Anggaran TGUPP Naik pada 2020 untuk Sesuaikan Gaji Anggota

Kompas.com - 03/10/2019, 19:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018).  Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto. KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta dinaikan untuk menyesuaikan gaji anggota TGUPP berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja (grade).

"Kenaikan (anggaran) untuk antisipasi penambahan dan penyesuaian grade anggota," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan saat dihubungi, Kamis (3/10/2019).

Mahendra menyampaikan, anggaran TGUPP yang dialokasikan dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020 yakni Rp 21 miliar.

Anggaran itu berubah dari alokasi sebelumnya Rp 26,5 miliar. Jumlah itu juga meningkat jika dibandingkan dengan APBD-P 2019 yang sebesar Rp Rp 18,99 miliar.

Baca juga: Anggaran TGUPP DKI Diusulkan Rp 26,5 M pada 2020, Terus Naik Sejak 2017

"(Anggaran) Rp 21 miliar, disesuaikan kan masih dalam proses pembahasan," kata dia.

Anggota TGUPP, lanjut Mahendra, berjumlah 67 orang. Dia menyebut anggota TGUPP sudah mengerjakan sejumlah hal dalam satu tahun terakhir ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Melakukan monitoring dan de-bottlenecking, serta melakukan pendampingan jika diperlukan, khususnya untuk inovasi-inovasi gubernur yang belum dikenal sebelumnya," ucap Mahendra.

Gaji anggota TGUPP diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan TGUPP.

Baca juga: Anies Bantah Anggaran TGUPP Akan Naik pada 2020

Kepgub itu mengatur gaji ketua TGUPP, ketua bidang, dan anggota dengan beberapa grade yang didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.

Gaji maksimal ketua TGUPP yakni Rp 51,5 juta, gaji maksimal ketua bidang Rp 41,2 juta, dan gaji anggota antara Rp 8 juta sampai Rp 31,7 juta, disesuaikan grade tiap anggota.

Sebelumnya diberitakan, dalam dokumen KUA-PPAS 2020, anggaran TGUPP DKI Jakarta dialokasikan Rp 26,5 miliar

Anggaran itu dimasukkan dalam kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan nama kegiatan "Penyelenggaraan Tugas Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)".

Nilai rinci anggarannya Rp 26.572.982.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Megapolitan
Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Megapolitan
6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

Megapolitan
Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Megapolitan
Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Megapolitan
Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Megapolitan
Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.