Pengamat: Kebijakan Pemprov DKI Izinkan PKL Berjualan di Trotoar Tak Efektif dan Diskriminatif

Kompas.com - 14/10/2019, 06:13 WIB
PKL di trotoar Jalan Halimun, Jakarta Selatan. Tenda PKL menempati seluruh  bidang trotoar dan tidak ada ruang bagi pejalan kaki untuk melintas di trotoar itu. Max Agung Pribadi/FacebookPKL di trotoar Jalan Halimun, Jakarta Selatan. Tenda PKL menempati seluruh bidang trotoar dan tidak ada ruang bagi pejalan kaki untuk melintas di trotoar itu.
Penulis Cynthia Lova
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membagi ruang antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pejalan kaki dinilai tidak efektif.

Nirwono mengatakan, seharusnya Anies mematuhi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan melarang PKL untuk berjualan di trotoar.

Namun, sayangnya Anies melanggar aturan itu dan mengizinkan beberapa trotoar untuk digunakan PKL.

"Selama Undang-Undang kita masih melarang sebaiknya dipatuhi, trotoar dibangun juga untuk pejalan kaki utamanya bukan untuk menampung PKL. Kebijakan ini tidak efektif,” ujar Nirwono melalui pesan singkat, Minggu (13/10/2019) malam.

Nirwono pun memberi contoh tidak efektifnya jika PKL dan pejalan kaki sama-sama ada di atas trotoar. Misalnya, PKL yang ada di Pasar Senen, Tanah Abang, dan Jatinegara yang dia nilai semrawut lantaran ada PKL di atas trotoarnya.

Baca juga: Ini Tiga Trotoar di Jakarta Pusat yang Akan Ditata untuk Berbagi dengan PKL

Menurutnya, mengizinkan PKL di trotoar-trotoar tertentu juga malah memberi kesan diskriminatif.

"Penerapan PKL pada tempat-tempat tertentu juga tidak akan efektif, diskriminatif dan akan membuka celah pelanggaran diikuti pelanggaran-pelanggaran lainnya di lain tempat di Jakarta," katanya.

Nirwono mengatakan, Jakarta ialah etalase Indonesia. Jika kebijakan antara PKL dan pejalan kaki bersamaan di atas trotoar ini diterapkan, maka akan banyak kota-kota lain yang nantinya akan mencontoh pelanggaran tersebut.

"Jika pelanggaran dibiarkan, ini bisa dicontoh kota-kota lain di Indonesia. Coba bisa dibayangkan betapa semrawutnya trotoar yang sudah susah payah dan mahal dibangun pada akhirnya diokupasi PKL dan pejalan kaki tidak dapat berjalan aman dan nyaman di trotoar yg sejatinya dibangun untuk berjalan kaki," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan izin untuk PKL berjualan di trotoar berpijak pada prinsip kesetaraan bagi warga Ibu Kota. 

Baca juga: Wakil Walkot Jakpus Pastikan PKL Tak Akan Ganggu Pejalan Kaki di Trotoar

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan 'Disalahkan' dan Harus Ditutup

Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan "Disalahkan" dan Harus Ditutup

Megapolitan
Lokasi Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan

Lokasi Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan

Megapolitan
[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Saat Mako Brimob Diserbu Tahanan Teroris: 5 Polisi dan 1 Napi Tewas

[POPULER JABODETABEK] Saat Mako Brimob Diserbu Tahanan Teroris: 5 Polisi dan 1 Napi Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Catat 35 Kasus Baru Covid-19, Kamis Kemarin

Kabupaten Bekasi Catat 35 Kasus Baru Covid-19, Kamis Kemarin

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman karena Gagal Menyalip

Sebuah Mobil Tabrak Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman karena Gagal Menyalip

Megapolitan
KRI Nanggala Hilang Kontak, Keluarga di Depok Berharap Kolonel Harry Selamat

KRI Nanggala Hilang Kontak, Keluarga di Depok Berharap Kolonel Harry Selamat

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 1.707 Pasien

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 1.707 Pasien

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

Megapolitan
'Radhar Panca Dahana Itu 'Orang Gila', Pikirannya Gila, Visioner...'

"Radhar Panca Dahana Itu 'Orang Gila', Pikirannya Gila, Visioner..."

Megapolitan
Buntut Konten Tiktok Persalinan, Majelis Etik IDI Siapkan Fatwa Etika Bermedia Sosial untuk Dokter

Buntut Konten Tiktok Persalinan, Majelis Etik IDI Siapkan Fatwa Etika Bermedia Sosial untuk Dokter

Megapolitan
Teladan dari Radhar Panca Dahana, Tetap Gigih Menafkahi Keluarga meski Badan Sudah Ringkih

Teladan dari Radhar Panca Dahana, Tetap Gigih Menafkahi Keluarga meski Badan Sudah Ringkih

Megapolitan
Pesona Masjid Asmaul Husna, Rumah Ibadah Berselimut Kaligrafi Kufi di Tangerang...

Pesona Masjid Asmaul Husna, Rumah Ibadah Berselimut Kaligrafi Kufi di Tangerang...

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Wilayah Tangerang Raya, 23 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Wilayah Tangerang Raya, 23 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X