DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

Kompas.com - 15/10/2019, 12:54 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, DPRD DKI Jakarta harus mulai mendiskusikan tentang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta.

Menurut dia, seluruh pemangku jabatan di Jakarta termasuk DPRD DKI sudah harus mulai membahas tentang bagaimana posisi Jakarta jika tak lagi menjadi ibu kota.

"Saya kira DPRD ke depan sudah harus memikirkan bagaimana posisi Jakarta manakala ibu kotanya pindah. Ini harus sudah didiskusikan sebagai apa nih," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Berbagai hal perlu dibahas termasuk bagaimana nantinya wali kota dipilih. Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 19, wali kota dipilih langsung oleh gubernur.

Baca juga: Tak Ingin Muncul Spekulan Tanah seperti Saat Rencana Pindahkan Ibu Kota ke Jonggol, Tjahjo Ingatkan Hal Ini...

"Walikota/bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan," bunyi pasal tersebut.

Jika tak lagi menjadi DKI, maka layaknya daerah lain, wali kota hingga bupati harus dipilih secara langsung oleh masyarakat.

"Terus bagaimana wali kota? Wali kota kenapa diangkat? Karena ini daerah khusus ibu kota. Dalam Undang-Undang, ibu kota begitu. Lah sekarang ketika dicopot sebagai ibu kota negara, wali kota apa posisinya? Nah itu yang saya bilang, kita harus diskusikan yang matang. Ini harus disiapkan stakeholder Jakarta termasuk DPRD," kata dia.

Baca juga: Plt Menkumham: Perlu Revisi 23 Undang-Undang untuk Pindah Ibu Kota

Diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) lalu.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujar Presiden.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Megapolitan
Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Megapolitan
Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Megapolitan
Istri Pesepak Bola Ilija Spasojevic Dimakamkan di TPU Jeruk Purut

Istri Pesepak Bola Ilija Spasojevic Dimakamkan di TPU Jeruk Purut

Megapolitan
Tabrakan di TMP Taruna Tangerang akibat Mobil Boks Terobos Lampu Merah

Tabrakan di TMP Taruna Tangerang akibat Mobil Boks Terobos Lampu Merah

Megapolitan
JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

Megapolitan
Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Megapolitan
Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X