Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

Kompas.com - 16/10/2019, 09:19 WIB
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat ditemui di ruangannya, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat ditemui di ruangannya, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS menyoroti program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah dalam dua tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan bahwa pembangunan rumah tersebut tergolong lambat.

"Misalnya di DP nol rupiah itu, saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok Kelapa misalnya kan. Tapi harapannya itu masyarakat segera hasil lain. Harapan DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi," ucap Suhaimi saat dikonfirmasi, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, Suhaimi menyebutkan ada sebagian warga yang merasa harga rumah DP 0 rupiah per unitnya masih tinggi.

Baca juga: 2 Tahun Pimpin Jakarta, Anies Klaim Bangun 4 Rumah Aman Anak dan Perempuan

Menurutnya ada dua opsi untuk mengatasi harga yang masih tinggi ini yakni harga rumah diturunkan atau penghasilan masyarakat yang harusnya naik.

"Seperti DP 0 rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin. Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah," kata dia.

Politisi PKS ini menambahkan, lokasi untuk program DP 0 rupiah harus diperbanyak lagi agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah pribadi

"Kedua percepatannya di beberapa wilayah. Saya kan di dapil enam, akan dibangun berikutnya. Itu kan butuh dipercepat. Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira menggangu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," ujarnya.

Baca juga: Anies Klaim Harga Kebutuhan Pokok Terkendali Selama 2 Tahun Pemerintahannya

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta baru membangun 780 unit rumah dengan uang muka atau DP Rp 0 dalam dua tahun kepemimpinan Anies.

Rumah itu dibangun oleh badan usaha milik Pemprov DKI, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Jumlah unit rumah DP Rp 0 yang sudah dibangun masih jauh dari target 232.214 unit hunian yang harus dibangun dalam lima tahun kepemimpinan Anies.

Target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X