Rencana Anggaran DKI yang Jadi Sorotan, dari TGUPP hingga Antivirus...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Draf KUA-PPAS itu sudah diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta. Beberapa mata anggaran dalam draf dokumen itu pun jadi sorotan. Baik karena nominal yang dinilai terlalu besar atau program yang dinilai tak diperlukan.

1. Anggaran TGUPP

Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta diusulkan naik menjadi Rp 26,5 miliar dalam draf KUA-PPAS 2020.

Anggaran itu naik sekitar Rp 7,5 miliar dari nilai Rp 18,99 miliar dalam APBD Perubahan 2019.

Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan meralat nilai anggaran Rp 26,5 miliar itu.

Menurut Mahendra, anggaran TGUPP teranyar yang diusulkan dalam draf KUA-PPAS 2020 yakni Rp 21 miliar.

"(Anggaran) Rp 21 miliar, disesuaikan kan masih dalam proses pembahasan," kata Mahendra, Kamis (3/10/2019).

Mahendra menuturkan, anggaran TGUPP diusulkan naik untuk menyesuaikan gaji anggota TGUPP berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja (grade) yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan TGUPP.

Baca juga: Kritikan Atas Transparansi APBD DKI yang Dianggap Penggiringan Opini oleh Anies

"Kenaikan (anggaran) untuk antisipasi penambahan dan penyesuaian grade anggota," ujarnya.

Dilihar dari situs web apbd.jakarta.go.id, anggaran TGUPP DKI Jakarta terus naik sejak 2017.

Anggaran TGUPP dalam APBD 2017, yakni Rp 1,69 miliar, kemudian berubah menjadi Rp 1 miliar dalam APBD-P 2017.

Kemudian, anggaran TGUPP dalam APBD 2018 melonjak jadi Rp 19,8 miliar. Anggaran ini kemudian direvisi menjadi Rp 16,2 miliar dalam APBD-P 2018.

Terakhir, anggaran TGUPP dalam APBD 2019, yakni 19,8 miliar, kemudian direvisi menjadi Rp 18,99 miliar dalam APBD-P 2019.

2. Rehab rumah dinas

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 2,42 miliar untuk merehabilitasi rumah dinas gubernur DKI dalam draf KUA-PPAS 2020.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, salah satu bagian yang akan diperbaiki dalam rehabilitasi rumah dinas gubernur adalah atap.