Kompas.com - 15/10/2019, 06:43 WIB
Laman dalam situs apbd.jakarta.go.id yang berisi anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun. Tangkapan layar situs APBD DKI JakartaLaman dalam situs apbd.jakarta.go.id yang berisi anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 kepada DPRD DKI Jakarta pada Juli 2019.

Namun, draf KUA-PPAS itu hingga kini belum diunggah ke situs APBD, apbd.jakarta.go.id. Transparansi penyusunan APBD DKI pun dipertanyakan.

Pemprov DKI dinilai tertutup

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana menilai Pemprov DKI Jakarta masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen KUA-PPAS 2020.

Sebab, dokumen KUA-PPAS tidak ditemukan di situs web resmi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta sehingga terkesan tertutup dari masyarakat.

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" kata William, Rabu (9/10/2019).

Menurut William, rancangan anggaran seharusnya dibuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat Jakarta. Khalayak berhak tahu rencana penggunaan uang mereka.

Baca juga: Rancangan Anggaran 2020 Belum Diunggah di Situs, Pemprov DKI Diminta Transparan

Dianggap batasi keterlibatan publik

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Akhmad Misbakhul Hasan juga mengkritik keputusan Pemprov DKI yang tidak mengunggah rancangan anggaran 2020.

Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dianggap membatasi keterlibatan warga Jakarta untuk ikut memantau rancangan anggaran dan rencana program Pemprov DKI.

"Ini artinya, Pemda DKI membatasi keterlibatan publik, terutama warga DKI, untuk terlibat dalam proses penyusunan APBD 2020, padahal sebelum era kepemimpinan Pak Anies, meskipun itu masih rancangan, itu sudah dipublikasikan," ujar Misbah saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2019).

Jika Pemprov DKI transparan dalam menyusun anggaran, kata Misbah, draf KUA-PPAS itu seharusnya sudah diunggah situs web APBD DKI.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Diputar Balik hingga Pekerja Pabrik Protes di Jalan Tol yang Ditutup

Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Diputar Balik hingga Pekerja Pabrik Protes di Jalan Tol yang Ditutup

Megapolitan
Banjir di Cipinang Melayu, Mobil Pompa Dikerahkan untuk Sedot Air

Banjir di Cipinang Melayu, Mobil Pompa Dikerahkan untuk Sedot Air

Megapolitan
Update 6 Mei: Tambah 21 Kasus di Kota Tangerang, 208 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Update 6 Mei: Tambah 21 Kasus di Kota Tangerang, 208 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Detik-detik Longsor yang Timpa Rumah Warga di Jagakarsa, Terdengar Suara Gemuruh dari Plafon

Detik-detik Longsor yang Timpa Rumah Warga di Jagakarsa, Terdengar Suara Gemuruh dari Plafon

Megapolitan
Masuk Kota Bogor, Pendatang Wajib Jalani Tes Antigen

Masuk Kota Bogor, Pendatang Wajib Jalani Tes Antigen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemuda Arogan di Masjid Bekasi jadi Duta Masker | Protes Penyekatan Jalur Mudik

[POPULER JABODETABEK] Pemuda Arogan di Masjid Bekasi jadi Duta Masker | Protes Penyekatan Jalur Mudik

Megapolitan
Gara-gara Kerumunan Konser Musik, Manajemen Cibis Park dan Penyelenggara Bazaar Didenda Rp50 Juta

Gara-gara Kerumunan Konser Musik, Manajemen Cibis Park dan Penyelenggara Bazaar Didenda Rp50 Juta

Megapolitan
Mudik di Jabodetabek Dilarang, Wali Kota Tangerang: Kami di Lapangan Bingung

Mudik di Jabodetabek Dilarang, Wali Kota Tangerang: Kami di Lapangan Bingung

Megapolitan
Tahu Segala Modus, Polda Metro Pastikan Pemudik Tak Akan Lolos

Tahu Segala Modus, Polda Metro Pastikan Pemudik Tak Akan Lolos

Megapolitan
Masjid Kubah Emas Depok, Dibangun Megah Tanpa Hitung Biaya untuk Ingat Kebesaran Tuhan

Masjid Kubah Emas Depok, Dibangun Megah Tanpa Hitung Biaya untuk Ingat Kebesaran Tuhan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X