JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahun lalu pada 16 Oktober 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Sandiaga Uno disumpah menjadi pemimpin rakyat Ibu Kota.
Namun, Sandiaga mengundurkan diri pada 10 Agustus 2018 karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
Meski berjalan sendirian, Anies tetap harus menuntaskan program yang ia janjikan selama masa kampanye. Termasuk program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2018-2022.
Sebagian program tersebut sudah mulai berjalan, namun tak sedikit pula programnya yang dianggap tak berbuah hasil.
Catatan mengenai dua tahun kepemimpinan Anies ini pun tak hanya datang dari masyarakat namun juga dari anggota DPRD DKI Jakarta.
Baca juga: Dua Tahun Pimpin Jakarta, Anies Dinilai Minim Gebrakan Atasi Polusi Seperti Pendahulunya
Sejumlah program Anies disorot seperti rumah dengan uang muka atau down payment (RP) 0 rupiah, OK Oce, hingga masalah kebersihan di Jakarta.
Salah satu program yang paling banyak disorot dalam 2 tahun masa tugas Anies adalah rumah DP 0 rupiah.
Program ini memang program unggulan Anies dan Sandi kala kampanye untuk menyediakan hunian yang layak namun murah bagi warga Jakarta.
Salah satu fraksi yang menyoroti program ini datang dari partai pengusung Anies-Sandi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan bahwa pembangunan rumah tersebut tergolong lambat.
"Misalnya di DP nol rupiah itu, saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok Kelapa misalnya kan. Tapi harapannya itu masyarakat segera hasil lain. Harapan DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi," ucap Suhaimi saat dikonfirmasi, Rabu (16/10/2019).
Selain itu, Suhaimi menyebutkan ada sebagian warga yang merasa harga rumah DP 0 rupiah per unitnya masih tinggi.
Baca juga: 2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE
Menurutnya ada dua opsi untuk mengatasi harga yang masih tinggi ini yakni harga rumah diturunkan atau penghasilan masyarakat yang harusnya naik.
"Seperti DP 0 rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin. Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah," kata dia.
Politisi PKS ini menambahkan, lokasi untuk program DP 0 rupiah harus diperbanyak lagi agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah pribadi.