Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Dua Tahun Kepemimpinan Anies dari Wakil Rakyat Kebon Sirih...

Kompas.com - 17/10/2019, 09:05 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahun lalu pada 16 Oktober 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Sandiaga Uno disumpah menjadi pemimpin rakyat Ibu Kota.

Namun, Sandiaga mengundurkan diri pada 10 Agustus 2018 karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Meski berjalan sendirian, Anies tetap harus menuntaskan program yang ia janjikan selama masa kampanye. Termasuk program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2018-2022.

Sebagian program tersebut sudah mulai berjalan, namun tak sedikit pula programnya yang dianggap tak berbuah hasil.

Catatan mengenai dua tahun kepemimpinan Anies ini pun tak hanya datang dari masyarakat namun juga dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Dua Tahun Pimpin Jakarta, Anies Dinilai Minim Gebrakan Atasi Polusi Seperti Pendahulunya

Sejumlah program Anies disorot seperti rumah dengan uang muka atau down payment (RP) 0 rupiah, OK Oce, hingga masalah kebersihan di Jakarta.

Sorotan program rumah DP 0 rupiah

Salah satu program yang paling banyak disorot dalam 2 tahun masa tugas Anies adalah rumah DP 0 rupiah.

Program ini memang program unggulan Anies dan Sandi kala kampanye untuk menyediakan hunian yang layak namun murah bagi warga Jakarta.

Salah satu fraksi yang menyoroti program ini datang dari partai pengusung Anies-Sandi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan bahwa pembangunan rumah tersebut tergolong lambat.

"Misalnya di DP nol rupiah itu, saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok Kelapa misalnya kan. Tapi harapannya itu masyarakat segera hasil lain. Harapan DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi," ucap Suhaimi saat dikonfirmasi, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, Suhaimi menyebutkan ada sebagian warga yang merasa harga rumah DP 0 rupiah per unitnya masih tinggi.

Baca juga: 2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

Menurutnya ada dua opsi untuk mengatasi harga yang masih tinggi ini yakni harga rumah diturunkan atau penghasilan masyarakat yang harusnya naik.

"Seperti DP 0 rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin. Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah," kata dia.

Politisi PKS ini menambahkan, lokasi untuk program DP 0 rupiah harus diperbanyak lagi agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah pribadi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Botol dan Batu, Polisi: Tak Ada yang Terluka dan Ditangkap

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Botol dan Batu, Polisi: Tak Ada yang Terluka dan Ditangkap

Megapolitan
Cerita Tukang Ojek Sampan Pelabuhan Sunda Kelapa, Setia Menanti Penumpang di Tengah Sepinya Wisatawan

Cerita Tukang Ojek Sampan Pelabuhan Sunda Kelapa, Setia Menanti Penumpang di Tengah Sepinya Wisatawan

Megapolitan
Pendatang Baru di Jakarta Harus Didata agar Bisa Didorong Urus Pindah Domisili

Pendatang Baru di Jakarta Harus Didata agar Bisa Didorong Urus Pindah Domisili

Megapolitan
Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Bekerja Sebagai Pengajar di Kampus Jakarta

Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Bekerja Sebagai Pengajar di Kampus Jakarta

Megapolitan
Bentuk Unit Siaga SAR di Kota Bogor, Basarnas: Untuk Meningkatkan Kecepatan Proses Penyelamatan

Bentuk Unit Siaga SAR di Kota Bogor, Basarnas: Untuk Meningkatkan Kecepatan Proses Penyelamatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com