Sorotan mengenai program DP 0 rupiah lagi-lagi datang dari partai pendukung Anies yaitu Fraksi Partai Gerindra.
Senada dengan Suhaimi, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menyebut program DP 0 terlambat direalisasikan.
Target awal realisasi rumah DP Rp 0 adalah tahun 2018, namun mundur satu tahun dan hanya dibuat 780 unit di Klapa Village, Jakarta Timur.
"Waktu pertama dilantik atau janji kerja Pak Anies dan Sandi itu kan program DP Rp 0 bisa dilaksanakan tahun 2018 baru bisa terealisasikan tahun ini pas HUT DKI. Harusnya kita berharap tahun 2019 akhir ini kita sudah dapat 2.000 unit tapi tidak tercapai," ujarnya.
Lalu terkait program unggulan lainnya saat kampanye, yakni penciptaan lapangan kerja melalui OK OCE yang belakangan diubah namanya menjadi PKWT (pengembangan kelompok wiraswasta terpadu) tercatat baru menyerap 20 ribu tenaga kerja.
Baca juga: 2 Tahun Anies Pimpin Jakarta, Tanpa Wakil, Pencapaian, hingga Kontroversi
Padahal dalam dua tahun ini seharusnya sudah ada 50 ribu tenaga kerja berdasarkan janjinya.
"Soal PKWT pada saat dilantik me-launching supaya ada pergerakan cepat dari enterpreneur targetnya 5 tahun 200.000 lapangan kerja baru, tapi tahun kedua ini saya mencatat tidak lebih dari 20.000. Sisa waktu tiga tahun lagi mudah-mudahan bisa tercapai 200.000," kata dia.
Menurut dia, ada beberapa kendala sehingga pencapaian tak sesuai dengan target awal yang ditetapkan oleh Anies dan Sandi saat itu.
Sedangkan untuk penciptaan lapangan kerja melalui PKWT terhambat pada tahap ketujuh atau tahap permodalan karena berhubungan dengan bank.
Kebanyakkan peserta akhirnya tak mendapatkan modal dan tak bisa melanjutkan usahanya melalui OK OCE.
"Saat ini banyak yang mengeluhkan hasil pelatihan wirausaha itu tidak bisa ditindaklanjuti ke permodalan. Lagi-lagi bank dan OJK punya aturan sendiri, itu lah pelambatan," ucap politisi Gerindra ini.
Catatan lain datang dari Fraksi PDI-P. Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memiliki beberapa catatan dan masukan untuk Anies.
Ia mendorong agar Anies bisa mengerjakan program-program prioritas atau program yang penting bagi Jakarta, salah satunya adalah mengantisipasi banjir.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD: 2 Tahun Anies Memerintah, Perilaku Warga Terkait Sampah Tak Banyak Berubah
"Program prioritas itu apa? Salah satunya bagaimana antisipasi Pak Anies, ketika Pak Anies menghadapi musim penghujan. Antisipasinya bagaimana? Apakah hari hari ini Pak Anies sudah memprediksikan langkah antisipasi banjir, bagaimana," ucap Gembong.
Menurut dia program mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bernama naturalisasi itu pun tak kunjung terlaksana.