Mahasiswa: Nawacita Jokowi Gagal jika Perppu KPK Tidak Diterbitkan

Kompas.com - 17/10/2019, 17:57 WIB
Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat meresmikan pengoperasian Palapa Ring di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). Palapa Ring tersebut akan menghubungkan 514 kabupaten dan kota melalui koneksi internet. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariPresiden Joko Widodo memberi sambutan saat meresmikan pengoperasian Palapa Ring di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). Palapa Ring tersebut akan menghubungkan 514 kabupaten dan kota melalui koneksi internet. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA,KOMPAS.com - Mahasiswa dari berbagai universitas menilai, Nawacita Presiden RI Joko Widodo gagal jika Jokowi tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK.

Hal tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

"Ya kembali kepada cita-cita Nawacitanya Pak Jokowi. Komitmen Pak Jokowi sudah gagal di sini. Jadi kita, masyarakat, publik bisa menyimpulkan Pak Jokowi sudah gagal," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Abdul Basit.

Baca juga: Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Abdul Basit mengatakan, pihaknya tidak memberikan tenggang waktu kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK.

Namun, jangan sampai UU KPK hasil revisi tersebut berjalan terlalu lama hingga melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Tidak ada batasan akhir, tapi secepatnya pak Jokowi segera mengeluarkan Perppu. Karena apa, ini sudah diundangkan, jangan sampai undang-undang yang sudah disahkan itu berjalan hari berikutnya, hari berikutnya yang ujungnya adalah melemahkan lembaga KPK," tuturnya.

(baca JEO: Setelah KPK Dikebiri dan Tak Sakti Lagi...)

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten menggelar unjuk rasa dengan titik kumpul di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis.

Mereka mendesak Jokowi segera menerbitkan Perppu guna membatalkan UU KPK yang kontroversial. UU KPK tersebut mulai berlaku hari ini.

Berbagai pihak menolak UU KPK hasil revisi lantaran akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Total, ada 26 poin di dalam UU KPK hasil revisi yang bisa melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Megapolitan
UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

Megapolitan
993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
Polisi Sebut 3 Oknum Pilot yang Ditangkap Sudah Pakai Sabu Lebih dari 3 Tahun

Polisi Sebut 3 Oknum Pilot yang Ditangkap Sudah Pakai Sabu Lebih dari 3 Tahun

Megapolitan
Pemkab Bekasi Berencana Pantau Karyawan Perusahaan Selama 24 Jam lewat Aplikasi

Pemkab Bekasi Berencana Pantau Karyawan Perusahaan Selama 24 Jam lewat Aplikasi

Megapolitan
Pilot Ditangkap karena Gunakan Sabu, Polisi: Alasannya untuk Konsentrasi

Pilot Ditangkap karena Gunakan Sabu, Polisi: Alasannya untuk Konsentrasi

Megapolitan
New Normal, Bandara Soekarno-Hatta Terapkan Tiga Lapis Keamanan

New Normal, Bandara Soekarno-Hatta Terapkan Tiga Lapis Keamanan

Megapolitan
Ini Fasilitas Baru di Bandara Soetta untuk Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Ini Fasilitas Baru di Bandara Soetta untuk Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Megapolitan
Perusahaan Hitachi Kembali Beroperasi Setelah Ditutup karena Karyawan Positif Covid-19

Perusahaan Hitachi Kembali Beroperasi Setelah Ditutup karena Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Tangerang Justru Siapkan Wisata Air

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Tangerang Justru Siapkan Wisata Air

Megapolitan
3 Pilot Ditangkap karena Kasus Sabu, 2 Orang dari Maskapai Pelat Merah

3 Pilot Ditangkap karena Kasus Sabu, 2 Orang dari Maskapai Pelat Merah

Megapolitan
UPDATE 10 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 15 Orang, Totalnya Kini 301

UPDATE 10 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 15 Orang, Totalnya Kini 301

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Juli di Depok: Tambah 23 Pasien Pulih

[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Juli di Depok: Tambah 23 Pasien Pulih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X