Pasal Karet Tak Cukup Membungkam Dandhy Dwi Laksono

Kompas.com - 28/09/2019, 06:27 WIB
Aktivis sekaligus jurnalis senior, Dandhy Dwi Laksono di sekitar kediamannya di Jatiwaringin, Jumat (27/9/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANAktivis sekaligus jurnalis senior, Dandhy Dwi Laksono di sekitar kediamannya di Jatiwaringin, Jumat (27/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Aktivis sekaligus jurnalis senior, Dandhy Dwi Laksono tahu betul konsekuensi suaranya yang lantang bagi demokrasi.

Dandhy ditangkap polisi pada Kamis (26/9/2019) malam, yang langsung menuai kecaman berbagai kalangan.

Twit Dandhy di Twitter pada 23 September 2019, mengenai kondisi di Papua dianggap menimbulkan kebencian, permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA oleh polisi.

Ia dijerat Pasal 14 dan 15 KUHP serta Pasal 28 dan 45 UU ITE.

Baca juga: Dituding Menebarkan Kebencian, Berikut Profil Dandhy Dwi Laksono...

Diperiksa sejak malam hingga pagi, Dandhy tak ditahan polisi, tetapi jadi tersangka.

Kuasa hukum Dandhy, Alghiffari Aqsa mengaku, kliennya tetap percaya diri meskipun menghadapi kriminalisasi.

"Tidak ada yang berbeda dari beliau. Dari intonasi, dari semangat bicaranya, dari ketajaman bicaranya, tidak ada perbedaan. Memang (Dandhy) bukan warga negara biasa, artinya sudah puluhan tahun jadi jurnalis dan tahu konsekuensi yang dia tulis, risikonya apa. Dia juga tahu UU ITE gunanya untuk membungkam warga negara, sehingga dia enggak akan bungkam juga," jelas Alghiffari melalui telepon, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: Dandhy Laksono Mengaku Tak Berniat Sebarkan Kebencian, tetapi Menjernihkan Informasi

Dandhy memilih irit bicara kepada wartawan terkait status tersangka yang menjeratnya.

Sutradara serial dokumenter “Ekspedisi Indonesia Biru” tersebut menganggap, jeratan UU ITE dan tuduhan ujaran kebencian terhadap warga negara seperti sudah “lumrah” beberapa tahun ke belakang.

"Saya pikir saya bukan korban pertama dari UU ITE. Sangkaan-sangkaan itu banyak yang lebih dahulu mengalami dan saya satu dari sekian banyak warga negara yang mengalami ini," ujar Dandhy ditemui di kediamannya di bilangan Jatiwaringin, Bekasi, Jumat petang.

UU ITE dianggap sebagian kalangan bersifat multitafsir. Sebagian pasal di dalamnya disebut "pasal karet" sehingga dianggap dapat menimbulkan polemik dalam penetapan seseorang sebagai tersangka.

Baca juga: ICJR Persoalkan Langkah Polisi Tangkap Dandhy Laksono

Dandhy menganggap, penangkapan dirinya menjadi penegas bahwa UU ITE bermasalah dan harus direvisi sesegera mungkin.

Namun, pemerintah malah mengebut revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Saya pikir, yang mendesak itu segera mengamendemen UU ITE karena korbannya sudah jelas dan lebih banyak, dibanding mengamandemen UU KPK," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beredar Video Pria Diborgol di KRL, PT KCI Sebut Itu Copet yang Ditangkap

Beredar Video Pria Diborgol di KRL, PT KCI Sebut Itu Copet yang Ditangkap

Megapolitan
Dapur Nasi Murah Hadir di Kalibata Timur untuk Bantu Warga Terdampak Covid-19

Dapur Nasi Murah Hadir di Kalibata Timur untuk Bantu Warga Terdampak Covid-19

Megapolitan
Kompas Gramedia Raih Penghargaan Gedung Perkantoran Ramah Pesepeda

Kompas Gramedia Raih Penghargaan Gedung Perkantoran Ramah Pesepeda

Megapolitan
UPDATE 29 September: RSD Stadion Patriot Chandrabaga Rawat 28 Pasien Covid-19 OTG

UPDATE 29 September: RSD Stadion Patriot Chandrabaga Rawat 28 Pasien Covid-19 OTG

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Kota Tangerang Siagakan 273 Pompa Air

Antisipasi Banjir, Kota Tangerang Siagakan 273 Pompa Air

Megapolitan
Diprotes PHRI, Ini Alasan Pemprov DKI Larang Restoran Layani Dine-In

Diprotes PHRI, Ini Alasan Pemprov DKI Larang Restoran Layani Dine-In

Megapolitan
Polisi Masih Cari Tahu Identitas Jenazah yang Ditemukan di Dalam Bajaj

Polisi Masih Cari Tahu Identitas Jenazah yang Ditemukan di Dalam Bajaj

Megapolitan
Pemprov DKI Pakai Tanah Kerukan Setu untuk Meninggikan Area Pemakaman Covid-19

Pemprov DKI Pakai Tanah Kerukan Setu untuk Meninggikan Area Pemakaman Covid-19

Megapolitan
Setelah Kecelakaan Motor, Seorang Pria Kabur ke Kali Bekasi dan Menghilang

Setelah Kecelakaan Motor, Seorang Pria Kabur ke Kali Bekasi dan Menghilang

Megapolitan
Harapan Korban Pelecehan di Bandara Soetta, Pelaku Dihukum Sesuai Perbuatannya

Harapan Korban Pelecehan di Bandara Soetta, Pelaku Dihukum Sesuai Perbuatannya

Megapolitan
45 Persen Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tak Ada Gejala

45 Persen Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tak Ada Gejala

Megapolitan
Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Megapolitan
100 Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta Jalani Tes Narkoba

100 Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta Jalani Tes Narkoba

Megapolitan
Lumpuh gara-gara Minum Boba, Ini Kisah Penderita Diabetes dan Penjelasan Dokter

Lumpuh gara-gara Minum Boba, Ini Kisah Penderita Diabetes dan Penjelasan Dokter

Megapolitan
Minta Anies Izinkan Restoran di Mal dan Hotel Beroperasi, PHRI: Kita Sudah Ikuti Protokol Kesehatan

Minta Anies Izinkan Restoran di Mal dan Hotel Beroperasi, PHRI: Kita Sudah Ikuti Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X