Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Siapkan Rp 10 Miliar untuk Subsidi Rehab Septic Tank Warga pada 2020

Kompas.com - 07/10/2019, 20:27 WIB
Nursita Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 10 miliar untuk subsidi rehabilitasi septic tank milik warga dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI 2020.

Anggaran Rp 10 miliar itu dimasukkan ke dalam pos belanja subsidi atau public service obligation (PSO) Badan Usaha Milik Pemprov DKI, PD PAL Jaya.

"Mulai tahun depan, ada program dari Pemda DKI untuk revitalisasi septic tank. Skemanya adalah skema subsidi," ujar Direktur Utama PD PAL Jaya Subekti saat dihubungi, Senin (7/10/2019).

Dengan adanya subsidi ini, warga bisa membayar lebih murah saat septic tank miliknya diperbaiki oleh PD PAL Jaya.

Subekti menuturkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih membahas regulasi program subsidi rehabilitasi septic tank tersebut, termasuk soal kriteria penerima subsidi itu.

Baca juga: Atasi Krisis Jamban, Lurah Tanjung Duren Utara Segera Bangun Lubang Septic Tank

"Jadi ketika nanti dibangun, ya nanti dicek berapa kemampuan warganya, sisanya disubsidi oleh pemerintah daerah," kata dia.

Program subsidi rehabilitasi septic tank, lanjut Subekti, diharapkan bisa mengatasi pencemaran lingkungan. Sebab, selama ini masih banyak warga yang langsung membuang limbah WC mereka ke kali karena septic tank tidak memadai.

"Walaupun jambannya mini, tapi kalau pewadahannya, septic tank-nya bagus, itu ya sudah tidak mencemari lingkungan lah," ucap Subekti.

Menurut Subekti, Pemprov DKI Jakarta saat ini juga masih melakukan survei terhadap warga yang bersedia septic tank-nya diperbaiki. Sebab, ada warga yang belum tentu bersedia septic tank-nya direhabilitasi.

Pemprov DKI juga survei keadaan lahan untuk rehabilitasi septic tank tersebut.

Baca juga: Soal Limbah WC Dibuang ke Kali, DKI Siapkan Rp 166,2 M untuk Septic Tank Komunal

"Nanti berdasarkan survei itu, baseline survei itu artinya ada kesanggupan warga, pertama itu. Yang kedua, lahannya sudah ada. Nanti disurveinya juga kita lihat, kalau lahannya tidak ada untuk individual, mungkin komunal," tutur Subekti.

Selain subsidi, Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air juga mengajukan anggaran Rp 166,2 miliar untuk membangun septic tank komunal atau sistem pengelolaan air limbah domestik di 30 lokasi pada 2020.

Anggaran itu akan dibahas bersama DPRD DKI dan harus disetujui DPRD. Anggaran itu kemudian dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Diberitakan sebelumnya, wilayah RT 015 RW 007 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tepatnya di Gang Sekretaris I, ratusan warga harus bergantian menggunakan jamban. Limbah dari jamban tersebut tidak langsung mengalir ke septic tank, melainkan ke kali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

Megapolitan
Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Megapolitan
Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu 'Video Call' Setiap Hari?

Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu "Video Call" Setiap Hari?

Megapolitan
Gara-gara Masalah Asmara, Remaja di Koja Dianiaya Mantan Sang Pacar

Gara-gara Masalah Asmara, Remaja di Koja Dianiaya Mantan Sang Pacar

Megapolitan
Pendatang Usai Lebaran Berkurang, Magnet Jakarta Kini Tak Sekuat Dulu

Pendatang Usai Lebaran Berkurang, Magnet Jakarta Kini Tak Sekuat Dulu

Megapolitan
Pendaftaran Cagub Independen Jakarta Dibuka 5 Mei 2024, Syaratnya 618.750 KTP Pendukung

Pendaftaran Cagub Independen Jakarta Dibuka 5 Mei 2024, Syaratnya 618.750 KTP Pendukung

Megapolitan
Polisi Tilang 8.725 Pelanggar Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Mudik dan Balik

Polisi Tilang 8.725 Pelanggar Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Mudik dan Balik

Megapolitan
Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

Megapolitan
Kisah Bakar dan Sampan Kesayangannya, Menjalani Masa Tua di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa

Kisah Bakar dan Sampan Kesayangannya, Menjalani Masa Tua di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Jadi Bandara Tersibuk Se-Asia Tenggara Selama Periode Mudik Lebaran

Bandara Soekarno-Hatta Jadi Bandara Tersibuk Se-Asia Tenggara Selama Periode Mudik Lebaran

Megapolitan
KPU DKI Susun Jadwal Pencoblosan Pilkada 2024 jika Terjadi Dua Putaran

KPU DKI Susun Jadwal Pencoblosan Pilkada 2024 jika Terjadi Dua Putaran

Megapolitan
Mengapa Warung Madura di Jabodetabek Buka 24 Jam?

Mengapa Warung Madura di Jabodetabek Buka 24 Jam?

Megapolitan
Misteri Motif Selebgram Meli Joker Pilih Akhiri Hidup dengan 'Live' Instagram, Benjolan di Kepala Sempat Disorot

Misteri Motif Selebgram Meli Joker Pilih Akhiri Hidup dengan "Live" Instagram, Benjolan di Kepala Sempat Disorot

Megapolitan
Dishub DKI Kaji Usulan Kenaikan Tarif Rp 3.500 Bus Transjakarta yang Tak Berubah sejak 2007

Dishub DKI Kaji Usulan Kenaikan Tarif Rp 3.500 Bus Transjakarta yang Tak Berubah sejak 2007

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com