Gerindra Minta Publik Tak Bandingkan Transparansi Anggaran Era Anies dengan Ahok

Kompas.com - 11/10/2019, 20:27 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif meminta masyarakat tak membandingkan transparansi anggaran di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan era Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan.

Syarif mengemukakan saat menanggapi penilaian publik tentang kurangnya transparansi anggaran pada saat ini. Penilaian itu muncul karena website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini tidak mengunggah Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Sejumlah pihak lalu membandingkan hal itu dengan praktik pada era Ahok.

"Yang mana yang enggak transparan? Kalau konteksnya membanding-bandingkan dengan Ahok tidak tepat. Era Ahok itu hanya 2016 yang di-upload. 2015 enggak, 2014 enggak. Coba perhatikan," kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).


Baca juga: Jadwal Pembahasan Anggaran KUA-PPAS 2020 Dipercepat, Kenapa?

Syarif menambahkan, saat ini eksekutif, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengusulkan dokumen anggaran diunggah ketika sudah selesai dibahas.

"Ada yang mengatakan sebelum dibahas di-upload, Bappeda mengatakan setelah dibahas, ditanda tangan KUA-PPAS sudah menjadi kesepakaran baru di-upload. Kalau KUA-PPAS tidak ada kewajiban diunggah karena belum dibahas," ujar dia.

Para anggota DPRD pendapatnya terbelah. Ada yang meminta diunggah sebelum dibahas dan ada yang sependapat dengan Bappeda.

Kader Gerindra itu setuju jika dokumen KUA-PPAS 2020 diunggah setelah dibahas agar tak terjadi perdebatan di masyarakat. 

"Iya yang expert bisa memilah. Di-track sebelum, berlangsung pembahasan, yang ngerti. Kalau masyarakat? Contoh rumah dinas gubernur renovasinya Rp 2,4 miliar. Begitu dirapat ada efisiensi bla-bla-bla..., tinggal Rp 1,5 milliar. Terus pegangannya masyarakat yang di-upload pertama?  Jadi lebih safe ngupload itu barang yang sudah dibahas. Jadi, saya paham Bappeda bilang begitu," ujar Syarif.

Hingga saat ini dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020 belum diunggah di situs web resmi Pemprov DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id.

Hal itu diprotes anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana. Wiliam menyebutkan, dokumen APBD KUA-PPAS tak bisa ditemukan di berbagai website resmi yang dikelola pemprov DKI Jakarta sehingga terkesan tertutup dari masyarakat.

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" ucap William, Rabu lalu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI: Baru 16 Persen Trotoar di Jakarta yang Ditata

Pemprov DKI: Baru 16 Persen Trotoar di Jakarta yang Ditata

Megapolitan
Nadiem Jadi Menteri, Pengemudi Ojol: Semoga Keluh Kesah Kita Mudah Didengar Pemerintah

Nadiem Jadi Menteri, Pengemudi Ojol: Semoga Keluh Kesah Kita Mudah Didengar Pemerintah

Megapolitan
Mahasiswa Bubar, Arus Lalu Lintas Sekitar Istana Merdeka Normal Kembali

Mahasiswa Bubar, Arus Lalu Lintas Sekitar Istana Merdeka Normal Kembali

Megapolitan
Anggota Grup WhatsApp Peluru Katapel Dicuci Otak soal Komunisme dan TKA China

Anggota Grup WhatsApp Peluru Katapel Dicuci Otak soal Komunisme dan TKA China

Megapolitan
Ma'ruf Amin Jadi Wakil Presiden, Tetangganya Berharap Abah Senantiasa Diberi Kesehatan

Ma'ruf Amin Jadi Wakil Presiden, Tetangganya Berharap Abah Senantiasa Diberi Kesehatan

Megapolitan
Usai Dilantik, Tak Ada Pengamanan Tambahan di Rumah Ma'ruf Amin di Koja

Usai Dilantik, Tak Ada Pengamanan Tambahan di Rumah Ma'ruf Amin di Koja

Megapolitan
Fraksi PDI-P Dominasi Pimpinan Komisi dan Badan di DPRD DKI dengan 6 Jabatan

Fraksi PDI-P Dominasi Pimpinan Komisi dan Badan di DPRD DKI dengan 6 Jabatan

Megapolitan
Slankers Jawa Tengah yang Terlunta di Bekasi Hanya Bawa Rp 50.000 Saat Berangkat ke Jakarta

Slankers Jawa Tengah yang Terlunta di Bekasi Hanya Bawa Rp 50.000 Saat Berangkat ke Jakarta

Megapolitan
Lahan Penyimpanan Besi Tua di Mustikajaya Bekasi Terbakar

Lahan Penyimpanan Besi Tua di Mustikajaya Bekasi Terbakar

Megapolitan
64 Slankers Terlunta di Bekasi Kehabisan Ongkos Pulang ke Jawa Tengah

64 Slankers Terlunta di Bekasi Kehabisan Ongkos Pulang ke Jawa Tengah

Megapolitan
Istri Sopir Ambulans Jadi Otak Penggelapan Mobil Rental di Tangsel

Istri Sopir Ambulans Jadi Otak Penggelapan Mobil Rental di Tangsel

Megapolitan
Menunggak Iuran BPJS dan Terlilit Hutang, Alasan Pasutri Gelapkan Mobil Rental

Menunggak Iuran BPJS dan Terlilit Hutang, Alasan Pasutri Gelapkan Mobil Rental

Megapolitan
Ini Daftar Pimpinan dan Anggota Empat Badan di DPRD DKI

Ini Daftar Pimpinan dan Anggota Empat Badan di DPRD DKI

Megapolitan
Forum Mahasiswa Bersatu: Jokowi Hanya Umbar Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Forum Mahasiswa Bersatu: Jokowi Hanya Umbar Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Megapolitan
Grup Peluru Katapel Komunikasi melalui WhatsApp dengan Menggunakan Sandi Khusus

Grup Peluru Katapel Komunikasi melalui WhatsApp dengan Menggunakan Sandi Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X