Masuki Masa Jabatan 2 Tahun, Anies Masih Tanpa Wagub

Kompas.com - 16/10/2019, 09:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers dua tahun kepemimpinnya di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers dua tahun kepemimpinnya di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasuki dua tahun masa jabatan sebagai pemimpin Ibu Kota.

Idealnya, bukan hanya Anies yang memimpin di kota yang dulunya bernama Batavia ini. Seharusnya Ia didampingi oleh seorang wakil gubernur.

Apa daya dalam dua tahun masa tugasnya, tepatnya 1 tahun 2 bulan belakangan, hanya ia jalani seorang diri.

Sejak 10 Agustus 2018, kursi wakil gubernur DKI Jakarta diketahui kosong karena ditinggalkan oleh Sandiaga Uno.

Saat itu Sandi memutusan untuk maju ke kancah politik nasional mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.

Anies merasa kerepotan

Tanpa wagub DKI Jakarta, Anies sebenarnya mengaku cukup kerepotan bekerja sendirian. Hal yang paling terasa adalah dia tidak bisa berbagi tugas untuk menghadiri dua kegiatan dalam waktu yang sama.

"Yang repot itu representasi. Kalau ada rapat dengan pemerintah pusat yang mengharuskan gubernur atau wakil gubernur, sementara pada saat yang bersamaan ada acara yang juga tidak kalah penting," ujar Anies dalam program Aiman yang tayang di KompasTV, Senin (1/7/2019) malam.

Saat Sandiaga masih menjabat sebagai wagub DKI, Anies bisa berbagi tugas untuk menghadiri dua kegiatan yang berlangsung bersamaan.

Baca juga: 11 Bulan Anies Tanpa Wakil Gubernur...

Namun, karena tak ada wagub, Anies menyebutkan bahwa orang-orang memaklumi apabila dia tidak bisa menghadiri kegiatan tertentu.

Di luar itu, menurut Anies, pekerjaan di Pemprov DKI masih bisa dia tangani meskipun tanpa wakil gubernur.

"Sudah masuk Juli nih. Sebetulnya gini, kalau pekerjaan alhamdulillah enggak masalah," ucap Anies.

Sering minta wakil

Tanpa orang nomor dua di DKI Jakarta tersebut, Anies tidak hanya berdiam. Ia kerap kali meminta agar DPRD DKI Jakarta segera melakukan pemilihan wagub DKI Jakarta.

Apalagi pemilihan ini mandek sejak DPRD DKI periode 2014-2019. Padahal Anies berharap di DPRD periode sebelumnya tugas mengenai pemilihan wagub selesai.

"Kita berharap DPRD segera menyiapkan agar segera bersidang karena ini adalah bulan terakhir DPRD periode ini bertugas. Harapan saya, mereka bisa tuntaskan sebelum selesai masa jabatannya," ujar Anies saat itu, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Dicari, Wakil Gubernur DKI Pendamping Anies Baswedan...

Karena tak selesai di tangan DPRD DKI periode sebelumnya, Anies kemudian berharap kepada anggota DPRD DKI periode 2019-2024 untuk menuntaskan pemilihan wagub.

Hal ini Ia ungkapkan seusai pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

"Saya harap mudah-mudahan pansus yang kemarin sudah ada berproses bisa disegerakan tuntasnya, sehingga nama (calon wagub) bisa langsung disidangkan di dewan. Sehingga kita bisa memiliki wakil," kata Anies kepada wartawan setelah menghadiri pelantikan DPRD DKI periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).

Anies mengatakan, penentuan waktu pemilihan wagub ada di tangan dewan yang menjabat saat ini. Namun, ia berharap pemilihan dapat dilaksanakan segera pada masa awal jabatan anggota DPRD DKI Jakarta.

Klaim pekerjaan terlaksana dengan baik

Kemarin, Selasa (15/10/2019), wartawan kembali menanyakan bagaimana masa tugasnya tanpa wagub.

