Kompas.com - 30/09/2019, 14:24 WIB
Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi damai di depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019) siang. KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANMassa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi damai di depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019) siang.


JAKARTA, KOMPAS.com - Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi damai di Jalan Medan Merdeka Barat, dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019) siang.

Juru bicara massa FPR, Emelia Yanti, mengatakan, mereka mulanya hendak berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara. Akan tetapi, polisi telah menutup akses menuju Jalan Medan Merdeka Utara menggunakan kawat berduri.

Akhirnya, mereka melakukan aksi damai di depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata.

"Waktu peringatan Hari Tani, kami juga aksi di depan Istana, tapi hari ini diblokade. Kami tidak berharap Jokowi mengundang kami. Kami berharap Jokowi mendengarkan tuntutan kami," ujar Yanti, Senin siang.

Baca juga: Ambulans DKI yang Siaga di Lokasi Demo Kini Dikawal Satpol PP

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, jumlah pengunjuk rasa tak sampai 100 orang. Selain membawa panji FPR, beberapa pengunjuk rasa membawa panji-panji GSBI (Gerakan Serikat Buruh Indonesia) dan FMN (Front Mahasiswa Nasional).

Ada pula panji-panji Pembaru Indonesia, Seruni (Serikat Perempuan Indonesia), serta AGRA.

Dalam keterangan resmi FPR yang diterima Kompas.com, mereka membawa tiga tuntutan dalam aksi damai ini kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi didesak bertanggung jawab atas kasus kekerasan kemanusiaan dan demiliterisasi Papua, kasus kebakaran hutan dan lahan, dan rencana perundang-perundangan yang dianggap antirakyat.

Baca juga: Hendak Menuju Gedung DPR, Para Pelajar Diamankan di Stasiun Bekasi

"Kami mengecam cara-cara kuno dan kejam aparat pemerintah Jokowi yang mudah menuduh, menstigma, dan mengkriminalisasi perjuangan rakyat dengan istilah penyusup, provokator, makar. Ini cara represif yang sama dilakukan kediktatoran fasis Soeharto," ujar orator dari atas mobil komando.

"Rakyat justru ingin tahu siapa penunggang dan penyusup dalam pembuatan RUU Pertanahan, Ketenagakerjaan, KUHP, KPK, dan aturan yang merampas kepentingan rakyat Indonesia," kata dia.

Yanti membuka kemungkinan massa FPR bergabung dengan massa yang melakukan aksi damai serupa di depan Gedung DPR/MPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Warga Bumi Nasio Kota Bekasi Siapkan Pompa

Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Warga Bumi Nasio Kota Bekasi Siapkan Pompa

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Megapolitan
Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan 'Door to Door'

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan "Door to Door"

Megapolitan
2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

Megapolitan
Sindir Anies 'Kerja Senyap' Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Sindir Anies "Kerja Senyap" Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Megapolitan
Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Megapolitan
Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub Soal Perpanjangan PPKM Level 2 di Jakarta Hingga 24 Januari

Anies Keluarkan Kepgub Soal Perpanjangan PPKM Level 2 di Jakarta Hingga 24 Januari

Megapolitan
Keluarga Pasien di RS Polri Jadi Korban Pencurian, Tas Berisi Dua Ponsel Hilang

Keluarga Pasien di RS Polri Jadi Korban Pencurian, Tas Berisi Dua Ponsel Hilang

Megapolitan
Dibawa Jaksa untuk Beratkan Munarman, Saksi: Saya Lebih Pilih Abang daripada yang Tangkap Saya

Dibawa Jaksa untuk Beratkan Munarman, Saksi: Saya Lebih Pilih Abang daripada yang Tangkap Saya

Megapolitan
Awasi Penerapan Protokol Kesehatan, Satpol PP DKI Patroli Saat Anak Pulang Sekolah

Awasi Penerapan Protokol Kesehatan, Satpol PP DKI Patroli Saat Anak Pulang Sekolah

Megapolitan
Tahanan Polres Jaksel Tewas, Keluarga Laporkan Kejanggalan Kematiannya ke Komnas HAM

Tahanan Polres Jaksel Tewas, Keluarga Laporkan Kejanggalan Kematiannya ke Komnas HAM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.