Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Sebut Dokumen Anggaran Diunggah ke Publik Setelah Matang Dibahas

Kompas.com - 15/10/2019, 10:40 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 seharusnya diunggah setelah adanya pembahasan di DPRD DKI.

Sebelumnya, beberapa pihak menilai bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak transparan lantaran tidak mengunggah dokumen KUA-PPAS 2020 di situs resmi milik Pemprov DKI yakni Jakarta.apbd.go.id.

"Ya mungkin karena ini dalam proses pembahasan kan belum dimulai pembahasannya, setelah pembahasan baru bisa diupload. Nanti kan orang pikir seperti itu padahal jadinya kan lain," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Jadwal Pembahasan Anggaran KUA-PPAS 2020 Dipercepat, Kenapa?

Menurut dia, dokumen yang ada saat ini barulah dokumen usulan awal yang nantinya mengalami pemangkasan maupun penambahan saat dibahas di DPRD bersama eksekutif.

Jika diunggah sekarang, maka ia khawatir publik akan bingung karena anggaran mengalami perubahan.

"Iya dong yang namanya KUA-PPAS pasti ada perdebatan namanya juga sementara saya kira itu. Yang jelas semua anggota dewan sudah pegang itu (KUA-PPAS) tinggal dia pelajari atau enggak kan banyak tuh. Kadang kala kalau diupload yang sekarang kan padahal itu berubah itu baru usulan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini berpendapat bahwa pembahasan APBD di DKI Jakarta sangat terbuka sehingga seharusnya publik tak ada rasa curiga.

"Saya kira pembahasan APBD di DKI itu sangat terbuka, semua bisa hadir publik bisa hadir, LSM bisa hadir, wartawan bisa hadir, terbuka sekali," lanjut Taufik.

Baca juga: Rencana Anggaran DKI yang Jadi Sorotan, dari TGUPP hingga Antivirus...

Ia pun meminta agar masyarakat tak membandingkan masalah transparansi anggaran di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan era gubernur sebelum-sebelumnya.

Hal tersebut, kata dia, hanyalah masalah teknis jika terkait dengan pengunggahan di situs web.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X