Dikritik Anggota DPRD DKI, JSC Sebut Aduan Warga Ditangani Tiap SKPD

Kompas.com - 08/10/2019, 17:33 WIB
Tampilan Jakarta Smart City Lounge di Balai Kota. KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaTampilan Jakarta Smart City Lounge di Balai Kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Field & Operational Jakarta Smart City Fatih Alfali menyebut bahwa pengaduan warga bukan dieksekusi oleh Jakarta Smart City (JSC).

Ia menjelaskan JSC merupakan sistem yang mengelola integrasi aduan warga yang masuk dari berbagai kanal aduan.

Hal ini untuk menanggapi kritik dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Basri menyebut banyaknya aduan warga ke DPR karena sistem yang ada di dalam JSC tidak optimal.

Fatih melanjutkan, warga dapat memilih dan menggunakan 12 kanal pengaduan dari Pemprov DKI Jakarta seperti Aplikasi Qlue, sosial media via Twitter dan Facebook, kanal LAPOR!1708, email, balai warga, website jakarta.go.id, SMS Center.

Lalu warga juga bisa membuat aduan ke kantor kecamatan di Sabtu pagi dan kantor kelurahan di Minggu pagi, hingga pengaduan di pendopo Balai Kota dan juga kantor inspektorat setiap harinya dari pukul 07.00 hingga pukul 09.00 WIB.

"Kemudian JSC mengelola pengintegrasian kanal tersebut melalui CRM atau Citizen Relation Management. JSC yang membuat dan mengelola sistem tersebut. CRM ini digunakan oleh Pemprov DKI untuk mengintegrasi seluruh laporan dari semua kanal tadi, meng-capture laporan, sampai proses penindaklanjutan masing-masing laporan semua diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui CRM tadi," ucap Fatih saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Warga Pilih Mengadu ke DPRD DKI, Fraksi Golkar Sebut Itu Tanda JSC Tak Optimal

Sementara itu, penanganan dan penindakan aduan sudah menempel di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kategori.

"Jadi dengan CRM ini, laporan dari 12 kanal tersebut akan terdistribusi sesuai kewenangan masing-masing Dinas di Pemprov DKI Jakarta.  JSC sendiri sebagai integrator yang membuat sistem untuk yang digunakan oleh seluruh jajaran Pemprov DKI dalam. Penanganannya didistribusi ke masing masing dinas ataupun Kelurahan di dalam sistem CRM tersebut," kata dia.

Bagi SKPD yang cepat menindaklanjuti aduan warga, maka peringkat performanya akan semakin baik.

Masing-masing performa Dinas pun secara transparan dapat dimonitor melalui CRM oleh level kepala SKPD hingga gubernur.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Megapolitan
Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Megapolitan
DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

Megapolitan
12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

Megapolitan
Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
 52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Megapolitan
Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Megapolitan
Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Megapolitan
Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Megapolitan
Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

BrandzView
Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Megapolitan
Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Megapolitan
Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X