18.000 Personel Gabungan Amankan Unjuk Rasa di Depan DPR/MPR RI

Kompas.com - 24/09/2019, 08:32 WIB
Polisi pasang kawat duri dan separator di sepanjang pintu utama gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2010) KOMPAS.COM/WALDA MARISONPolisi pasang kawat duri dan separator di sepanjang pintu utama gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2010)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang akan digelar di depan gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, peserta aksi unjuk rasa tersebut adalah perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Argo tak menyebut estimasi jumlah demonstran yang akan menyampaikan aspirasinya hari ini di depan gedung DPR/MPR RI. Argo hanya mengatakan, polisi menerjunkan personel dibantu dengan TNI dan Satpol PP untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.


Baca juga: UI Tak Melarang Mahasiswanya Unjuk Rasa ke Gedung DPR/MPR RI

"Personel yang diterjunkan adalah 18.000 personel gabungan," ujar Argo, Selasa.

Polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR RI. Tercatat sekitar 252 polisi lalu lintas diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

Selain itu, polisi memasang moveable concrete barrier (MCB) dan kawat berduri di depan gedung DPR/MPR RI.

Aksi demo hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar kemarin. Polisi menyebut 2.000 mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan pengesahan RKUHP di depan gedung DPR/MPR RI, kemarin.

RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial. Mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa sejak pekan lalu untuk menolak pengesahan RKUHP tersebut.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241).

Baca juga: #GejayanMemanggil, Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa di Yogyakarta

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Megapolitan
Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Megapolitan
Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Megapolitan
Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

Megapolitan
Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Megapolitan
Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X