ICJR Sebut Kasus Dandhy Dwi Laksono sebagai Try Out RKUHP

Kompas.com - 27/09/2019, 21:02 WIB
Sejumlah wartawan melakukan wawancara dengan Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono (kiri) pasca penetapan tersangka saat ditemui di kediamannya, di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/9/2019). Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kepada Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono atas dugaan kasus tuduhan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana atas postingan di media sosial mengenai Papua. ANTARA FOTO/Risky AndriantoSejumlah wartawan melakukan wawancara dengan Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono (kiri) pasca penetapan tersangka saat ditemui di kediamannya, di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/9/2019). Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kepada Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono atas dugaan kasus tuduhan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana atas postingan di media sosial mengenai Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menganggap penangkapan aktivis sekaligus jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono pada Kamis (26/9/2019) lalu tidak tepat.

ICJR menilai, Dandhy yang getol mengkritik pemerintahan, seolah menjadi kelinci percobaan RKUHP yang tengah jadi polemik belakangan ini.

"Dalam konteks pembahasan RKUHP, ICJR kembali mengingatkan, betapa tipisnya perbedaan antara kritik dengan propaganda kebencian dan tuduhan pasal penyebaran kabar bohong," jelas Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (27/9/2019) malam.

"Karena itu, penangkapan Dandhy Dwi Laksono juga bisa dipandang (oleh ICJR) sebagai salah satu try out dari RKUHP," imbuhnya.

Baca juga: Tim Kuasa Hukum Duga Pelapor Kasus Dandhy Laksono Anggota Polri

Dalam RKUHP, ujaran kebencian diatur dalam Pasal 262, sedangkan penyebaran kabar bohong diatur dalam Pasal 242. Anggara menilai, perumusan norma pidana dalam RKUHP harus dilakukan secara cermat agar tidak mencederai berbagai ekspresi politik yang sah, seperti kritik terhadap kebijakan yang selama ini didengungkan Dandhy melalui beragam medium.

"Dalam konteks twit (yang disangkakan polisi), tindakan Dandhy adalah bentuk penyampaian informasi kepada publik dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia, terutama menghadapi berbagai gejolak politik, baik yang terjadi di Papua dan juga di daerah Indonesia lainnya," Anggara menjelaskan.

"Pernyataan-pernyataan Dandhy adalah bentuk ekspresi yang sah yang dijamin dalam UUD 1945," tambah dia.

Baca juga: Dandhy Laksono: Kasus Saya Bukan Apa-apa Dibanding Persoalan Papua dan Mahasiswa

Dandhy ditangkap polisi di rumahnya pada Kamis (26/9/2019) pukul 22.45 WIB, selang 15 menit setelah ia menginjakkan kaki di rumah.

Dia dituduh melakukan ujaran kebencian terkait twitnya di Twitter mengenai kondisi kemanusiaan di Papua.

Dandhy pun ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP. Ia tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan hingga Jumat subuh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Megapolitan
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Megapolitan
Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Megapolitan
Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Megapolitan
Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Megapolitan
Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Megapolitan
Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Megapolitan
33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

Megapolitan
Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Megapolitan
Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X