4 Kebijakan Kontroversial Gubernur Ali Sadikin

Kompas.com - 10/10/2019, 17:13 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. KOMPAS/JB SURATNOMantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ali Sadikin menjadi gubernur Jakarta tahun 1966-1977. Ali Sadikin kemudian dikenal karena prestasinya. Namun beberapa kebijakannya memicu kontroversi.

Berbagai permasalahan di Jakarta saat itu berhasil diselesaikan berkat kebijakan Ali Sadikin. Salah satunya terkait pendapatan daerah yang meningkat dan dipakai untuk memperbaiki jalan, serta masalah perkembangan penduduk.

Akan tetapi, kebijakan yang dibuat Ali Sadikin kerap menuai kritik. Pasalnya, keputusan yang dibuat sering kali bertentangan dengan nilai dan keyakinan masyarakat pada masa itu.

Baca juga: Revitalisasi Ulang TIM untuk Kembalikan Fungsinya seperti Zaman Ali Sadikin

Berikut adalah beberapa kebijakan Ali Sadikin yang dinilai kontroversial:

1. Penerapan pajak judi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1957, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memungut pajak atas izin perjudian. Ali Sadikin menjadi satu-satunya gubernur di Indonesia yang saat itu berani menerapkan aturan tersebut.

Berdasarkan buku Ali Sadikin karya Ramadhan KH, keresahan Ali Sadikin bermula saat ia mengetahui adanya perjudian di Jakarta dan oknum-oknum di baliknya tidak membayar pajak.

Menurut dia, dari pada dibiarkan liar, lebih baik judi itu disahkan dan membawa pemasukan bagi pemerintah.

Saat itu, perjudian di Jakarta pun disahkan. Hasil pajak yang terkumpul dari judi dimanfaatkan untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, dan pembangunan lainnya.

Meski menuai kritik, kebijakan tersebut tetap dilangsungkan. Ali Sadikin percaya bahwa itu adalah sumber penghasilan yang baik. Uang dari pajak perjudian digunakan untuk membangun Jakarta.

2. Lokalisasi pekerja seks

Mulanya, daerah di sepanjang Jalan Kramat Raya dan Senen dikenal sebagai daerah pelacuran. Ali Sadikin ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun di satu sisi ia sadar bahwa tidak mudah mengendalikan pekerja seks karena kegiatan itu sudah menjadi mata pencaharian sejumlah orang.

Taksi memiliki sejarah panjang di Jakarta. Akar persoalannya terletak pada kurangnya jumlah bus yang melayani penduduk Jakarta. Peresmian pengoperasian taksi sering menjadi acara seremonial, misalnya saat sekitar 1,5 jam pidato empat pejabat yang ikut menandai pengoperasian 125 taksi di Jakarta, termasuk Gubernur Ali Sadikin di Balai Kota Jakarta. Foto diambil pada 21 Februari 1972. Kompas/Pat Hendranto Taksi memiliki sejarah panjang di Jakarta. Akar persoalannya terletak pada kurangnya jumlah bus yang melayani penduduk Jakarta. Peresmian pengoperasian taksi sering menjadi acara seremonial, misalnya saat sekitar 1,5 jam pidato empat pejabat yang ikut menandai pengoperasian 125 taksi di Jakarta, termasuk Gubernur Ali Sadikin di Balai Kota Jakarta. Foto diambil pada 21 Februari 1972.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sopir Taksi Online Ditemukan Tergeletak di Jalanan dengan Luka di Leher

Sopir Taksi Online Ditemukan Tergeletak di Jalanan dengan Luka di Leher

Megapolitan
Sejak Juni, AirNav Catat Peningkatan Pergerakan Pesawat 2 Kali Lipat

Sejak Juni, AirNav Catat Peningkatan Pergerakan Pesawat 2 Kali Lipat

Megapolitan
Razia Indekost dan Kontrakan, Satpol PP Tangsel Jaring 5 Pasangan Bukan Suami Istri

Razia Indekost dan Kontrakan, Satpol PP Tangsel Jaring 5 Pasangan Bukan Suami Istri

Megapolitan
Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Survei Sebut 77 Persen Warga Jakarta Yakin Tak Kena Covid-19 | Ledakan di Menteng

[POPULER JABODETABEK] Survei Sebut 77 Persen Warga Jakarta Yakin Tak Kena Covid-19 | Ledakan di Menteng

Megapolitan
Diterima PPDB Jakarta, Segera Lapor Diri hingga Pukul 16.00 WIB

Diterima PPDB Jakarta, Segera Lapor Diri hingga Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
Diterima PPDB Kota Bekasi, Begini Cara Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara Online

Diterima PPDB Kota Bekasi, Begini Cara Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara Online

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Total 285 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

UPDATE 5 Juli: Total 285 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

Megapolitan
Senin, Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M

Senin, Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M

Megapolitan
Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Megapolitan
Data Ikappi, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Data Ikappi, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Megapolitan
Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Megapolitan
250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X