Kritik atas Transparansi APBD DKI yang Dianggap Penggiringan Opini oleh Anies

Kompas.com - 15/10/2019, 06:43 WIB
Laman dalam situs apbd.jakarta.go.id yang berisi anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun. Tangkapan layar situs APBD DKI JakartaLaman dalam situs apbd.jakarta.go.id yang berisi anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 kepada DPRD DKI Jakarta pada Juli 2019.

Namun, draf KUA-PPAS itu hingga kini belum diunggah ke situs APBD, apbd.jakarta.go.id. Transparansi penyusunan APBD DKI pun dipertanyakan.

Pemprov DKI dinilai tertutup

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana menilai Pemprov DKI Jakarta masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen KUA-PPAS 2020.

Sebab, dokumen KUA-PPAS tidak ditemukan di situs web resmi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta sehingga terkesan tertutup dari masyarakat.

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" kata William, Rabu (9/10/2019).

Menurut William, rancangan anggaran seharusnya dibuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat Jakarta. Khalayak berhak tahu rencana penggunaan uang mereka.

Baca juga: Rancangan Anggaran 2020 Belum Diunggah di Situs, Pemprov DKI Diminta Transparan

Dianggap batasi keterlibatan publik

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Akhmad Misbakhul Hasan juga mengkritik keputusan Pemprov DKI yang tidak mengunggah rancangan anggaran 2020.

Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dianggap membatasi keterlibatan warga Jakarta untuk ikut memantau rancangan anggaran dan rencana program Pemprov DKI.

"Ini artinya, Pemda DKI membatasi keterlibatan publik, terutama warga DKI, untuk terlibat dalam proses penyusunan APBD 2020, padahal sebelum era kepemimpinan Pak Anies, meskipun itu masih rancangan, itu sudah dipublikasikan," ujar Misbah saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2019).

Jika Pemprov DKI transparan dalam menyusun anggaran, kata Misbah, draf KUA-PPAS itu seharusnya sudah diunggah situs web APBD DKI.

"Kalau memang punya komitmen tinggi terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat, harusnya itu diunggah saja biar itu menjadi diskursus publik," tuturnya.

Diunggah dalam bentuk RKPD

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, rancangan anggaran 2020 sudah diunggah ke situs web Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, bappeda.jakarta.go.id.

Rancangan APBD yang diunggah berbentuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Menurut Saefullah, RKPD sama dengan draf KUA-PPAS.

Baca juga: RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

"Ada kok diunggah, iya itu (di situs web Bappeda). Memang itu barangnya, belum ada bahan lagi. Bahannya itu-itu juga," ujar Saefullah, kemarin.

Saefullah mengklaim, Pemprov DKI Jakarta menyusun anggaran dengan transparan.

"Pokoknya kita semua jamin bahwa penyusunan anggaran ini transparan, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, tidak ada yang diumpet-umpetin. Kan intinya kuncinya itu," kata dia.

Mibah mengkritik pernyataan Saefullah. Menurut Misbah, dokumen RKPD dan KUA-PPAS adalah hal yang berbeda. Pemprov DKI seharusnya tidak hanya mengunggah RKPD, tetapi juga draf KUA-PPAS.

"RKPD itu dokumen perencanaan, kalau sudah masuk KUA-PPAS itu kan sudah ada (nilai) rupiahnya. Yang di-upload itu masih dokumen perencanaan, belum dokumen penganggaran. Jadi itu harus dibedakan," ucap Misbah.

KUA-PPAS diunggah setelah dibahas

Kepala Bappeda Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan menyampaikan, dokumen KUA-PPAS belum diunggah karena belum selesai dibahas bersama DPRD DKI.

Dalam sistem e-budgeting, kata dia, dokumen KUA-PPAS akan otomatis terunggah ke situs web APBD saat KUA-PPAS selesai dibahas dan memasuki tahapan berikutnya, yakni pembahasan rancangan APBD.

