Kompas.com - 27/09/2019, 21:12 WIB
Wartawan melakukan wawancara dengan Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono (kanan) pasca penetapan tersangka saat ditemui di kediamannya, di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/9/2019). Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kepada Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono atas dugaan kasus tuduhan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana atas postingan di media sosial mengenai Papua. ANTARA FOTO/Risky AndriantoWartawan melakukan wawancara dengan Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono (kanan) pasca penetapan tersangka saat ditemui di kediamannya, di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/9/2019). Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kepada Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono atas dugaan kasus tuduhan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana atas postingan di media sosial mengenai Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  Anggara Suwahju mengkritik langkah polisi menangkap aktivis sekaligus jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono pada Kamis (26/9/2019).

Anggara bahkan meminta polisi segera membatalkan status tersangka Dandhy. Sebab, mencokok Dandhy di kediamannya pada malam hari juga dinilai ICJR tidak tepat.

"Upaya paksa seperti penangkapan seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir. Penangkapan pada malam hari dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di malam hari, dalam pandangan ICJR, sama sekali tidak tepat," ujar Anggara dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: ICJR Sebut Kasus Dandhy Dwi Laksono sebagai Try Out RKUHP

Selanjutnya, tuduhan polisi bahwa Dandhy melakukan ujaran yang menimbulkan kebencian serta permusuhan lewat twitnya di Twitter tidaklah tepat.

Anggara menilai, twit Dandhy sekadar bentuk penyampaian informasi dan kritik yang sah, bahkan dijamin dalam UUD 1945.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tindakan Dandhy adalah bentuk penyampaian informasi kepada publik dan kritik terhadap kebijakan di Indonesia, terutama menghadapi berbagai gejolak politik baik yang terjadi di Papua dan juga di daerah Indonesia lainnya," jelas Anggara.

Dandhy ditangkap polisi di rumahnya pada Kamis (26/9/2019) pukul 22.45 WIB, selang 15 menit setelah ia menginjakkan kaki di rumah.

Baca juga: Dandhy Laksono Mengaku Tak Berniat Sebarkan Kebencian, tetapi Menjernihkan Informasi

Dia dituduh melakukan ujaran kebencian terkait twitnya di Twitter mengenai kondisi kemanusiaan di Papua.

Dandhy pun ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP. Ia tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan hingga Jumat subuh.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Megapolitan
Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Megapolitan
RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

Megapolitan
Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

Megapolitan
Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Megapolitan
Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Megapolitan
Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Megapolitan
Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Megapolitan
Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X