Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

Kompas.com - 14/10/2019, 19:40 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Prasetio Edi Marsudi di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Prasetio Edi Marsudi di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Prasetio Edi Marsudi resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Ia kembali menempati kursi orang nomor 1 di parlemen Kebon Sirih setelah mengucap sumpah jabatan pada Senin (14/10/2019), di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta bersama empat wakil lainnya.

Pada periode kedua ini, Prasetio mengaku akan fokus terhadap beberapa masalah di Ibu Kota mulai dari masalah permukiman kumuh hingga banjir dan macet.

"Masalah di Jakarta ada dua parameter, di Jakarta masih ada rumah kumuh, tempat kumuh seperti di Tambora. Itu menjadi prioritas saya dalam pembahasan anggaran APBD 2020 dan masalah banjir dan macet. Ini juga harus menjadi prioritas di mana saya akan melihat anggaran dari eksekutif dari SKPD ini ngasih berapa," ucap Prasetio di Gedung DPRD DKI, Senin.

Baca juga: Fraksi PDI-P DKI Tak Setuju Usulan Anggaran Pembangunan Kampung Akuarium

Ia mengaku akan menyisir anggaran dalam APBD 2020 untuk diprioritaskan dalam mengatasi masalah banjir dan macet.

Tak hanya itu, masalah lain yang Ia prioritaskan adalah beroperasinya transportasi umum berbasis rel seperti MRT Jakarta fase 2 dan LRT Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya akan koreksi dan saya akan prioritaskan masalah banjir, macet, dan pembangunan LRT MRT cepat harus dituntaskan karena kemarin saat kita ketok palu fase 2 juga katanya sebentar lagi akan dilaksanakan," kata dia.

Baca juga: Fakta Anggaran Antivirus dan Perangkat Lunak di DKI Seharga Rp 12,9 Miliar

Selain fokus terhadap masalah di atas, Prasetio bersama Fraksi PDI-P akan membuat aplikasi Join Qlue yang diperuntukkan bagi pengaduan masyarakat.

"Saya akan ada aplikasi namanya Join Qlue yang akan ada di lantai 10, nanti semua informasi masyarakat terhadap kinerja atau APBD yang tidak terintegrasi pasti saya akan laksanakan sehingga pembangunan di Jakarta lebih baik," tuturnya.

Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 resmi mengucap sumpah jabatan.

Baca juga: Gerindra Minta Publik Tak Bandingkan Transparansi Anggaran Era Anies dengan Ahok

Sumpah jabatan ini sesuai salinan dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 161.31/5344 tanggal 8 Oktober 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD provinsi DKI Jakarta.

"Satu meresmikan dan melantik Prasetio Edi Marsudi sebagai ketua, Mohamad taufik sebagai wakil ketua, Abdurrahman Suhaimi sebagai wakil ketua, Misan Samsuri sebagai wakil ketua, dan Zita Anjani sebagai wakil ketua," ucap Kepala Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD DKI Purwana Ansyori saat membacakan nama-nama pimpinan DPRD DKI di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

Megapolitan
Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Megapolitan
Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Megapolitan
Sempat Kabur, Satu Tersangka Buron Kasus Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Akhirnya Ditangkap

Sempat Kabur, Satu Tersangka Buron Kasus Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Megapolitan
Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Megapolitan
Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Idap Demensia, Bilang Hendak Kerja padahal Sudah Pensiun

Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Idap Demensia, Bilang Hendak Kerja padahal Sudah Pensiun

Megapolitan
Marak Kasus Pelecehan Seksual, Masih Layakkah Depok Sandang Status Kota Layak Anak?

Marak Kasus Pelecehan Seksual, Masih Layakkah Depok Sandang Status Kota Layak Anak?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.