sebuah mobil barakuda pihak kepolisian yang memisahkan kedua kelompok itu.

Petugas kepolisian pun berjaga di depan dua kubu massa yang tengah menyuarakan aksinya.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan penyekatan ini dilakukan agar massa yang pro dan kontra tidak terganggu satu sama lain.

Sehingga, kedua kubu ini bisa menyuarakan pendapatnya masing-masing secara tertib.

Baca juga: Setuju atau Tidak RKUHP Disahkan Periode ini Ditentukan Setelah DPR Konsultasi dengan Jokowi

“Kita di sini membuat sekat di antara mereka agar intinya penyekatan ini agar mereka pro dan kontra sama-sama sampaikan aksinya agar tidak terganggu dan menggunakan sound system, jadi mereka sama-sama fokus dengan apa yang mereka tuntutkan,” ujar Harry di Gedung DPR RI, Senin.

Seperti diketahui, RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial. Mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa sejak pekan lalu untuk menolak pengesahan RKUHP tersebut.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Megapolitan
Terjadi Lonjakan Pengunjung, Kepulauan Seribu Juga Ditutup untuk Wisatawan

Terjadi Lonjakan Pengunjung, Kepulauan Seribu Juga Ditutup untuk Wisatawan

Megapolitan
Update Kasus Covid-19 di Tangerang Bertambah 17, Total 9.174

Update Kasus Covid-19 di Tangerang Bertambah 17, Total 9.174

Megapolitan
Update 15 Mei: Tambah 7, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Sebanyak 11.082

Update 15 Mei: Tambah 7, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Sebanyak 11.082

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Cerah Berawan dan Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Cerah Berawan dan Hujan Ringan

Megapolitan
Urai Kepadatan di KRL Jabodetabek, BPTJ Sediakan Bus Gratis

Urai Kepadatan di KRL Jabodetabek, BPTJ Sediakan Bus Gratis

Megapolitan
Pemprov DKI Tutup 20 Museum dan Kawasan Budaya Ini sampai Besok

Pemprov DKI Tutup 20 Museum dan Kawasan Budaya Ini sampai Besok

Megapolitan
Ingat, Hari Ini dan Besok TMII, Ragunan, dan Ancol Ditutup

Ingat, Hari Ini dan Besok TMII, Ragunan, dan Ancol Ditutup

Megapolitan
Depok Catat 31 Kasus Baru Covid-19, Sabtu

Depok Catat 31 Kasus Baru Covid-19, Sabtu

Megapolitan
Update 15 Mei 2021: Kota Bekasi Catat 38 Kasus Baru Covid-19

Update 15 Mei 2021: Kota Bekasi Catat 38 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Ada 12 Posko untuk Periksa Surat Bebas Covid-19 Warga yang Kembali ke Jakarta Usai Mudik

Ada 12 Posko untuk Periksa Surat Bebas Covid-19 Warga yang Kembali ke Jakarta Usai Mudik

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 227 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 227 Orang

Megapolitan
Warga Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Keterangan Negatif Covid-19

Warga Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Keterangan Negatif Covid-19

Megapolitan
8 Langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jaksel Usai Lebaran

8 Langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jaksel Usai Lebaran

Megapolitan
Polisi Sediakan Swab Antigen Gratis bagi Warga Jakbar yang Usai Mudik

Polisi Sediakan Swab Antigen Gratis bagi Warga Jakbar yang Usai Mudik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X