Aliansi BEM SI: Aksi Kami Bukan Hanya soal RKUHP dan UU KPK

Kompas.com - 01/10/2019, 17:17 WIB
Spanduk berisi tuntutan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dekat gedung DPR/MPR, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANSpanduk berisi tuntutan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dekat gedung DPR/MPR, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), Muhammad Nurdiansyah mengatakan, gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa selama sepekan belakangan bukan hanya terkait isi Rancangan KUHP dan hasil revisi UU KPK yang telah disahkan.

"Ya, itu (isu RKUHP dan UU KPK) menjadi bagian dari narasi yang kami angkat, tapi tidak sepenuhnya kami angkat hal itu," ujar Nurdiansyah kepada wartawan di sela-sela aksi damai mahasiswa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).

Dia mengatakan, isu-isu lokal di berbagai daerah juga juga turut diangkat dalam berbagai unjuk rasa yang digelar BEM  Seluruh Indonesia. 

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Mahasiswa Bertemu, BEM UNJ Ingin di Forum Terbuka


"Isu-isu daerah juga harus kami angkat. Jangan sampai kondisi nasional sekarang tertutup dengan isu RKUHP dan RUU KPK. Masih banyak isu-isu daerah tentang diskriminasi, konflik agraria, pembakaran hutan yang belum tuntas sampai detik ini dan belum disikapi serius oleh pemerintah," kata dia.

Nurdiansyah menambahkan, aksi unjuk rasa dan sikap Aliansi BEM SI bukan merupakan sikap keseluruhan mahasiswa di Indonesia.

"BEM SI hanya bagian dari aliansi mahasiswa lainnya di Indonesia yang terdiri dari beberapa gabungan gerakan mahasiswa lain. BEM SI hanya bagian dari aliansi terkecil," ungkap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X