4 Kebijakan Kontroversial Gubernur Ali Sadikin

Kompas.com - 10/10/2019, 17:13 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. KOMPAS/JB SURATNOMantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ali Sadikin menjadi gubernur Jakarta tahun 1966-1977. Ali Sadikin kemudian dikenal karena prestasinya. Namun beberapa kebijakannya memicu kontroversi.

Berbagai permasalahan di Jakarta saat itu berhasil diselesaikan berkat kebijakan Ali Sadikin. Salah satunya terkait pendapatan daerah yang meningkat dan dipakai untuk memperbaiki jalan, serta masalah perkembangan penduduk.

Akan tetapi, kebijakan yang dibuat Ali Sadikin kerap menuai kritik. Pasalnya, keputusan yang dibuat sering kali bertentangan dengan nilai dan keyakinan masyarakat pada masa itu.

Baca juga: Revitalisasi Ulang TIM untuk Kembalikan Fungsinya seperti Zaman Ali Sadikin

Berikut adalah beberapa kebijakan Ali Sadikin yang dinilai kontroversial:

1. Penerapan pajak judi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1957, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memungut pajak atas izin perjudian. Ali Sadikin menjadi satu-satunya gubernur di Indonesia yang saat itu berani menerapkan aturan tersebut.

Berdasarkan buku Ali Sadikin karya Ramadhan KH, keresahan Ali Sadikin bermula saat ia mengetahui adanya perjudian di Jakarta dan oknum-oknum di baliknya tidak membayar pajak.

Menurut dia, dari pada dibiarkan liar, lebih baik judi itu disahkan dan membawa pemasukan bagi pemerintah.

Saat itu, perjudian di Jakarta pun disahkan. Hasil pajak yang terkumpul dari judi dimanfaatkan untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, dan pembangunan lainnya.

Meski menuai kritik, kebijakan tersebut tetap dilangsungkan. Ali Sadikin percaya bahwa itu adalah sumber penghasilan yang baik. Uang dari pajak perjudian digunakan untuk membangun Jakarta.

2. Lokalisasi pekerja seks

Mulanya, daerah di sepanjang Jalan Kramat Raya dan Senen dikenal sebagai daerah pelacuran. Ali Sadikin ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun di satu sisi ia sadar bahwa tidak mudah mengendalikan pekerja seks karena kegiatan itu sudah menjadi mata pencaharian sejumlah orang.

Taksi memiliki sejarah panjang di Jakarta. Akar persoalannya terletak pada kurangnya jumlah bus yang melayani penduduk Jakarta. Peresmian pengoperasian taksi sering menjadi acara seremonial, misalnya saat sekitar 1,5 jam pidato empat pejabat yang ikut menandai pengoperasian 125 taksi di Jakarta, termasuk Gubernur Ali Sadikin di Balai Kota Jakarta. Foto diambil pada 21 Februari 1972. Kompas/Pat Hendranto Taksi memiliki sejarah panjang di Jakarta. Akar persoalannya terletak pada kurangnya jumlah bus yang melayani penduduk Jakarta. Peresmian pengoperasian taksi sering menjadi acara seremonial, misalnya saat sekitar 1,5 jam pidato empat pejabat yang ikut menandai pengoperasian 125 taksi di Jakarta, termasuk Gubernur Ali Sadikin di Balai Kota Jakarta. Foto diambil pada 21 Februari 1972.

Ia memutuskan untuk melokalisasi pekerja seks. Industri seks pun dipusatkan di kawasan Kramat Tunggak, Jakarta Utara.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Megapolitan
Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Megapolitan
Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Megapolitan
Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Megapolitan
Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Megapolitan
Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Megapolitan
Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Megapolitan
Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Megapolitan
Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Megapolitan
Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Megapolitan
Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Megapolitan
Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X