Kompas.com - 17/10/2019, 17:57 WIB
Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat meresmikan pengoperasian Palapa Ring di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). Palapa Ring tersebut akan menghubungkan 514 kabupaten dan kota melalui koneksi internet. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariPresiden Joko Widodo memberi sambutan saat meresmikan pengoperasian Palapa Ring di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). Palapa Ring tersebut akan menghubungkan 514 kabupaten dan kota melalui koneksi internet. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA,KOMPAS.com - Mahasiswa dari berbagai universitas menilai, Nawacita Presiden RI Joko Widodo gagal jika Jokowi tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK.

Hal tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

"Ya kembali kepada cita-cita Nawacitanya Pak Jokowi. Komitmen Pak Jokowi sudah gagal di sini. Jadi kita, masyarakat, publik bisa menyimpulkan Pak Jokowi sudah gagal," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Abdul Basit.

Baca juga: Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Abdul Basit mengatakan, pihaknya tidak memberikan tenggang waktu kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK.

Namun, jangan sampai UU KPK hasil revisi tersebut berjalan terlalu lama hingga melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Tidak ada batasan akhir, tapi secepatnya pak Jokowi segera mengeluarkan Perppu. Karena apa, ini sudah diundangkan, jangan sampai undang-undang yang sudah disahkan itu berjalan hari berikutnya, hari berikutnya yang ujungnya adalah melemahkan lembaga KPK," tuturnya.

(baca JEO: Setelah KPK Dikebiri dan Tak Sakti Lagi...)

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten menggelar unjuk rasa dengan titik kumpul di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis.

Mereka mendesak Jokowi segera menerbitkan Perppu guna membatalkan UU KPK yang kontroversial. UU KPK tersebut mulai berlaku hari ini.

Berbagai pihak menolak UU KPK hasil revisi lantaran akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Total, ada 26 poin di dalam UU KPK hasil revisi yang bisa melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Namanya Disinggung dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Kata Wali Kota Idris

Namanya Disinggung dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Kata Wali Kota Idris

Megapolitan
Kuasa Hukum Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok: Periksa Wali Kota!

Kuasa Hukum Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok: Periksa Wali Kota!

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp 1 Miliar

Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp 1 Miliar

Megapolitan
Hadir di Rapat Paripurna, Wagub DKI Batal Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Hadir di Rapat Paripurna, Wagub DKI Batal Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab untuk Kasus Kerumunan Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Kamis

Sidang Rizieq Shihab untuk Kasus Kerumunan Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Kamis

Megapolitan
Ada Jalur Sepeda di Flyover Cakung, Dibuat Tanpa Sekat dengan Lajur Lain

Ada Jalur Sepeda di Flyover Cakung, Dibuat Tanpa Sekat dengan Lajur Lain

Megapolitan
Sebelum Dinonaktifkan, RS Lapangan Bogor Masih Rawat 8 Pasien Covid-19

Sebelum Dinonaktifkan, RS Lapangan Bogor Masih Rawat 8 Pasien Covid-19

Megapolitan
Satpol PP Dirikan 8 Posko di Pasar Tanah Abang Pantau Protokol Kesehatan

Satpol PP Dirikan 8 Posko di Pasar Tanah Abang Pantau Protokol Kesehatan

Megapolitan
Hari Ini, Pemprov DKI Mulai Uji Coba Tahap Pertama Flyover Cakung

Hari Ini, Pemprov DKI Mulai Uji Coba Tahap Pertama Flyover Cakung

Megapolitan
Mobil Terbakar di Dekat Gandaria City, Lalu Lintas Sempat Macet

Mobil Terbakar di Dekat Gandaria City, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat, Anies: Terendah Dibandingkan Provinsi Lain

Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat, Anies: Terendah Dibandingkan Provinsi Lain

Megapolitan
Ditangkap karena Gunakan Ganja, Jeff Smith: Ganja Tak Layak Dikategorikan sebagai Narkotika

Ditangkap karena Gunakan Ganja, Jeff Smith: Ganja Tak Layak Dikategorikan sebagai Narkotika

Megapolitan
Fakta Sementara Pengeroyokan Anggota TNI dan Polisi di Kebayoran Baru: Satu Tewas, Pelaku Masih Buron

Fakta Sementara Pengeroyokan Anggota TNI dan Polisi di Kebayoran Baru: Satu Tewas, Pelaku Masih Buron

Megapolitan
Jeff Smith Mengaku Gunakan Ganja Usai Lulus SMA

Jeff Smith Mengaku Gunakan Ganja Usai Lulus SMA

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Binaan di Jakut Dimulai Hari Ini

Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Binaan di Jakut Dimulai Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X