Said Iqbal: Kenaikan Iuran BPJS Turunkan Daya Beli Buruh

Kompas.com - 02/10/2019, 12:45 WIB
Massa buruh berdemonstrasi di sekitar Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAMassa buruh berdemonstrasi di sekitar Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, tiga tuntutan utama yang tengah diperjuangkan kaum buruh, yakni Revisi UU Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hingga revisi PP 78/2015 tentang pengupahan.

Said mengatakan, Revisi UU Ketenagakerjaan justru menjatuhkan kaum buruh.

"Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memperbaiki kaum buruh, tapi menjatuhkan bahkan membuat kaum buruh makin terpuruk di tengah kebijakan upah murah," kata Said Iqbal di tengah unjuk rasa massa buruh di DPR, Jakarta, Rabu (2/10/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Naik ke Mobil Komando, Kapolda Metro Jaya Apresiasi Demo Buruh Tertib

Dia menegaskan, massa buruh akan terus melawan manakala revisi UU Ketenagakerjaan merugikan kaum buruh.

Kedua, kata dia, buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya kelas tiga, yang dinilai akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya buruh.

Baca juga: Imbas Demo Buruh, Transjakarta Tambah Pengalihan Rute Bus

Terakhir, buruh menagih janji Presiden Jokowi merevisi PP 78 soal Pengupahan agar semakin menyejahterakan buruh.

Massa buruh dari berbagai elemen memadati Jalan Gatot Subroto di depan Restoran Pulau Dua atau sekitar 200 meter dari gerbang utama Gedung MPR/DPR/DPD, Rabu siang.

Mereka berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya untuk anggota DPR yang baru saja dilantik terkait isu-isu menyangkut kesejahteraan buruh seperti tolak upah murah hingga soal tingginya iuran BPJS kesehatan.

Kegiatan penyampaian aspirasi ini dijaga oleh ratusan aparat kepolisian dan TNI.

Iuran BPJS Kesehatan naik

Iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan per 1 Januari 2020.

Nantinya iuran BPJS Kesehatan kelas I naik dari Rp 80.000 jadi Rp 160.000 per bulan, kelas II naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 per bulan.

Sementara iuran kelas III rencananya naik dari Rp 25.500 jadi Rp 42.000 per bulan. Namun, kenaikan iuran kelas III belum bisa dipastikan karena ditolak DPR.

Baca juga: Dede Yusuf: Iuran BPJS Kelas III Tidak Naik

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa sejauh ini DPR dan pemerintah sepakat tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III.

"Pemerintah kan sudah menaikkan, DPR setelah berdiskusi panjang dengan pemerintah akhirnya sepakat untuk kelas III tidak naik," kata Dede Yusuf selepas acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenkominfo, Senin (16/9/2019).

Dia mengatakan, iuran BPJS kelas III tidak dinaikkan terlebih dahulu karena hampir 60 persen peserta BPJS merupakan masyarakat dari ekonomi bawah.

Sementara itu, untuk kelas I dan kelas II, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah untuk mencari solusi terbaik.

Pilihan untuk menaikkan iuran kelas I dan II pun dianggap sebagai solusi terbaik dalam rangka menyiasati defisit BPJS Kesehatan yang setiap tahun terjadi.



Sumber Antara

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Megapolitan
Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Megapolitan
Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Megapolitan
Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Megapolitan
Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Megapolitan
Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Megapolitan
Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Megapolitan
Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Megapolitan
Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Megapolitan
Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Megapolitan
Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X