Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Dua Tahun Kepemimpinan Anies dari Wakil Rakyat Kebon Sirih...

Kompas.com - 17/10/2019, 09:05 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahun lalu pada 16 Oktober 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Sandiaga Uno disumpah menjadi pemimpin rakyat Ibu Kota.

Namun, Sandiaga mengundurkan diri pada 10 Agustus 2018 karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Meski berjalan sendirian, Anies tetap harus menuntaskan program yang ia janjikan selama masa kampanye. Termasuk program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2018-2022.

Sebagian program tersebut sudah mulai berjalan, namun tak sedikit pula programnya yang dianggap tak berbuah hasil.

Catatan mengenai dua tahun kepemimpinan Anies ini pun tak hanya datang dari masyarakat namun juga dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Dua Tahun Pimpin Jakarta, Anies Dinilai Minim Gebrakan Atasi Polusi Seperti Pendahulunya

Sejumlah program Anies disorot seperti rumah dengan uang muka atau down payment (RP) 0 rupiah, OK Oce, hingga masalah kebersihan di Jakarta.

Sorotan program rumah DP 0 rupiah

Salah satu program yang paling banyak disorot dalam 2 tahun masa tugas Anies adalah rumah DP 0 rupiah.

Program ini memang program unggulan Anies dan Sandi kala kampanye untuk menyediakan hunian yang layak namun murah bagi warga Jakarta.

Salah satu fraksi yang menyoroti program ini datang dari partai pengusung Anies-Sandi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan bahwa pembangunan rumah tersebut tergolong lambat.

"Misalnya di DP nol rupiah itu, saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok Kelapa misalnya kan. Tapi harapannya itu masyarakat segera hasil lain. Harapan DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi," ucap Suhaimi saat dikonfirmasi, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, Suhaimi menyebutkan ada sebagian warga yang merasa harga rumah DP 0 rupiah per unitnya masih tinggi.

Baca juga: 2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

Menurutnya ada dua opsi untuk mengatasi harga yang masih tinggi ini yakni harga rumah diturunkan atau penghasilan masyarakat yang harusnya naik.

"Seperti DP 0 rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin. Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah," kata dia.

Politisi PKS ini menambahkan, lokasi untuk program DP 0 rupiah harus diperbanyak lagi agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah pribadi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com