DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

Kompas.com - 16/10/2019, 21:22 WIB
Suasana rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana akan membuat hukum acara etik yang mengatur kode etik kedewanan termasuk kegiatan dewan.

Hukum acara merupakan serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Selama ini, DPRD DKI sudah mempunyai pasal tentang kode etik kedewanan yang tercantum di dalam tata tertib (tatib) DPRD. Namun tak punya aturan untuk mengeksekusinya.

Baca juga: Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

"Di dalam tatib, dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 (tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota) sanksinya tidak eksplisit pakai apa diberikan sanksinya. Akhirnya kami konsultasi ke Kemendagri, akhirnya sanksinya melalui kode etik. Kode etik kami sudah lebih dari 10 tahun memang yang saya amati pasal tidur. Tidak bisa digunakan karena kami tidak punya hukum acaranya," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Syarif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/10/2019).

"Kami ingin di periode baru ini 2019-2024 punya hukum acara sebagai tindak lanjut dari perlunya penegakan kode etik kedewanan," lanjut dia.

Jika nanti sudah terbentuk hukum acara kedewanan, mekanismenya akan ada sidang etik yang dipimpin hakim.

Anggota DPRD DKI Jakarta yang melanggar kode etik akan dibawa ke sidang etik. Dalam sidang jika terbukti melanggar kode etik akan diberikan peringatan.

Jika sudah masuk dalam jalur pidana maka diteruskan ke pihak berwajib atau kepolisian.

"Dalam proses persidangan di kemudian hari di mahkamah kode etik itu nanti ada unsir pidananya bisa diteruskan unsur pidananya. Tapi bila tidak ditemukan unsur yang melengkapi untuk pidana ya tidak bisa pidana. Cukup teguran," kata Syarif.

Baca juga: DPRD DKI Harus Berpuas Hati, Beberapa Usulan Mereka Ditolak Kemendagri...

Namun terkait mekanisme pengangkatan hakim, cara memanggil terlapor, dan hal lainnya masih dalam tahap pembahasan oleh DPRD.

Perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran kode etik kedewanan adalah perbuatan asusila, membocorkan rapat tertutup, hingga tuduhan-tuduhan yang mengarah ke anggota DPRD DKI.

"Pokoknya soal-soal yang terkait etika. Misalnya, menyangkut kedewanan, seperti asusila, attitude saat kegiatan kedewanan," tambah politisi Partai Gerindra itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Susun Regulasi Penerapan New Normal Kota Bekasi

Pemkot Susun Regulasi Penerapan New Normal Kota Bekasi

Megapolitan
UPDATE 29 Mei Depok: Tambah 4 Pasien Positif, Jumlah PDP dan ODP Turun

UPDATE 29 Mei Depok: Tambah 4 Pasien Positif, Jumlah PDP dan ODP Turun

Megapolitan
Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Megapolitan
Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Megapolitan
Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Megapolitan
Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Megapolitan
Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Megapolitan
Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X