Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR Bubar, Jalan dari Slipi ke Semanggi Dibuka

Kompas.com - 24/09/2019, 22:39 WIB
Massa demonstran di depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto bubar, jalan dari arah Slipi ke Semanggi mulai dibuka, Selasa (24/9/2019) malam. KOMPAS.COM/WALDA MARISONMassa demonstran di depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto bubar, jalan dari arah Slipi ke Semanggi mulai dibuka, Selasa (24/9/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, akhirnya bubar Selasa (24/9/2019) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Mereka bubar setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Harry Kurniawan, melakukan pembicaraan dengan mahasiswa.

Dengan bubarnya mahasiswa secara perlahan, jalan yang sebelumnya ditutup pun dibuka kembali.

Dari pantauan Kompas.com, pada pukul 22.00, beberapa kendaraan telah melewati Jalan Gatot Subroto dari arah Slipi menuju Semanggi, Jakarta Selatan.


Baca juga: Demo Mahasiwa Tolak RKUHP dan UU KPK dalam Ulasan Media Internasional

Namun jalan arah sebaliknya, dari Semanggi menuju Slipi, belum di buka. Jalan Tol Dalam Kota di lokasi itu itu juga belum dibuka

Kendaraan yang melintas tampak berhati - hati. Sejumlah pengedara motor dan mobil mengeluarkan ponsel pintarnya untuk mengabadikan suasana setelah terjadi unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan itu.

Bebatuan bekas lemparan mahasiswa masih terlihat di sepanjang jalan.

Sebelumnya, massa sempat melempari anggota Brimob di sepanjang Jalan Gatot Subroto dengan batu dan bambu. Hal tersebut sebagai buntut dari kericuhan aksi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, sore tadi

Aksi unjuk rasa mahasiswa itu telah digelar sejak kemarin. Mereka menolak rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR pada hari ini.

Mereka menilai RKUHP memilki sejumlah pasal kontroversial. Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X