Anies Pilih Pembinaan daripada Cabut Hak KJP Pelajar yang Terbukti Lakukan Aksi Demo

Kompas.com - 02/10/2019, 20:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersepeda gunakan batik dari Balai Kota menuju Gajah Mada Food Street, Jakarta Barat, Rabu (2/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersepeda gunakan batik dari Balai Kota menuju Gajah Mada Food Street, Jakarta Barat, Rabu (2/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih memilih pembinaan ketimbang mencabut hak pelajar penerima program Kartu Jakarta Pintar ( KJP) bagi yang terbukti melakukan aksi demonstrasi dan bertindak kriminal di sekitar Gedung DPR.

"Saya tak pernah menggariskan pencabutan (hak) KJP. Yang harus adalah pembinaan lebih jauh, orangtua dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi. Jadi mereka dididik lebih jauh," kata Anies di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono pada Selasa (1/10/2019), di hari terakhirnya menjabat, mengatakan bahwa pelajar bisa dikenakan sanksi hingga pencabutan KJP, jika yang bersangkutan terbukti bersalah dan melakukan tindakan kriminal saat demonstrasi.


Baca juga: Pemprov DKI Akan Cabut KJP Plus Pelajar yang Anarkistis Saat Demo

Kebijakan tersebut, kata Anies, karena jika ada anak yang bermasalah, seharusnya anak itu dididik lebih baik di sekolahnya, bukan mencabut KJP-nya hingga mengeluarkan siswa dari sekolah, karena itu dinilainya merupakan konsep yang salah.

"Pemerintah kan bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan setiap anak. Dan terkait dengan KJP itu begitu, anak ini sulit sekolah karena tidak ada biaya," katanya.

"Kalau kemudian tanggung jawab kami ialah menyekolahkan mereka lalu KJP-nya dicabut, bisa sekolah dari mana nanti? Kan justru tidak sejalan dengan tujuan pemerintah mendidik semua anak," ujar dia.

Anies mengatakan masyarakat tidak perlu cemas dengan anggapan ketiadaan efek jera pada pelajar yang terlibat demonstrasi dan bertindak kriminal yang diselesaikan melalui jalan pendidikan.

Baca juga: Selain Pedagang Teregistrasi, Hanya Pemegang KJP dan PJLP yang Bisa Belanja di JakGrosir

Andai terbukti melakukan tindak kriminal, Anies mengatakan hal itu merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Namun, tanggung jawab pendidikan tetap harus diberikan pemerintah.

"Kalau terbukti tindakan kriminal, maka itu ada aturan hukumnya. Karena begitu nyangkut urusan pidana, maka ia berhadapan dengan hukum kita. Tapi secara tanggung jawab pendidikan, negara terus menjalankan tugasnya, mendidik setiap orang," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengancam akan mencabut hak penerimaan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang mengikuti kegiatan demonstrasi di sekitar Gedung DPR dan terbukti melakukan tindak kriminal.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X