Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viral Mobil Ambulans Angkut Batu untuk Demonstran, Ini Fakta yang Terungkap

Kompas.com - 26/09/2019, 20:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Akun Instagram @TMCPoldaMetro mengunggah dua video ambulans yang disebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam unggahan tersebut, dituliskan bahwa ambulans itu diduga digunakan untuk mengangkut batu dan bensin saat terjadi aksi kerusuhan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“02:15 #Polri amankan 5 kendaraan ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di dekat Gardu Tol Pejompongan Jl. Gatot Subroto,” bunyi keterangan video yang diunggah pada Kamis (26/9/2019) pagi.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan bahwa polisi mengamankan lima ambulans berlogo Pemerintah Provisnis DKI Jakarta itu.

Saat ini polisi telah membawa mobil ambulans itu ke Polda Metro Jaya.

"(Mobil ambulans beserta sopir) diamankan di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan," ujar Argo.

Sudah sesuai SOP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini, petugas di dalam ambulans milik Pemprov DKI Jakarta yang ditahan polisi telah bekerja sesuai prosedur.

Tiga petugas berada di dalam ambulans itu, yakni seorang dokter, petugas paramedik, dan sopir.

"Kami berkeyakinan bahwa petugas-petugas ini menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Baca juga: Polisi: 5 Ambulans Pemprov DKI Angkut Batu dan Bensin Saat Rusuh

Anies meminta semua pihak tidak buru-buru membuat kesimpulan soal ambulans Pemprov DKI yang ditahan polisi. Sebab, banyak peristiwa yang terjadi saat ambulans itu ditahan.

"Mereka (petugas ambulans) berada dalam situasi tadi malam, situasi lapangan yang tidak sederhana, karena itu kita tidak usah terburu-buru untuk menyimpulkan apa pun," kata dia.

Anies menyebut petugas ambulans berpotensi terkena fitnah karena bekerja di tempat yang dijauhi orang lain.

Anies justru mengapresiasi kinerja para petugas ambulans itu.

Pelajar melakukan Aksi Tolak RUKHP di Belakang Gedung DPR/MPR, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (25/9/2019).KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pelajar melakukan Aksi Tolak RUKHP di Belakang Gedung DPR/MPR, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (25/9/2019).

Dia juga berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis kepada pihak yang membutuhkan bantuan, baik polisi, warga, maupun massa aksi.

"Saya sampaikan terima kasih, apresiasi, kepada petugas-petugas pemberani yang mau berada di tempat-tempat sulit di saat mayoritas kita menjauhi tempat-tempat sulit," ucap Anies.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengoordinasikan 40 ambulans sejak aksi unjuk rasa berlangsung pada Selasa (24/9/2019).

Petugas-petugas ambulans itu menyelamatkan korban aksi, baik korban yang merupakan aparat polisi, warga, maupun demonstran.

"Ada begitu banyak warga yang terselamatkan oleh kerja ambulans-ambulans ini. Dan harus dicatat bahwa mereka bekerja mengikuti SOP yang ada," ucap Anies.

 

PMI bantah angkut batu

Palang Merah Indonesia (PMI) membantah tudingan polisi yang menyebut ambulans mereka digunakan untuk menyuplai batu untuk menyerang polisi.

Pengurus Pusat Biadng Relawan PMI Muhammad Muas menyebutkan, kardus itu bukan sengaja disimpan oleh petugas medis di dalam mobil ambulans.

Kardus berisi petasan hingga batu itu, sebut dia, adalah milik demonstran.

Baca juga: Bantah Terlibat Kerusuhan, PMI Ungkap Kronologi Kardus Berisi Batu dalam Ambulans

Kardus itu pun sudah diteliti penyidik Polda Metro Jaya.

Dari penyelidikan, polisi memastikan bahwa petugas medis tidak terkait kerusuhan yang terjadi pada Kamis (25/9/2019) malam.

"Karena memang tidak terbukti bahwa petugas membawa batu dan lain itu, sedang diperiksa pemilik kardus itu sama Polda," ujar Muas.

 

Klarifikasi polisi

Belakangan, Polda Metro Jaya mengklarifikasi informasi soal ambulans tersebut.

Argo menyebut, batu dan bensin itu bukan suplai untuk para demonstran.

Argo mengklarifikasi bahwa barang bukti itu milik demonstran yang berusaha mencari perlindungan dalam mobil ambulans.

"Jadi anggapan dari Brimob, diduga mobil ini yang digunakan perusuh, tapi bukan. Perusuh masuk ke mobil untuk perlindungan," kata Argo.

Baca juga: Diklarifikasi, Polisi Sebut Batu dan Bensin di Ambulans Adalah Milik Demonstran yang Berlindung

Demonstran yang berlindung dalam mobil ambulans tersebut membawa barang-barang berupa batu, kembang api, dan bensin.

Saat ini, tiga demonstran telah diamankan jajaran Polda Metro Jaya.

"Perusuh itu pun membawa alat ini, ada batu dan kembang api juga, mencari perlindungan masuk ke mobil (ambulans) PMI," ungkap Argo.

Saat ini, enam mobil ambulans beserta petugas kesehatan telah dikembalikan ke pihak PMI dan Pemprov DKI.

"Kita menyerahkan mobil ambulans kepada PMI dan Dinas Kesehatan DKI. Kita serahkan dengan perangkatnya artinya dengan krunya. Tapi nanti kalau mau dimintai keterangan sebagai saksi, mereka sudah siap," ungkap Argo.

 

Dinkes DKI Jakarta minta rehabilitasi

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyampaikan dua permintaan kepada jajaran Polda Metro Jaya terkait mobil ambulans milik Pemprov DKI yang diamankan anggota Brimob.

Permintaan pertama, Widyastuti berharap Polda Metro Jaya mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial terkait mobil ambulans yang diamankan.

Hal itu bertujuan untuk rehabilitasi nama baik Pemprov DKI Jakarta.

"Perlu adanya klarifikasi dari pihak kepolisian atas pemberitaan dan kabar dari media sosial bahwa mobil ambulans milik Pemprov DKI memang tidak digunakan untuk mengangkut batu dan bensin seperti yang sudah diberitakan selama ini," kata Widyastuti di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Baca juga: Polisi Salah Tuduh soal Ambulans Pengangkut Batu dan Bensin, Ini Respons Dinkes DKI

Selanjutnya, Widyastuti juga meminta polisi mengembalikan mobil ambulans beserta petugas medis yang diamankan untuk dimintai keterangan.

Dinkes DKI Jakarta menerjunkan satu unit mobil ambulans beserta seorang dokter, seorang perawat, dan seorang sopir.

"Kami di sini dalam rangka saling berkomunikasi, berkoordinasi untuk memohon pemulangan tim medis kita yang kemarin telah dimintai keterangan oleh pihak Polda Metro Jaya," ujar Widyastuti.

Saat ini, dua permintaan dari Dinkes DKI Jakarta tersebut telah dikabulkan oleh Polda Metro Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com