DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

Kompas.com - 16/10/2019, 21:22 WIB
Suasana rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana akan membuat hukum acara etik yang mengatur kode etik kedewanan termasuk kegiatan dewan.

Hukum acara merupakan serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Selama ini, DPRD DKI sudah mempunyai pasal tentang kode etik kedewanan yang tercantum di dalam tata tertib (tatib) DPRD. Namun tak punya aturan untuk mengeksekusinya.

Baca juga: Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

"Di dalam tatib, dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 (tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota) sanksinya tidak eksplisit pakai apa diberikan sanksinya. Akhirnya kami konsultasi ke Kemendagri, akhirnya sanksinya melalui kode etik. Kode etik kami sudah lebih dari 10 tahun memang yang saya amati pasal tidur. Tidak bisa digunakan karena kami tidak punya hukum acaranya," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Syarif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/10/2019).

"Kami ingin di periode baru ini 2019-2024 punya hukum acara sebagai tindak lanjut dari perlunya penegakan kode etik kedewanan," lanjut dia.

Jika nanti sudah terbentuk hukum acara kedewanan, mekanismenya akan ada sidang etik yang dipimpin hakim.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota DPRD DKI Jakarta yang melanggar kode etik akan dibawa ke sidang etik. Dalam sidang jika terbukti melanggar kode etik akan diberikan peringatan.

Jika sudah masuk dalam jalur pidana maka diteruskan ke pihak berwajib atau kepolisian.

"Dalam proses persidangan di kemudian hari di mahkamah kode etik itu nanti ada unsir pidananya bisa diteruskan unsur pidananya. Tapi bila tidak ditemukan unsur yang melengkapi untuk pidana ya tidak bisa pidana. Cukup teguran," kata Syarif.

Baca juga: DPRD DKI Harus Berpuas Hati, Beberapa Usulan Mereka Ditolak Kemendagri...

Namun terkait mekanisme pengangkatan hakim, cara memanggil terlapor, dan hal lainnya masih dalam tahap pembahasan oleh DPRD.

Perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran kode etik kedewanan adalah perbuatan asusila, membocorkan rapat tertutup, hingga tuduhan-tuduhan yang mengarah ke anggota DPRD DKI.

"Pokoknya soal-soal yang terkait etika. Misalnya, menyangkut kedewanan, seperti asusila, attitude saat kegiatan kedewanan," tambah politisi Partai Gerindra itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

Megapolitan
Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Megapolitan
Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Megapolitan
Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Megapolitan
Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Megapolitan
Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Megapolitan
Pengusaha Mal Sebut PPKM Level 3 Nataru Akan Membuat Tingkat Kunjungan Terkoreksi

Pengusaha Mal Sebut PPKM Level 3 Nataru Akan Membuat Tingkat Kunjungan Terkoreksi

Megapolitan
PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Tidak Akan Efektif Menahan Covid-19

PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Tidak Akan Efektif Menahan Covid-19

Megapolitan
Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Sopir Berencana Ganti Rugi

Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Sopir Berencana Ganti Rugi

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi, Satu Masih Buron

Polisi Tangkap 2 Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi, Satu Masih Buron

Megapolitan
Polisi Agendakan Pemeriksaan Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil

Polisi Agendakan Pemeriksaan Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.