AJI Kecam Kekerasan terhadap Empat Jurnalis Saat Liput Demo di Sekitar DPR

Kompas.com - 25/09/2019, 15:41 WIB
Personel Polisi membubarkan Mahasiswa yang melakukan Aksi Tolak RUKHP di Depan Gedung DPR/MPR hingga Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). KOMPAS.com/M ZAENUDDINPersonel Polisi membubarkan Mahasiswa yang melakukan Aksi Tolak RUKHP di Depan Gedung DPR/MPR hingga Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam tindakan dugaan kekerasan terhadap empat jurnalis saat demo berlangsung di sekitar Gedung DPR/MPR, Selasa (25/9/2019).

Empat jurnalis ini menjadi korban penganiayaan oleh aparat kepolisian saat tengah meliput aksi demo mahasiswa yang menolak pengesahan UU KPK dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPR.

Komite Keselamatan Jurnalis pun menyatakan, pihaknya mendesak kepolisian menangkap pelaku kekerasan terhadap jurnalis saat meliput, baik yang melibatkan anggotanya maupun sekelompok warga.

"Apalagi kekerasan yang dilakukan anggota Polri tersebut terekam jelas dalam video-video yang dimiliki jurnalis," ujar Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani melalui keterangan tertulis, Rabu (25/9/2019).

Menurutnya, pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus diproses hukum untuk diadili hingga ke pengadilan.

Baca juga: [VIDEO] Detik-detik Polisi Intimidasi Wartawan Kompas.com Peliput Pengeroyokan Usai Demo di DPR

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat liputan. Sebab, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers.

"Kami juga mengimbau perusahaan media mengutamakan keamanan dan keselamatan jurnalisnya saat meliput aksi massa yang berpotensi ricuh, serta aktif membela wartawannya, termasuk melaporkan kasus kekerasan ke kepolisian," katanya.

Kemudian, Aji juga mendesak Dewan Pers terlibat aktif menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang aksi 24 September ataupun kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada waktu sebelumnya.

AJI mengingatkan, kekerasan yang dilakukan polisi dan massa itu merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca juga: Kronologi Intimidasi yang Diterima Jurnalis Kompas.com Saat Rekam Pengeroyokan di JCC

Dalam Pasal 18 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
Diperiksa Badan Kehormatan Terkait Unggahan Anggaran Janggal, William PSI: Semua Setuju Ini Sikap Kritis

Diperiksa Badan Kehormatan Terkait Unggahan Anggaran Janggal, William PSI: Semua Setuju Ini Sikap Kritis

Megapolitan
Pemkot Tangsel Buka 222 Formasi CPNS, Dua Persen untuk Disabilitas

Pemkot Tangsel Buka 222 Formasi CPNS, Dua Persen untuk Disabilitas

Megapolitan
Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Megapolitan
Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Megapolitan
Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Megapolitan
Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Megapolitan
Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Megapolitan
Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Megapolitan
Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Megapolitan
Kota Bekasi Buka 171 Formasi CPNS 2019 untuk Tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Teknik

Kota Bekasi Buka 171 Formasi CPNS 2019 untuk Tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Teknik

Megapolitan
Pendaftaran CPNS 2019, Kota Bekasi Hanya Buka 6 Kuota untuk 'Cum Laude' dan Tunadaksa

Pendaftaran CPNS 2019, Kota Bekasi Hanya Buka 6 Kuota untuk "Cum Laude" dan Tunadaksa

Megapolitan
Dianggap Pemborosan, Anggaran Pembangunan Rusunawa Terancam Dicoret DPRD DKI

Dianggap Pemborosan, Anggaran Pembangunan Rusunawa Terancam Dicoret DPRD DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X