Tak Cukup Kursi, PPP Digabung ke Fraksi PKB di DPRD DKI

Kompas.com - 03/10/2019, 17:27 WIB
Suasana rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) digabung ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD DKI Jakarta. Nama fraksinya menjadi Fraksi PKB-PPP.

Perolehan kursi PPP pada Pemilihan Legislatif 2019 tidak memenuhi syarat untuk menjadikan PPP membentuk fraksi sendiri di DPRD DKI.

Fraksi PKB-PPP diketuai Hasbiallah Ilyas dari PKB.

"PPP bergabung dengan PKB menjadi satu fraksi," kata Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Jadi Ketua DPRD DKI Lagi, Prasetio Akan Buka Aplikasi Aduan Warga Bernama Join Qlue

PPP hanya mendapatkan satu kursi di DPRD DKI. Parpol yang dapat membentuk satu fraksi di DPRD DKI harus beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD DKI, yakni lima komisi.

PKB memperoleh lima kursi, karena itu memenuhi syarat untuk membentuk fraksi sendiri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketentuan soal pembentukan fraksi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 109 ayat 3 undang-undang itu menyatakan, setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.

Kemudian, pasal 109 ayat 4 menyebut, partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atau lebih dapat membentuk 1 fraksi.

Sementara pasal 109 ayat 5 berbunyi, dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

DPRD DKI Jakarta memiliki lima komisi, yakni Komisi A Bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang Perekonomian, Komisi C Bidang Keuangan, Komisi D Bidang Pembangunan, dan Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Kematian Mahasiswi UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa di Bogor

Kronologi Kematian Mahasiswi UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa di Bogor

Megapolitan
Tertangkap Warga, Begal Babak Belur Diamuk Massa di Cakung

Tertangkap Warga, Begal Babak Belur Diamuk Massa di Cakung

Megapolitan
Polantas Tembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro, Propam Usut Pelanggaran Kode Etik

Polantas Tembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro, Propam Usut Pelanggaran Kode Etik

Megapolitan
Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Demo di Kampus Terkait Kematian Rekannya Saat Pembaretan Menwa

Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Demo di Kampus Terkait Kematian Rekannya Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Belum Jadi Tersangka, Polda Metro Sebut Kurang Alat Bukti

Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Belum Jadi Tersangka, Polda Metro Sebut Kurang Alat Bukti

Megapolitan
Tak Pernah Kebagian Kuota, Warga Senang Akhirnya Bisa Vaksinasi Covid-19 Saat Belanja di Pasar

Tak Pernah Kebagian Kuota, Warga Senang Akhirnya Bisa Vaksinasi Covid-19 Saat Belanja di Pasar

Megapolitan
Buruh Berencana Gugat ke Pengadilan jika Anies Tak Revisi UMP 2022 Jakarta

Buruh Berencana Gugat ke Pengadilan jika Anies Tak Revisi UMP 2022 Jakarta

Megapolitan
Polda Metro Jaya Belum Tetapkan Anggotanya Jadi Tersangka Penembakan di Exit Tol Bintaro, Apa Alasannya?

Polda Metro Jaya Belum Tetapkan Anggotanya Jadi Tersangka Penembakan di Exit Tol Bintaro, Apa Alasannya?

Megapolitan
Pemkot Bekasi Kucurkan Dana Rp 2,1 Miliar untuk Atlet Peraih Medali PON XX Papua

Pemkot Bekasi Kucurkan Dana Rp 2,1 Miliar untuk Atlet Peraih Medali PON XX Papua

Megapolitan
Profil Ahmad Sahroni, 'Crazy Rich' Tanjung Priok yang Ditunjuk Anies Jadi Ketua Pelaksana Formula E

Profil Ahmad Sahroni, "Crazy Rich" Tanjung Priok yang Ditunjuk Anies Jadi Ketua Pelaksana Formula E

Megapolitan
Penembak di Exit Tol Bintaro adalah Polantas, Berawal Laporan Warga yang Merasa Dibuntuti

Penembak di Exit Tol Bintaro adalah Polantas, Berawal Laporan Warga yang Merasa Dibuntuti

Megapolitan
Pengelola Hotel dan Mal di Kota Tangerang Dilarang Gelar Pesta Tahun Baru 2022

Pengelola Hotel dan Mal di Kota Tangerang Dilarang Gelar Pesta Tahun Baru 2022

Megapolitan
Kronologi Penembakan Misterius di Exit Tol Bintaro, Berawal dari Warga yang Diikuti Mobil Tak Dikenal

Kronologi Penembakan Misterius di Exit Tol Bintaro, Berawal dari Warga yang Diikuti Mobil Tak Dikenal

Megapolitan
Pemkot Tangerang Terapkan PPKM Level 3 Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Berikut Peraturannya

Pemkot Tangerang Terapkan PPKM Level 3 Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Berikut Peraturannya

Megapolitan
Penembak Misterius di Tol Bintaro Ternyata Seorang Polisi Lalu Lintas

Penembak Misterius di Tol Bintaro Ternyata Seorang Polisi Lalu Lintas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.