Anies Pilih Pembinaan daripada Cabut Hak KJP Pelajar yang Terbukti Lakukan Aksi Demo

Kompas.com - 02/10/2019, 20:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih memilih pembinaan ketimbang mencabut hak pelajar penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi yang terbukti melakukan aksi demonstrasi dan bertindak kriminal di sekitar Gedung DPR.

"Saya tak pernah menggariskan pencabutan (hak) KJP. Yang harus adalah pembinaan lebih jauh, orangtua dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi. Jadi mereka dididik lebih jauh," kata Anies di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono pada Selasa (1/10/2019), di hari terakhirnya menjabat, mengatakan bahwa pelajar bisa dikenakan sanksi hingga pencabutan KJP, jika yang bersangkutan terbukti bersalah dan melakukan tindakan kriminal saat demonstrasi.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Cabut KJP Plus Pelajar yang Anarkistis Saat Demo

Kebijakan tersebut, kata Anies, karena jika ada anak yang bermasalah, seharusnya anak itu dididik lebih baik di sekolahnya, bukan mencabut KJP-nya hingga mengeluarkan siswa dari sekolah, karena itu dinilainya merupakan konsep yang salah.

"Pemerintah kan bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan setiap anak. Dan terkait dengan KJP itu begitu, anak ini sulit sekolah karena tidak ada biaya," katanya.

"Kalau kemudian tanggung jawab kami ialah menyekolahkan mereka lalu KJP-nya dicabut, bisa sekolah dari mana nanti? Kan justru tidak sejalan dengan tujuan pemerintah mendidik semua anak," ujar dia.

Anies mengatakan masyarakat tidak perlu cemas dengan anggapan ketiadaan efek jera pada pelajar yang terlibat demonstrasi dan bertindak kriminal yang diselesaikan melalui jalan pendidikan.

Baca juga: Selain Pedagang Teregistrasi, Hanya Pemegang KJP dan PJLP yang Bisa Belanja di JakGrosir

Andai terbukti melakukan tindak kriminal, Anies mengatakan hal itu merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Namun, tanggung jawab pendidikan tetap harus diberikan pemerintah.

"Kalau terbukti tindakan kriminal, maka itu ada aturan hukumnya. Karena begitu nyangkut urusan pidana, maka ia berhadapan dengan hukum kita. Tapi secara tanggung jawab pendidikan, negara terus menjalankan tugasnya, mendidik setiap orang," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengancam akan mencabut hak penerimaan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang mengikuti kegiatan demonstrasi di sekitar Gedung DPR dan terbukti melakukan tindak kriminal.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Megapolitan
Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi 'Booster' Covid-19

Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi "Booster" Covid-19

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Megapolitan
2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Bakal Ajukan Vaksinasi Hewan Ternak Setelah Idul Adha 1443 H

Pemkot Tangerang Bakal Ajukan Vaksinasi Hewan Ternak Setelah Idul Adha 1443 H

Megapolitan
Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Megapolitan
DPRD Tangsel Prediksi 8.000 Tenaga Kerja Bakal Diberhentikan Imbas Penghapusan Honorer

DPRD Tangsel Prediksi 8.000 Tenaga Kerja Bakal Diberhentikan Imbas Penghapusan Honorer

Megapolitan
Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan Rasuna Said

Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan Rasuna Said

Megapolitan
847 Ternak di Tangerang Terjangkit PMK, 631 di Antaranya Sudah Sembuh

847 Ternak di Tangerang Terjangkit PMK, 631 di Antaranya Sudah Sembuh

Megapolitan
Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Megapolitan
80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Megapolitan
Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.