"Setelah selesai pembahasan, rancangan KUA-PPAS baru akan bisa dilihat di situs APBD," ujar Mahendra, Rabu pekan lalu.

Baca juga: RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Misbah juga mengkritik pernyataan tersebut. Misbah menuturkan, Pemprov DKI seharusnya mengunggah draf KUA-PPAS sebelum dibahas bersama DPRD DKI.

Dengan demikian, masyarakat bisa ikut menyoroti dan memberikan masukan terhadap rencana program dan anggaran Pemprov DKI, khususnya kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Transparansi bentuknya adalah memublikasikan dokumen-dokumen yang masih rancangan, kalau sudah diketok, ya ngapain masyarakat mau terlibat," tutur Misbah.

Anies sebut penggiringan opini

Anies mengatakan, pernyataan soal rancangan APBD 2020 yang tidak transparan merupakan bentuk penggiringan opini yang tidak sehat. Dia tidak mau mengomentari opini itu.

"Itu sih belum bangun aja sudah bilang enggak transparan. Sudahlah, itu penggiringan opini yang enggak sehat, jadi enggak usah, cukup ya," ujar Anies, kemarin.

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta mengubah rancangan APBD 2020 yang sudah disusun pertama kali pada April-Mei lalu.

Rancangan anggaran disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2020.

Meskipun ada perubahan anggaran, lanjut Anies, Pemprov DKI tetap akan menjalankan program prioritas.

"Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apa pun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu," ucapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Rumah Ambruk di Matraman, Warga Khawatir Ada Kejadian Serupa

2 Rumah Ambruk di Matraman, Warga Khawatir Ada Kejadian Serupa

Megapolitan
Rute LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang Berimpitan dengan MRT Diminta Dievaluasi

Rute LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang Berimpitan dengan MRT Diminta Dievaluasi

Megapolitan
Mobil Tabrak Pagar Gereja Immanuel di Gambir, Sopir Diduga Mengantuk

Mobil Tabrak Pagar Gereja Immanuel di Gambir, Sopir Diduga Mengantuk

Megapolitan
Pemilik Rumah yang Ambruk di Matraman Berharap Dijenguk Anies

Pemilik Rumah yang Ambruk di Matraman Berharap Dijenguk Anies

Megapolitan
Besok, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Dibuka, Tarif Masih Gratis

Besok, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Dibuka, Tarif Masih Gratis

Megapolitan
Rumah Ambruk karena Galian Saluran, Pemilik Berharap Pemkot Bertanggung Jawab

Rumah Ambruk karena Galian Saluran, Pemilik Berharap Pemkot Bertanggung Jawab

Megapolitan
Polisi Serahkan Secara Simbolis Jenazah Warga Pakistan Tersangka Kasus Narkoba

Polisi Serahkan Secara Simbolis Jenazah Warga Pakistan Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
2 Rumah di Matraman Ambruk, Diduga karena Pengerjaan Saluran Air

2 Rumah di Matraman Ambruk, Diduga karena Pengerjaan Saluran Air

Megapolitan
Cerita Bowo Dirikan Bilik Pintar buat Anak-anak Pemulung di Menteng Atas

Cerita Bowo Dirikan Bilik Pintar buat Anak-anak Pemulung di Menteng Atas

Megapolitan
Kota Bogor Rentan Bencana Tanah Longsor Saat Musim Hujan

Kota Bogor Rentan Bencana Tanah Longsor Saat Musim Hujan

Megapolitan
Bangun Bilik Pintar untuk Anak-anak Pemulung, Ini Alasan Bowo

Bangun Bilik Pintar untuk Anak-anak Pemulung, Ini Alasan Bowo

Megapolitan
Alasan Pembeli Sepatu Compass Rela Antre Semalaman: Kayaknya Gaul Gitu...

Alasan Pembeli Sepatu Compass Rela Antre Semalaman: Kayaknya Gaul Gitu...

Megapolitan
7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

Megapolitan
Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Megapolitan
Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X