Fakta Anggaran Antivirus dan Perangkat Lunak di DKI Seharga Rp 12,9 Miliar

Nurrahman menjelaskan, anggaran Rp 12,9 miliar bukan hanya untuk menyewa antivirus.

Anggaran itu dialokasikan untuk tiga hal, yakni menyewa antivirus, membeli Microsoft Office 2016, dan membeli lisensi perangkat lunak Oracle untuk basis data kependudukan.

"(Anggaran) yang besarnya di Oracle database," kata Nurrahman.

Dia merinci, dari Rp 12,9 miliar, Pemprov DKI mengalokasikan sekitar Rp 384 juta untuk menyewa antivirus.

Kemudian, sekitar Rp 7,8 miliar akan digunakan untuk membeli lisensi perangkat lunak Oracle untuk basis data kependudukan.

Baca juga: Anggaran Rp 12,9 Miliar untuk Antivirus dan Perangkat Lunak, Ini Rinciannya

Pemprov DKI menggunakan Oracle untuk mengikuti layanan administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang juga menggunakan perangkat lunak tersebut.

Dengan demikian, layanan kependudukan di Pemprov DKI dan Kemendagri menjadi seragam.

Terakhir, Pemprov DKI akan menggunakan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk membeli Microsoft Office 2016.

Perangkat lunak itu akan dipasang di komputer-komputer untuk layanan kependudukan di kelurahan, kecamatan, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Kependudukan.

"Microsoft Office tidak tiap tahun dibeli. Ini kita beli yang versi 2016, jadi sekali beli, selesai," ucap Nurrahman.

Gaduh karena nomenklatur

Nurrahman menduga, gaduh soal anggaran Rp 12,9 miliar terjadi karena nomenklatur kegiatan tersebut, yakni penyediaan lisensi perangkat lunak dan antivirus.

Padahal, penyediaan bukan berarti selalu membeli.

"Kelihatannya begitu ya, Rp 12 miliar kesannya semuanya antivirus, padahal ada tiga hal tadi, apalagi Oracle yang lebih penting," tutur Nurrahman.