Anggarkan Rp 12,9 Miliar untuk Antivirus, Pemprov DKI Tegaskan Hanya Sewa

Kompas.com - 09/10/2019, 19:47 WIB
Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta Muhammad Nurrahman di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta Muhammad Nurrahman di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta Muhammad Nurrahman menegaskan, Pemprov DKI tetap menyewa antivirus untuk layanan kependudukan, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pemprov DKI tidak berencana membeli antivirus.

"Itu sewa, sewa setiap tahunnya," ujar Nurrahman di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/10/2019).

Nurrahman menjelaskan, anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 mencapai Rp 12,9 miliar bukan hanya untuk menyewa antivirus.

Anggaran Rp 12,9 miliar dialokasikan untuk tiga hal, yakni menyewa antivirus, membeli Microsoft Office 2016, dan membeli lisensi perangkat lunak Oracle untuk basis data kependudukan.

Baca juga: F-PSI DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Pembelian Antivirus Rp 12,9 Miliar

Rinciannya, sekitar Rp 384 juta untuk sewa antivirus, Rp 7,8 miliar untuk membeli lisensi Oracle, dan kisaran Rp 4 miliar untuk membeli Microsoft Office 2016.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Anggaran) yang besarnya di Oracle database," kata dia.

Nurrahman menuturkan, Pemprov DKI menggunakan Oracle untuk mengikuti layanan administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang juga menggunakan perangkat lunak tersebut.

Sementara pembelian lisensi Microsoft Office bertujuan untuk memperbarui versi microsoft yang sebelumnya.

Pemprov DKI membeli sejumlah lisensi Microsoft Office 2016 untuk dipasang di komputer-komputer untuk layanan kependudukan di kelurahan, kecamatan, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Kependudukan.

Baca juga: Ini Alasan Anggaran Rehab Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 2,4 Miliar

"Microsoft Office tidak tiap tahun dibeli. Ini kita beli yang versi 2016, jadi sekali beli, selesai," ucap Nurrahman.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana sebelumnya mempertanyakan anggaran pembelian antivirus sebesar Rp 12,9 miliar.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran itu dalam KUA-PPAS untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

William meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan pembelian antivirus tersebut.

"Selama ini kan sewa saja tuh antivirus, sekarang beli antivirus plus perangkat lunaknya," ujar William saat dihubungi Kompas.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Megapolitan
Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Megapolitan
6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

Megapolitan
Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Megapolitan
Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Megapolitan
Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Megapolitan
Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.