Perwakilan Massa Petani Diizinkan Bertemu Presiden di Istana

Kompas.com - 24/09/2019, 13:47 WIB
Massa gabungan dari petani, mahasiswa, dan buruh berunjuk rasa di depan Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU Pertananan. KOMPAS.com/MUHAMAD ISA BUSTOMIMassa gabungan dari petani, mahasiswa, dan buruh berunjuk rasa di depan Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU Pertananan.

JAKARTA PUSAT, KOMPAS.com - Massa gabungan yang terdiri dari petani, mahasiswa, dan buruh berunjuk rasa di depan Istana Presiden di Jalan Meran Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU Pertanahan.

Perwakilan mereka telah diizinkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana. Pertemuan sedang berlangsung. 

"Sudah tadi ada perwakilan ketemu dengan Jokowi. Mungkin nanti setelah ini baru kami tahu apa saja yang disampaikan oleh teman-teman kami di sana," kata Gun Retno, salah satu perwakilan petani Kendeng, Jawa Tengah.

Baca juga: Serikat Petani Juga Unjuk Rasa di DPR tetapi Tuntutan Mereka Beda

Aksi unjuk rasa itu juga terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional.

"Intinya tuntutan dulur-dulur ini semua menuntut RUU Pertanahan itu dihentikan," kata Gun Retno.

Menurut dia, Presiden Jokowi jangan hanya mengedepankan soal investasi tetapi mengenyampingkan petani. Pemerintah justru bisa hidup saat kesejahteraan petani di perhatikan.

"Tadi saya katakan, petani bisa hidup tanpa pemerintah tetapi pemerintah tidak akan bisa hidup tanpa ada petani. Tanah Indonesia milik rakyat bukan milik investor," kata dia.

Saat perwakilan mereka bertemu Presiden, massa melanjutkan aksi unjuk rasa. Mereka berdiri mendengar orasi yang dilakukan oleh koordinator lapangan.

Sejumlah spanduk bertulis penolakan terhadap RUU Pertanahan terbentang seiring dengan pengibaran bendera dari berbagai organisasi perserta unjuk rasa.

Rencananya, aksi unjuk rasa penolakan RUU Pertanahan itu akan berlanjut ke gedung DPR/MPR RI.

"Cuma kami masih koordinasi dengan polisi dan teman-teman lainnya. Karena kami bergerak tidak sendiri, ada 90 lebih organisasi," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X