Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Sebut Dokumen Anggaran Diunggah ke Publik Setelah Matang Dibahas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 seharusnya diunggah setelah adanya pembahasan di DPRD DKI.

Sebelumnya, beberapa pihak menilai bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak transparan lantaran tidak mengunggah dokumen KUA-PPAS 2020 di situs resmi milik Pemprov DKI yakni Jakarta.apbd.go.id.

"Ya mungkin karena ini dalam proses pembahasan kan belum dimulai pembahasannya, setelah pembahasan baru bisa diupload. Nanti kan orang pikir seperti itu padahal jadinya kan lain," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Jadwal Pembahasan Anggaran KUA-PPAS 2020 Dipercepat, Kenapa?

Menurut dia, dokumen yang ada saat ini barulah dokumen usulan awal yang nantinya mengalami pemangkasan maupun penambahan saat dibahas di DPRD bersama eksekutif.

Jika diunggah sekarang, maka ia khawatir publik akan bingung karena anggaran mengalami perubahan.

"Iya dong yang namanya KUA-PPAS pasti ada perdebatan namanya juga sementara saya kira itu. Yang jelas semua anggota dewan sudah pegang itu (KUA-PPAS) tinggal dia pelajari atau enggak kan banyak tuh. Kadang kala kalau diupload yang sekarang kan padahal itu berubah itu baru usulan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini berpendapat bahwa pembahasan APBD di DKI Jakarta sangat terbuka sehingga seharusnya publik tak ada rasa curiga.

"Saya kira pembahasan APBD di DKI itu sangat terbuka, semua bisa hadir publik bisa hadir, LSM bisa hadir, wartawan bisa hadir, terbuka sekali," lanjut Taufik.

Baca juga: Rencana Anggaran DKI yang Jadi Sorotan, dari TGUPP hingga Antivirus...

Ia pun meminta agar masyarakat tak membandingkan masalah transparansi anggaran di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan era gubernur sebelum-sebelumnya.

Hal tersebut, kata dia, hanyalah masalah teknis jika terkait dengan pengunggahan di situs web.

"Enggak itu masalah teknis saja. Kalau usulan saya kira jangan dulu di-upload nanti pas pembahasan boleh tuh supaya ada masukkan dari publik kalau jauh-jauh hari itu kan menurut saya masih mentah jadi perlu dibahas. Kan APBD yang ngerjain sama saja, Bappeda, dia juga orangnya itu-itu juga. Kalau kita membandingkan dengan yang sebelumnya nanti yang lainnya dibanding-bandingkan juga enggak fair," tambahnya.

Diketahui, hingga saat ini dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020 belum diunggah di situs web resmi Pemprov DKI Jakarta, yaitu apbd.jakarta.go.id.

Baca juga: Apa Alasan Pemprov DKI Belum Unggah Rancangan Anggaran 2020 ke Situs Web

Hal ini pun sempat diprotes oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana yang menyebutkan dokumen APBD KUA-PPAS tak bisa ditemukan di berbagai website resmi yang dikelola pemprov DKI Jakarta sehingga terkesan tertutup dari masyarakat.

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan ?" ucap William saat dikonfirmasi Rabu (9/10/2019).