Polda Metro: Kita Berharap Tidak Ada Unjuk Rasa hingga Pelantikan Presiden-Wapres

Kompas.com - 15/10/2019, 16:32 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) penyelenggaraan aksi unjuk rasa menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Rencananya, pelantikan akan digelar pada Minggu (20/10/2019) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, perizinan aksi unjuk rasa tidak diterbitkan pada 15-20 Oktober 2019.

"Tentunya bahwa dengan adanya pelantikan tersebut, dari Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda sudah menyampaikan, kita ada diskresi kepolisian yang disampaikan bahwa tidak akan menerbitkan STTP antara tanggal 15 sampai dengan 20 (Oktober)," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: 31.000 Petugas Amankan Pelantikan Presiden pada 20 Oktober Ini

Argo menjelaskan, pihaknya ingin menciptakan suasana aman dan kondusif serta mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh seperti pada akhir September lalu.

"Kita berharap tidak ada unjuk rasa sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan (pelantikan) dengan baik dan lancar. Tentunya ini semua untuk kebaikan dan kelancaran kegiatan tersebut," kata Argo.

"Kita berharap pelantikan ini bisa berjalan baik dan lancar dan dunia internasional bisa melihat demokrasi indonesia yang bagus," lanjutnya.

Baca juga: Pimpinan MPR: Menganggu Pelantikan Jokowi-Maruf Tindakan Inkonstitusional

Sebanyak 31.000 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah diterjunkan untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menambah jumlah personel pengamanan saat pelantikan presiden dan wakil presiden.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, alasan penambahan jumlah personel itu untuk mengantisipasi aksi terorisme seperti peristiwa penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Kita perketat (pengamanan), mungkin yang dulunya sekian anggota, nanti ditambah dua kali lipat. Yang dulu biasanya 1.500 (personel lantas), sekarang (saat pelantikan) sebanyak 3.000-an anggota dikerahkan," kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Pasar Induk Kramatjati Jalani Vaksinasi, Target 4.300 Orang

Pedagang Pasar Induk Kramatjati Jalani Vaksinasi, Target 4.300 Orang

Megapolitan
Soal Hasil Kajian Penjualan Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI: Begitu Ada Permintaan Resmi, Kami Kirim

Soal Hasil Kajian Penjualan Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI: Begitu Ada Permintaan Resmi, Kami Kirim

Megapolitan
LRT Jakarta Buka Lowongan Pekerjaan untuk 12 Posisi, Ini Panduan Cara Mendaftar

LRT Jakarta Buka Lowongan Pekerjaan untuk 12 Posisi, Ini Panduan Cara Mendaftar

Megapolitan
Pencuri di Perumahan Mewah di Tangsel Ditembak Polisi, Satu Pelaku Kabur

Pencuri di Perumahan Mewah di Tangsel Ditembak Polisi, Satu Pelaku Kabur

Megapolitan
Pemprov DKI Enggan Komentari Status Lahan Rumah DP Rp 0 Terkait Dugaan Korupsi

Pemprov DKI Enggan Komentari Status Lahan Rumah DP Rp 0 Terkait Dugaan Korupsi

Megapolitan
Direktur Diculik Pemilik Perusahaan, Korban Dianiaya dan Disuruh Minum Air Kencing

Direktur Diculik Pemilik Perusahaan, Korban Dianiaya dan Disuruh Minum Air Kencing

Megapolitan
Polisi Tangkap 9 Anggota Mafia Tanah yang Ancam Warga di Kemayoran

Polisi Tangkap 9 Anggota Mafia Tanah yang Ancam Warga di Kemayoran

Megapolitan
Tak Ada Ganjil Genap di Kota Bogor Saat Libur Panjang Akhir Pekan Ini

Tak Ada Ganjil Genap di Kota Bogor Saat Libur Panjang Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Komunitas Pesepeda Sebut Masih Ada Jalur Sepeda Kurang Layak di Jakarta

Komunitas Pesepeda Sebut Masih Ada Jalur Sepeda Kurang Layak di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Tunggu Pengumuman Resmi KPK untuk Tindak Lanjuti Penonaktifan Dirut Sarana Jaya

Pemprov DKI Tunggu Pengumuman Resmi KPK untuk Tindak Lanjuti Penonaktifan Dirut Sarana Jaya

Megapolitan
Penculikan di Tebet, Pelaku Kesal karena Duga Korban Gelapkan Aset Perusahaan

Penculikan di Tebet, Pelaku Kesal karena Duga Korban Gelapkan Aset Perusahaan

Megapolitan
Depok Terima Lagi 63.500 Dosis Vaksin Covid-19

Depok Terima Lagi 63.500 Dosis Vaksin Covid-19

Megapolitan
Periode Januari-Maret 2021, 16.157 Orang di Jakut Ditindak karena Tak Pakai Masker Saat Beraktivitas

Periode Januari-Maret 2021, 16.157 Orang di Jakut Ditindak karena Tak Pakai Masker Saat Beraktivitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Tebet Diringkus Polisi, Motor hingga Korek Api Berbentuk Pistol Disita

Komplotan Pencuri di Tebet Diringkus Polisi, Motor hingga Korek Api Berbentuk Pistol Disita

Megapolitan
Sarana Jaya Tunggu Hasil Penyidikan KPK Soal Dugaan Korupsi pada Proyek Rusun DP Rp 0

Sarana Jaya Tunggu Hasil Penyidikan KPK Soal Dugaan Korupsi pada Proyek Rusun DP Rp 0

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X