Terkait Bus Zhong Tong, Anies Sebut Pemprov DKI Hanya Tentukan Standar Pelayanannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pihaknya hanya menentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dijalankan oleh operator dalam mengoperasikan bus Zhong Tong yang baru mengaspal lagi beberapa hari lalu.

"Pemprov DKI Jakarta itu menentukan SPM-nya dan jasa itulah yang kami bayar melalui pengelola (Transjakarta)," kata Anies di GOR Soemantri, Kuningan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Hal tersebut, kata Anies, karena saat ini Pemprov DKI sudah tidak lagi membeli bus, melainkan membeli jasa yang kemudian dibayarkan per kilometer.

"Jadi kami hanya menentukan SPM. Selebihnya tanggung jawab dengan pengelola," kata Anies.

Anies menekankan bahwa pengoperasian bus Zhong Tong memiliki kontrak kerja untuk mengikuti SPM itu.

"Pasti ada kontrak kerja samanya. Di dalam kontrak itu ada aturannya," ucap dia.

Baca juga: Ketika Ahok Berbaik Sangka Terhadap Bus Zhong Tong yang Kembali Beroperasi di Jakarta

Perum PPD mengoperasikan 21 dari 59 bus Zhong Tong sejak tiga hari lalu. Bus-bus tersebut merupakan pengadaan tahun 2012-2013 oleh PPD yang memenangkan lelang dari Badan Layanan Umum Daerah Transportasi Jakarta (sekarang PT Transjakarta).

Jumlah bus pertama yang datang pada 28 November 2016 sebanyak 29 dan sisanya sebanyak 30 unit masuk Pelabuhan Tanjung Priok pada 20 Maret 2017.

PT Transjakarta mengatakan pengoperasian bus yang didasari kontrak 2013 ini didasarkan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Ini ceritanya adalah pelaksanaan kontrak yang tidak dapat dipenuhi PPD pada waktu itu sehingga terbit penalti dan baru bisa dipenuhi sesuai kontraknya pun ini baru sebagian," ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas TransJakarta Nadia Diposanjoyo.

Bus-bus ini, kata Nadia, adalah bentuk dari pelaksanaan kontrak tahun 2013 karena PPD tidak dapat menyerahkan bus pada waktu yang ditentukan. Akibatnya terjadi dispute tahun 2016 dan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Baca juga: Operator Klaim Bus Transjakarta Zhong Tong Bukan Terbakar, tapi Hanya Kesalahan Mesin

"Pada Juli 2018, BANI mengeluarkan putusan agar TransJakarta mengoperasikan 59 unit bus gandeng merek Zhong Tong berdasarkan kontrak tahun 2013 dan tetap membayarkan penalti dari wanprestasinya," kata Nadia.

Terkait dengan pernah terjadinya kebakaran bus, Perum PPD memastikan aspek keselamatan di bus TransJakarta merek Zhong Tong yang kembali mengaspal di Jakarta.

Dia menyebutkan bus itu hanya mereknya yang berasal dari Negeri Tirai Bambu.

"Kalau saya bandingkan dengan produk yang lainnya, itu kita tidak bisa bandingkan. Masalahnya kenapa? Di produk Zhong Tong ini dalamnya sangat berbeda jauh dengan bus-bus yang lain," kata Dirut Perum PPD, Pande Patu Yasa di Pool PPD, Jl Raya Bekasi, Jakarta Timur, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Operator Zhong Tong: Mereknya Memang China, tapi Komponennya dari Eropa, Amerika, Korea

Dia menyebutkan, bagian-bagian dari bus bukan berasal dari China. Mesinnya adalah produk Korea Selatan, sementara penyambung bus gandeng ini berasal dari Jerman.

"Jadi semua produk-produk yang ada di dalam bus Zhong Tong itu produk Eropa. Memang dirakitnya di China, mereknya merek China. Tapi isinya adalah isi Eropa," katanya.

"Semua jadi nggak murahan," sambung Putu.

Pada Agustus 2015, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat Gubernur DKI pernah mengaku kapok membeli bus dari merek yang tak jelas. Salah satunya merek Zhong Tong.

"Kita nggak mau lagi yang nggak jelas. Misal kamu punya uang, mau beli motor, mau beli merek Ahok apa merek Yamaha? Ya Yamaha dong," kata Ahok.