Sidang Gugatan Polusi Udara Dilanjutkan, Hakim Beri Waktu Mediasi

Kompas.com - 17/10/2019, 18:05 WIB
Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri (ketiga kiri) memimpin jalannya sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena  berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri (ketiga kiri) memimpin jalannya sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang gugatan mengenai polusi udara di Jakarta kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Dalam sidang itu, Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri memberikan kesempatan kepada penggugat dan pihak tergugat untuk melakukan mediasi.

"Kami beri waktu untuk mediasi, kami akan tunjuk hakim mediator. Kami sangat berharap terjadi perdmaiaan," kata Zuhri di PN Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, majelis hakim menunjuk Asise Sendo selaku hakim mediator dalam mediasi yang akan dilakukan kedua belah pihak.

Baca juga: Sidang Lanjutan Gugatan Polusi Udara Jakarta Digelar Hari Ini

Tidak disebutkan majelis hakim sampai kapan proses mediasi itu berlangsung dan kapan persidangan selanjutnya akan digelar.

Saat persidangan berlangsung, majelis hakim turut menolak gugatan intervensi yang diajukamln oleh Forum Warga Ibu Kota Jakarta (Fakta).

Majelis hakim menilai gugatan yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut berbeda dengan gugatan pengugat sebelumnya.

"Seharusnya penggugat intervensi sebagai LSM mengajukan gugatan tersendiri dan tidak ajukan gugatan intervensi dalam perkara ini," ucap Zuhri.

Dengan ditolaknya gugatan intervensi dari Fakta tersebut, hakim memutuskan untuk melanjutkan perkara tanpa melibatkan LSM tersebut.

Gugatan mengenai polusi udara di Jakarta diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan 31 orang yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota).

Sementara sebagai tergugat ialah berbagai elemen pemerintahan mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden Joko Widodo.

Baca juga: 4 Fakta Sidang Gugatan Polusi Udara yang Lagi-lagi Tertunda

Mereka menggungat karena kualitas udara Jakarta yang buruk.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Tunggu Hasil Swab Kedua untuk Dinyatakan Sembuh Covid-19

Bima Arya Tunggu Hasil Swab Kedua untuk Dinyatakan Sembuh Covid-19

Megapolitan
Jakarta Pandemi Covid-19, Pedagang Asongan Ini Mudik ke Tegal dan Akhirnya Menganggur

Jakarta Pandemi Covid-19, Pedagang Asongan Ini Mudik ke Tegal dan Akhirnya Menganggur

Megapolitan
Samsat Banten Berlakukan Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 29 Mei

Samsat Banten Berlakukan Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 29 Mei

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bentuk RW Siaga untuk Batasi Pergerakan Warga

Pemkot Bekasi Bentuk RW Siaga untuk Batasi Pergerakan Warga

Megapolitan
[HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

[HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

Megapolitan
Selama Warga Diimbau Tetap di Rumah, Aetra Jamin Distribusi Air Bersih Lancar

Selama Warga Diimbau Tetap di Rumah, Aetra Jamin Distribusi Air Bersih Lancar

Megapolitan
Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Megapolitan
Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Megapolitan
Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Megapolitan
RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

Megapolitan
Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Megapolitan
Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Megapolitan
Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Megapolitan
Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X