Kepolisian Kerahkan Polwan, Mahasiswi Merangsek ke Baris Terdepan

Kompas.com - 17/10/2019, 16:20 WIB
Polwan dan mahasiswi berhadap-hadapan dalam aksi unjuk rasa BEM SI di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANPolwan dan mahasiswi berhadap-hadapan dalam aksi unjuk rasa BEM SI di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian mengerahkan polisi wanita (Polwan) guna menghadapi mahasiswa yang berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Kapolsek Gambir, Kompol Wiraga mengklaim langkah ini untuk membuat suasana aksi "dingin". Sekitar 100 personel Polwan yang dikerahkan.

"Memang kita mengedepankan persuasi, jadi terkesan polisi tidak sangar atau antimahasiswa, soft. Betul (untuk mendinginkan suasana), karena memang kita tidak ada keinginan berbenturan dengan mereka," jelas Wiraga kepada Kompas.com di sekitar lokasi aksi, Kamis.

Baca juga: Orator Aksi Mahasiswa: Perppu KPK dari Jokowi Akan Jadi Buah Manis

"Kalau yang laki-laki kan kelihatannya sangar, cemberut, kalau ini kan soft. Dan kebetulan adik-adik mahasiswa yang melaksanakan kegiatan komunikasinya juga bagus," ia menambahkan.

Merespons keadaan ini, para mahasiswi kemudian mengisi baris terdepan, berhadap-hadapan dengan para Polwan.

"Para Polwan ini garda terdepan aparat teman-teman. Garda terdepan artinya batas suci, kalau batas suci berarti enggak boleh lewat dong. Ayo, teman-teman mahasiswi ke depan," seru orator dari atas mobil komando.

Baca juga: Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

BEM SI menggelar aksi unjuk rasa dengan titik kumpul di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda.

Mereka mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu guna membatalkan UU KPK yang kontroversial.

UU KPK hasil revisi berlaku hari ini.

UU KPK ditolak berbagai pihak, termasuk akademisi dan para pakar, karena berpeluang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Total, ada 26 poin di dalam UU KPK hasil revisi yang dianggap melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X