Gerindra Minta Publik Tak Bandingkan Transparansi Anggaran Era Anies dengan Ahok

Kompas.com - 11/10/2019, 20:27 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif meminta masyarakat tak membandingkan transparansi anggaran di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan era Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan.

Syarif mengemukakan saat menanggapi penilaian publik tentang kurangnya transparansi anggaran pada saat ini. Penilaian itu muncul karena website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini tidak mengunggah Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Sejumlah pihak lalu membandingkan hal itu dengan praktik pada era Ahok.

"Yang mana yang enggak transparan? Kalau konteksnya membanding-bandingkan dengan Ahok tidak tepat. Era Ahok itu hanya 2016 yang di-upload. 2015 enggak, 2014 enggak. Coba perhatikan," kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Jadwal Pembahasan Anggaran KUA-PPAS 2020 Dipercepat, Kenapa?

Syarif menambahkan, saat ini eksekutif, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengusulkan dokumen anggaran diunggah ketika sudah selesai dibahas.

"Ada yang mengatakan sebelum dibahas di-upload, Bappeda mengatakan setelah dibahas, ditanda tangan KUA-PPAS sudah menjadi kesepakaran baru di-upload. Kalau KUA-PPAS tidak ada kewajiban diunggah karena belum dibahas," ujar dia.

Para anggota DPRD pendapatnya terbelah. Ada yang meminta diunggah sebelum dibahas dan ada yang sependapat dengan Bappeda.

Kader Gerindra itu setuju jika dokumen KUA-PPAS 2020 diunggah setelah dibahas agar tak terjadi perdebatan di masyarakat. 

"Iya yang expert bisa memilah. Di-track sebelum, berlangsung pembahasan, yang ngerti. Kalau masyarakat? Contoh rumah dinas gubernur renovasinya Rp 2,4 miliar. Begitu dirapat ada efisiensi bla-bla-bla..., tinggal Rp 1,5 milliar. Terus pegangannya masyarakat yang di-upload pertama?  Jadi lebih safe ngupload itu barang yang sudah dibahas. Jadi, saya paham Bappeda bilang begitu," ujar Syarif.

Hingga saat ini dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020 belum diunggah di situs web resmi Pemprov DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id.

Hal itu diprotes anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana. Wiliam menyebutkan, dokumen APBD KUA-PPAS tak bisa ditemukan di berbagai website resmi yang dikelola pemprov DKI Jakarta sehingga terkesan tertutup dari masyarakat.

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" ucap William, Rabu lalu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

Megapolitan
Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Megapolitan
Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Megapolitan
Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Megapolitan
Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Megapolitan
Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Megapolitan
Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Megapolitan
Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Megapolitan
Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Megapolitan
Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Megapolitan
M Taufik: Dibobol Anggota Satpol PP, Sistem Bank DKI Keliru

M Taufik: Dibobol Anggota Satpol PP, Sistem Bank DKI Keliru

Megapolitan
Kasatpol PP DKI Pertanyakan Sistem Salah Satu Bank yang Dibobol Anak Buahnya

Kasatpol PP DKI Pertanyakan Sistem Salah Satu Bank yang Dibobol Anak Buahnya

Megapolitan
Kantor Kemalingan, Katadata Minta Tanggung Jawab Pengelola Kantor

Kantor Kemalingan, Katadata Minta Tanggung Jawab Pengelola Kantor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X