Pengamat: Kebijakan Pemprov DKI Izinkan PKL Berjualan di Trotoar Tak Efektif dan Diskriminatif

Kompas.com - 14/10/2019, 06:13 WIB
PKL di trotoar Jalan Halimun, Jakarta Selatan. Tenda PKL menempati seluruh  bidang trotoar dan tidak ada ruang bagi pejalan kaki untuk melintas di trotoar itu. Max Agung Pribadi/FacebookPKL di trotoar Jalan Halimun, Jakarta Selatan. Tenda PKL menempati seluruh bidang trotoar dan tidak ada ruang bagi pejalan kaki untuk melintas di trotoar itu.
Penulis Cynthia Lova
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membagi ruang antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pejalan kaki dinilai tidak efektif.

Nirwono mengatakan, seharusnya Anies mematuhi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan melarang PKL untuk berjualan di trotoar.

Namun, sayangnya Anies melanggar aturan itu dan mengizinkan beberapa trotoar untuk digunakan PKL.

"Selama Undang-Undang kita masih melarang sebaiknya dipatuhi, trotoar dibangun juga untuk pejalan kaki utamanya bukan untuk menampung PKL. Kebijakan ini tidak efektif,” ujar Nirwono melalui pesan singkat, Minggu (13/10/2019) malam.

Nirwono pun memberi contoh tidak efektifnya jika PKL dan pejalan kaki sama-sama ada di atas trotoar. Misalnya, PKL yang ada di Pasar Senen, Tanah Abang, dan Jatinegara yang dia nilai semrawut lantaran ada PKL di atas trotoarnya.

Baca juga: Ini Tiga Trotoar di Jakarta Pusat yang Akan Ditata untuk Berbagi dengan PKL

Menurutnya, mengizinkan PKL di trotoar-trotoar tertentu juga malah memberi kesan diskriminatif.

"Penerapan PKL pada tempat-tempat tertentu juga tidak akan efektif, diskriminatif dan akan membuka celah pelanggaran diikuti pelanggaran-pelanggaran lainnya di lain tempat di Jakarta," katanya.

Nirwono mengatakan, Jakarta ialah etalase Indonesia. Jika kebijakan antara PKL dan pejalan kaki bersamaan di atas trotoar ini diterapkan, maka akan banyak kota-kota lain yang nantinya akan mencontoh pelanggaran tersebut.

"Jika pelanggaran dibiarkan, ini bisa dicontoh kota-kota lain di Indonesia. Coba bisa dibayangkan betapa semrawutnya trotoar yang sudah susah payah dan mahal dibangun pada akhirnya diokupasi PKL dan pejalan kaki tidak dapat berjalan aman dan nyaman di trotoar yg sejatinya dibangun untuk berjalan kaki," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan izin untuk PKL berjualan di trotoar berpijak pada prinsip kesetaraan bagi warga Ibu Kota. 

Baca juga: Wakil Walkot Jakpus Pastikan PKL Tak Akan Ganggu Pejalan Kaki di Trotoar

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Tiga Pengedar Sabu Berkedok Komunitas Ojol

Polisi Tangkap Tiga Pengedar Sabu Berkedok Komunitas Ojol

Megapolitan
BMKG: Sore Ini, Hujan Lebat Berpotensi Turun di Sebagian Jabodetabek dan Kabupaten Bogor

BMKG: Sore Ini, Hujan Lebat Berpotensi Turun di Sebagian Jabodetabek dan Kabupaten Bogor

Megapolitan
Lokasi Pembangunan BTB School di Taman Pluit Putri Terendam Banjir

Lokasi Pembangunan BTB School di Taman Pluit Putri Terendam Banjir

Megapolitan
Ekskavator Timpa JPO Abdullah Syafei, Operator Mengantuk akibat Begadang

Ekskavator Timpa JPO Abdullah Syafei, Operator Mengantuk akibat Begadang

Megapolitan
Sering Hujan Lebat di Jakarta dan Sekitarnya, Ini Penjelasan BMKG

Sering Hujan Lebat di Jakarta dan Sekitarnya, Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Soal Penanganan Covid-19, Epidemiolog: Depok Harus Dibantu Jakarta

Soal Penanganan Covid-19, Epidemiolog: Depok Harus Dibantu Jakarta

Megapolitan
Kedapatan Layani Dine In, Sebuah Restoran di Hotel Rawamangun Ditutup Tiga Hari

Kedapatan Layani Dine In, Sebuah Restoran di Hotel Rawamangun Ditutup Tiga Hari

Megapolitan
SDA Jakpus Rencanakan Buat Pintu Air Cegah Kembali Genangan di TPU Karet Bivak

SDA Jakpus Rencanakan Buat Pintu Air Cegah Kembali Genangan di TPU Karet Bivak

Megapolitan
Ekskavator Timpa JPO Abdullah Syafei, Terguling Saat Akan Diangkut

Ekskavator Timpa JPO Abdullah Syafei, Terguling Saat Akan Diangkut

Megapolitan
Banjir Terjang Ranggamekar Bogor, Dinding Dapur Rumah Warga Jebol

Banjir Terjang Ranggamekar Bogor, Dinding Dapur Rumah Warga Jebol

Megapolitan
Polres Bandara Soetta Musnahkan 893,7 Gram Sabu Selundupan Lintas Provinsi

Polres Bandara Soetta Musnahkan 893,7 Gram Sabu Selundupan Lintas Provinsi

Megapolitan
Banjir yang Merendam RW 004 Kembangan Utara Akhirnya Surut

Banjir yang Merendam RW 004 Kembangan Utara Akhirnya Surut

Megapolitan
Wagub DKI: Kami Rapat Hampir Tiap Hari dengan Pusat, Bahas ICU Pasien Covid-19 hingga Karantina

Wagub DKI: Kami Rapat Hampir Tiap Hari dengan Pusat, Bahas ICU Pasien Covid-19 hingga Karantina

Megapolitan
Langgar Batas Jam Operasional, Tempat Hiburan Malam hingga Spa di Bekasi Disegel

Langgar Batas Jam Operasional, Tempat Hiburan Malam hingga Spa di Bekasi Disegel

Megapolitan
Epidemiolog: Kapasitas RS Rujukan Covid-19 di Depok Kecil, Wajar Cepat Penuh

Epidemiolog: Kapasitas RS Rujukan Covid-19 di Depok Kecil, Wajar Cepat Penuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X