Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik atas Transparansi APBD DKI yang Dianggap Penggiringan Opini oleh Anies

Kompas.com - 15/10/2019, 06:43 WIB
Nursita Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

"Pokoknya kita semua jamin bahwa penyusunan anggaran ini transparan, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, tidak ada yang diumpet-umpetin. Kan intinya kuncinya itu," kata dia.

Mibah mengkritik pernyataan Saefullah. Menurut Misbah, dokumen RKPD dan KUA-PPAS adalah hal yang berbeda. Pemprov DKI seharusnya tidak hanya mengunggah RKPD, tetapi juga draf KUA-PPAS.

"RKPD itu dokumen perencanaan, kalau sudah masuk KUA-PPAS itu kan sudah ada (nilai) rupiahnya. Yang di-upload itu masih dokumen perencanaan, belum dokumen penganggaran. Jadi itu harus dibedakan," ucap Misbah.

KUA-PPAS diunggah setelah dibahas

Kepala Bappeda Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan menyampaikan, dokumen KUA-PPAS belum diunggah karena belum selesai dibahas bersama DPRD DKI.

Dalam sistem e-budgeting, kata dia, dokumen KUA-PPAS akan otomatis terunggah ke situs web APBD saat KUA-PPAS selesai dibahas dan memasuki tahapan berikutnya, yakni pembahasan rancangan APBD.

"Setelah selesai pembahasan, rancangan KUA-PPAS baru akan bisa dilihat di situs APBD," ujar Mahendra, Rabu pekan lalu.

Baca juga: RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Misbah juga mengkritik pernyataan tersebut. Misbah menuturkan, Pemprov DKI seharusnya mengunggah draf KUA-PPAS sebelum dibahas bersama DPRD DKI.

Dengan demikian, masyarakat bisa ikut menyoroti dan memberikan masukan terhadap rencana program dan anggaran Pemprov DKI, khususnya kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Transparansi bentuknya adalah memublikasikan dokumen-dokumen yang masih rancangan, kalau sudah diketok, ya ngapain masyarakat mau terlibat," tutur Misbah.

Anies sebut penggiringan opini

Anies mengatakan, pernyataan soal rancangan APBD 2020 yang tidak transparan merupakan bentuk penggiringan opini yang tidak sehat. Dia tidak mau mengomentari opini itu.

"Itu sih belum bangun aja sudah bilang enggak transparan. Sudahlah, itu penggiringan opini yang enggak sehat, jadi enggak usah, cukup ya," ujar Anies, kemarin.

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta mengubah rancangan APBD 2020 yang sudah disusun pertama kali pada April-Mei lalu.

Rancangan anggaran disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2020.

Meskipun ada perubahan anggaran, lanjut Anies, Pemprov DKI tetap akan menjalankan program prioritas.

"Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apa pun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com