DPRD DKI Harus Berpuas Hati, Beberapa Usulan Mereka Ditolak Kemendagri...

Kompas.com - 15/10/2019, 08:33 WIB
Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta mengucap sumpah jabatan di RuanParipurna, lantai 3 Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGILima pimpinan DPRD DKI Jakarta mengucap sumpah jabatan di RuanParipurna, lantai 3 Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta harus berpuas hati lantaran beberapa poin kinerja yang diusulkan dalam tata tertib (tatib) DPRD DKI Jakarta ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Poin kinerja yang ditolak Kemendagri ini adalah usulan mengenai tenaga ahli untuk masing-masing anggota DPRD DKI.

Tak hanya itu, Kemendagri juga menolak permintaan agar Gubenur DKI Jakarta wajib melapor ke wakil parlemen tersebut jika ingin mengganti direksi hingga kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berikut alasan penolakan yang diterima oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Kemendagri:

Usulan tenaga ahli tak sesuai aturan

Usulan tenaga ahli bagi masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta ditolak Kemendagri karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

PP Nomor 12 Tahun 2018 merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Ya tidak bisa diakomodir oleh Kemendagri jumlahnya karena PP 12 bunyinya flat (hanya untuk fraksi dan komisi). Enggak bisa diubah," ujar Syarif yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta non-definitif di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Kemendagri Tolak Usulan Tenaga Ahli untuk Masing-masing Anggota DPRD DKI

Artinya untuk saat ini tenaga ahli masih seperti periode sebelumnya, yakni seorang tenaga ahli untuk masing-masing fraksi dan tiga tenaga ahli untuk masing-masing komisi.

Meski demikian, Syarif menyebutkan bahwa Kemendagri bakal merevisi PP 12 tahun 2018 itu agar beberapa daerah khusus seperti DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Timur sistem pengadaan TA-nya tidak flat.

"Ya segitu harusnya masing-masing anggota (punya tenaga ahli). Ditangkap Kemendagri sistem flat itu berpengaruh terhadap kinerja," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Sabtu Ini, Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Saat Siang

BMKG: Sabtu Ini, Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Saat Siang

Megapolitan
Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

Megapolitan
UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Megapolitan
Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

Megapolitan
Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

Megapolitan
UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

Megapolitan
Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

Megapolitan
Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

Megapolitan
Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

Megapolitan
244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

Megapolitan
Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

Megapolitan
UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X