Kompas.com - 20/10/2019, 07:06 WIB
Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMassa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG

JAKARTA, KOMPAS.com - Unsur pengusaha di dalam Dewan Pengupahan menyebut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 8,51 persen cukup memberatkan.

Pasalnya, ketentuan itu juga berlaku bagi pekerja baru, belum berpengalaman, dan yang masih lajang.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, kenaikan tersebut memberatkan karena kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

Kondisi perekonomian global berpengaruh pada beberapa sektor bisnis, seperti ritel akibat pukulan bisnis online dan usaha padat karya karena penurunan daya beli masyarakat.

"Walaupun kenaikan UMP DKI sebesar 8,51 persen, namun dengan kondisi ekonomi saat ini bagi pengusaha tetap menjadi beban berat," kata Sarman saat dihubungi. Sabtu (19/10/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Kendati demikian, Sarman menyatakan, kalangan pengusaha akan menghormati dan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam menentukan nilai UMP.

"Kami inginnya UMP naik di kisaran angka Rp 4 juta saja, tapi kalau tidak mampu (membayarnya), kami akan secepatnya mengajukan penangguhan kepada pemerintah," ujar Sarman.

Untuk mekanisme penangguhan tersebut telah diatur dalam PP tersebut. Pengusaha memiliki kesempatan hampir satu setengah bulan untuk mengevaluasi mengenai kemampuan mereka dalam melaksanakan kenaikan UMP 2020 tersebut.

Baca juga: UMP 34 Provinsi Naik 8,51 Persen Tahun 2020, Berikut Daftar Lengkapnya

Selain itu, Sarman juga meminta kepada serikat pekerja untuk memahami kondisi perekonomian tanah air.

Dia juga menyarankan, mereka tidak menggelar aksi unjuk rasa yang bisa mengganggu iklim bisnis dan investasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan 'Disalahkan' dan Harus Ditutup

Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan "Disalahkan" dan Harus Ditutup

Megapolitan
Lokasi Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan

Lokasi Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan

Megapolitan
[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Saat Mako Brimob Diserbu Tahanan Teroris: 5 Polisi dan 1 Napi Tewas

[POPULER JABODETABEK] Saat Mako Brimob Diserbu Tahanan Teroris: 5 Polisi dan 1 Napi Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Catat 35 Kasus Baru Covid-19, Kamis Kemarin

Kabupaten Bekasi Catat 35 Kasus Baru Covid-19, Kamis Kemarin

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman karena Gagal Menyalip

Sebuah Mobil Tabrak Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman karena Gagal Menyalip

Megapolitan
KRI Nanggala Hilang Kontak, Keluarga di Depok Berharap Kolonel Harry Selamat

KRI Nanggala Hilang Kontak, Keluarga di Depok Berharap Kolonel Harry Selamat

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 1.707 Pasien

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 1.707 Pasien

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

Megapolitan
'Radhar Panca Dahana Itu 'Orang Gila', Pikirannya Gila, Visioner...'

"Radhar Panca Dahana Itu 'Orang Gila', Pikirannya Gila, Visioner..."

Megapolitan
Buntut Konten Tiktok Persalinan, Majelis Etik IDI Siapkan Fatwa Etika Bermedia Sosial untuk Dokter

Buntut Konten Tiktok Persalinan, Majelis Etik IDI Siapkan Fatwa Etika Bermedia Sosial untuk Dokter

Megapolitan
Teladan dari Radhar Panca Dahana, Tetap Gigih Menafkahi Keluarga meski Badan Sudah Ringkih

Teladan dari Radhar Panca Dahana, Tetap Gigih Menafkahi Keluarga meski Badan Sudah Ringkih

Megapolitan
Pesona Masjid Asmaul Husna, Rumah Ibadah Berselimut Kaligrafi Kufi di Tangerang...

Pesona Masjid Asmaul Husna, Rumah Ibadah Berselimut Kaligrafi Kufi di Tangerang...

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Wilayah Tangerang Raya, 23 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Wilayah Tangerang Raya, 23 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X