Dari sisi pekerjaan, Anies menyatakan bahwa hingga kini pekerjaan bisa tertangani dengan baik dibantu oleh jajarannya.

Baca juga: Walau Tanpa Wagub, Anies Klaim Pekerjaan Terlaksana Baik oleh Jajarannya

"Ini memang persis 1 tahun 2 bulan. Dan alhamdullilah dari sisi pekerjaan di jajaran pemprov itu bisa menghandle semua tugas-tugas dengan baik," kata Anies dalam konferensi pers dua tahun kepemimpinannya di Balai Kota, Jakarta, Selasa.

Proses di DPRD

Ketika Anies sering minta wagub, bagaimana proses di DPRD?

Proses di DPRD lah yang bisa disebut berjalan sangat lamban hingga rakyat Jakarta belum memiliki wagub.

Alotnya pemilihan ini dimulai dari dua partai politik pengusung Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI 2017, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sempat memperebutkan posisi wagub.

Namun, setelah bertemu, kedua partai akhirnya sepakat bahwa kursi wagub menjadi milik PKS.

Hal itu sesuai dengan kesepakatan koalisi pendukung Prabowo bahwa kursi wagub kepada PKS. Pasalnya, PKS tidak mendapat posisi cawapres pendamping Prabowo.

Baca juga: Syaikhu Siap Mundur sebagai Anggota DPR jika Ditarik Jadi Wagub DKI

Namun, dua cawagub yang akan diajukan ke DPRD DKI harus lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Berdasarkan hasil fit and proper test, Gerindra dan PKS sepakat mengajukan nama Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai cawagub yang merupakan kader PKS.

Gerindra dan PKS menyerahkan dua nama itu kepada Anies pada 1 Maret 2019 setelah kursi wagub kosong selama tujuh bulan. Anies lalu mengajukan dua nama itu ke DPRD DKI pada 4 Maret 2019.

Setelah menerima kedua nama itu, DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) tata tertib pemilihan wagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Untuk menunjang pemilihan, pansus bahkan telah melakukan kunjungan kerja ke Grobogan, Jawa Tengah dan Riau untuk mempelajari pemilihan kepala daerah.

Pansus juga telah selesai membahas draf tatib pemilihan wagub. Draf tatib itu rencananya dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI pada Rabu (10/7/2019).

Namun, apa daya, rapimgab itu terus molor hingga tiga kali karena berbagai alasan. Sampai masa jabatan DPRD DKI 2014-2019 berakhir, rapimgab tak kunjung terlaksana.

Kedua pimpinan pansusnya pun yaitu Ongen Sangaji dari Partai Hanura dan Bestari Barus dari Partai Nasdem tak terpilih lagi di periode kedua.

Baca juga: Seminggu Berlalu, Jadwal Rapimgab Tatib Wagub DKI Belum Jelas

Tak berhenti di rapimgab, proses pemilihan wagub terbilang masih panjang. Tatib yang sudah disetujui dalam rapimgab kemudian harus disahkan dalam rapat paripurna.

Ketika pansus bubar, DPRD kemudian harus membentuk panitia pemilihan (panlih)

Proses berikutnya, panlih akan memverifikasi dua kandidat cawagub yang telah diajukan partai pengusung. Panlih kemudian menetapkan calon yang memenuhi syarat.

Setelah itu, barulah pemilihan wagub digelar. Rapat paripurna pemilihan wagub baru bisa digelar jika jumlah anggota DPRD DKI yang hadir memenuhi syarat kuorum.

Kuorum dalam draf tatib pemilihan wagub DKI, yakni 50 persen+1 dari jumlah anggota DPRD DKI sebanyak 106 orang. Jadi, rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 54 anggota.

Hingga kini, dua tahun kepemimpinan Anies, kursi wagub pun tak kunjung terisi...

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Megapolitan
Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Megapolitan
Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Megapolitan
Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Megapolitan
Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Megapolitan
Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Megapolitan
Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Megapolitan
Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Megapolitan
Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Megapolitan
Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X