Sidang Gugatan Polusi Udara Dilanjutkan, Hakim Beri Waktu Mediasi

Kompas.com - 17/10/2019, 18:05 WIB
Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri (ketiga kiri) memimpin jalannya sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena  berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri (ketiga kiri) memimpin jalannya sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang gugatan mengenai polusi udara di Jakarta kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Dalam sidang itu, Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri memberikan kesempatan kepada penggugat dan pihak tergugat untuk melakukan mediasi.

"Kami beri waktu untuk mediasi, kami akan tunjuk hakim mediator. Kami sangat berharap terjadi perdmaiaan," kata Zuhri di PN Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, majelis hakim menunjuk Asise Sendo selaku hakim mediator dalam mediasi yang akan dilakukan kedua belah pihak.


Baca juga: Sidang Lanjutan Gugatan Polusi Udara Jakarta Digelar Hari Ini

Tidak disebutkan majelis hakim sampai kapan proses mediasi itu berlangsung dan kapan persidangan selanjutnya akan digelar.

Saat persidangan berlangsung, majelis hakim turut menolak gugatan intervensi yang diajukamln oleh Forum Warga Ibu Kota Jakarta (Fakta).

Majelis hakim menilai gugatan yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut berbeda dengan gugatan pengugat sebelumnya.

"Seharusnya penggugat intervensi sebagai LSM mengajukan gugatan tersendiri dan tidak ajukan gugatan intervensi dalam perkara ini," ucap Zuhri.

Dengan ditolaknya gugatan intervensi dari Fakta tersebut, hakim memutuskan untuk melanjutkan perkara tanpa melibatkan LSM tersebut.

Gugatan mengenai polusi udara di Jakarta diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan 31 orang yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota).

Sementara sebagai tergugat ialah berbagai elemen pemerintahan mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden Joko Widodo.

Baca juga: 4 Fakta Sidang Gugatan Polusi Udara yang Lagi-lagi Tertunda

Mereka menggungat karena kualitas udara Jakarta yang buruk.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendak Salip Truk dari Kiri, Pengendara Motor Tewas Terlindas di Jalan Siliwangi Bekasi

Hendak Salip Truk dari Kiri, Pengendara Motor Tewas Terlindas di Jalan Siliwangi Bekasi

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Penggunaan Anggaran TGUPP Harus Disesuaikan dengan Jumlah Anggota

Ketua DPRD DKI: Penggunaan Anggaran TGUPP Harus Disesuaikan dengan Jumlah Anggota

Megapolitan
Natal dan Tahun Baru, Aktivitas Penerbangan Diprediksi Naik 1 Persen

Natal dan Tahun Baru, Aktivitas Penerbangan Diprediksi Naik 1 Persen

Megapolitan
Polisi Sebut Pelaku Persekusi Banser NU Bukan dari Kalangan Ormas

Polisi Sebut Pelaku Persekusi Banser NU Bukan dari Kalangan Ormas

Megapolitan
Polisi Duga Pelaku Persekusi Anggota Banser NU Kabur Pasca Viral

Polisi Duga Pelaku Persekusi Anggota Banser NU Kabur Pasca Viral

Megapolitan
Polisi Keluarkan Surat Penangkapan untuk Gathan Saleh

Polisi Keluarkan Surat Penangkapan untuk Gathan Saleh

Megapolitan
Begal Ojek Online dengan Celurit, Dua Pemuda di Cikarang Dibekuk Polisi

Begal Ojek Online dengan Celurit, Dua Pemuda di Cikarang Dibekuk Polisi

Megapolitan
Tempat Penemuan Koin Belanda di Bekasi Diusulkan Jadi Destinasi Wisata

Tempat Penemuan Koin Belanda di Bekasi Diusulkan Jadi Destinasi Wisata

Megapolitan
Interupsi di Rapat Paripurna, Fraksi PSI Sampaikan Sejumlah Catatan Terkait APBD DKI 2020

Interupsi di Rapat Paripurna, Fraksi PSI Sampaikan Sejumlah Catatan Terkait APBD DKI 2020

Megapolitan
Populasi Sarang Tawon di Jakarta Timur Meningkat, Diduga karena Musim Hujan

Populasi Sarang Tawon di Jakarta Timur Meningkat, Diduga karena Musim Hujan

Megapolitan
Anies Pertimbangkan Pangkas Anggota TGUPP

Anies Pertimbangkan Pangkas Anggota TGUPP

Megapolitan
Marco Kusumawijaya Mundur dari TGUPP, Anies: Pekerjaannya Sudah Tuntas

Marco Kusumawijaya Mundur dari TGUPP, Anies: Pekerjaannya Sudah Tuntas

Megapolitan
Terekam CCTV, Pencuri Bawa Kabur Motor Sport yang Parkir di Pinggir Jalan

Terekam CCTV, Pencuri Bawa Kabur Motor Sport yang Parkir di Pinggir Jalan

Megapolitan
Menengok Rumah Ko Ayun yang Dikepung Proyek Bangunan, Hanya Tersisa Celah Seukuran Badan

Menengok Rumah Ko Ayun yang Dikepung Proyek Bangunan, Hanya Tersisa Celah Seukuran Badan

Megapolitan
Rumahnya Dikepung Proyek Bangunan, Istri Ko Ayun Dipaksa Teken Dokumen

Rumahnya Dikepung Proyek Bangunan, Istri Ko Ayun Dipaksa Teken Dokumen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X