Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengakuan Mahasiswa, Ditawari Uang hingga Diancam Agar Tak Gelar Aksi...

Kompas.com - 18/10/2019, 08:51 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA,KOMPAS.com - Mahasiswa dari berbagai universitas terus menggelar aksi unjuk rasa meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk Undang-Undang terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan.

Terbaru, para mahasiswa menggelar aksi di sekitar Istana Merdeka, Kamis (17/10/2019).

Mereka yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten menggelar unjuk rasa tepat diberlakukannya UU KPK 30 hari sejak disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 17 September 2019.

Selama masa revisi hingga pengesahannya, UU KPK tersebut menjadi kontroversial karena dinilai berpeluang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Isu diberi uang agar tak demo

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Basit mengaku kalau aksi unjuk rasa mahasiswa terkait Perppu KPK sempat mendapatkan larangan.

Bahkan dia dan seluruh ketua BEM dari universitas lain sempat ditawari sejumlah uang agar tak turun ke jalan.

Baca juga: Klaim Mahasiswa, Ada Polisi Sambangi Rumah Ketua BEM sebelum Aksi Hari Ini

"Kalau untuk itu (ditawari uang) banyak banget mas, terkait dengan menjanjikan sesuatu lah untuk kita tidak aksi. Banyak banget," kata Abdul Basit saat menggelar unjuk rasa di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019), kemarin.

Abdul Basit enggan mengatakan siapa yang memberikan penawaran kepadanya. Tetapi yang jelas, kata Abdul Basit, ada salah satu orang yang menghubungi bahkan mendatanginya dan ketua BEM lain untuk meminta agar tak menggelar aksi.

"(Tawaran uang) minggu-minggu ini. Ketika ada isu mulai ada aksi di tanggal 20 Oktober 2019," tutur Abdul Basit.

Larangan demo lewat edaran

Sebelum demo digelar kemarin, mahasiswa sempat mendapat larangan dari pihak kampus masing-masing melalui surat edaran.

Abdul Basit mengatakan, dalam surat tersebut tertulis mahasiswa diminta untuk tidak menggelar unjuk rasa sejak tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 2019, atau tepatnya saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2014 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Redam Unjuk Rasa, Mahasiswa UNJ Sempat Ditawari Bikin Seminar dengan Dana Besar

"Ada berupa tulisan berupa edaran yang mana diminta untuk tidak turun aksi unjuk rasa dari tanggal 15 sampai 20 Oktober 2019," kata Abdul Basit.

Ditawarkan buat seminar dengan dana besar

Selain dihubungi dan datangi orang tak dikenal, Abdul juga sempat sempat diiming-imingi oleh pihak kampus untuk membuat seminar dengan dana yang besar.

"Apalagi pihak kampus, menawarkan kegiatan-kegiatan seminar, yang lumayan besar juga budgetnya," kata dia.

Cara tersebut dinilai agar mahasiswa tidak menggelar unjuk rasa sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Tapi saya kira, tujuan itu untuk tidak aksi pada hari ini atau sampai 20 Oktober 2019," tuturnya.

Menurut Abdul Basit, upaya larangan tersebut bukan hanya terjadi pada kampus UNJ, melainkan juga terjadi pada mahasiswa di universitas lainnya.

"Kampus lain juga sama. Kami ingin menegaskan bahwa mereka banyak yang menawarkan juga, kalau bisa aksinya dialihkan di kampus," katanya.

Ada ancaman

Hal yang sama turut dialami oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah, Sultan Rivandi.

Pascaaksi mahasiswa yang terjadi di Gedung Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu yang berujung kerusuhan, dia banyak didatangi orang tak dikenal.

Baca juga: Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK, Hanya 2,5 Jam dan Tak Bisa Sampai ke Depan Istana

Sultan mengaku sempat diancam hingga ditawari sejumlah uang untuk tidak menggelar unjuk rasa.

"Secara pribadi dan mungkin secara umum mahasiswa merasa upaya penggembosan itu ada. Memang nyata. Saya rasakan juga secara pribadi. Ya ancaman dan ada mungkin tawaran (uang) serta godaan," katanya.

Namun, sebagai pemimpin dari mahasiswa lainnya, Sultan mengaku secara tegas menolak tawaran tersebut.

"Saya katakan dengan tegas bahwa idealisme tidak akan pernah terbeli, mental perjuangan menegakkan kebenaran tidak pernah tergadaikan dan itulah otentifikasi mahasiswa yang sebenarnya," tegasnya.

Sultan mengaku meski sempat adanya kekhawatiran, namun rasa itu berhasil dikalahkan dengan semangat mahasiswa untuk terus ingin menegakkan keadilan.

"Namun ke kekhawatiran saya dan kami terkondisikan karena mereka yang mau terus berjuang. Pada akhirnya kekhawatiran itu ditimbun oleh semangat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com