Perwakilan Pengusaha Sebut Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Memberatkan

Kompas.com - 20/10/2019, 07:06 WIB
Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMassa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG

JAKARTA, KOMPAS.com - Unsur pengusaha di dalam Dewan Pengupahan menyebut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 8,51 persen cukup memberatkan.

Pasalnya, ketentuan itu juga berlaku bagi pekerja baru, belum berpengalaman, dan yang masih lajang.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, kenaikan tersebut memberatkan karena kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

Kondisi perekonomian global berpengaruh pada beberapa sektor bisnis, seperti ritel akibat pukulan bisnis online dan usaha padat karya karena penurunan daya beli masyarakat.

"Walaupun kenaikan UMP DKI sebesar 8,51 persen, namun dengan kondisi ekonomi saat ini bagi pengusaha tetap menjadi beban berat," kata Sarman saat dihubungi. Sabtu (19/10/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Kendati demikian, Sarman menyatakan, kalangan pengusaha akan menghormati dan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam menentukan nilai UMP.

"Kami inginnya UMP naik di kisaran angka Rp 4 juta saja, tapi kalau tidak mampu (membayarnya), kami akan secepatnya mengajukan penangguhan kepada pemerintah," ujar Sarman.

Untuk mekanisme penangguhan tersebut telah diatur dalam PP tersebut. Pengusaha memiliki kesempatan hampir satu setengah bulan untuk mengevaluasi mengenai kemampuan mereka dalam melaksanakan kenaikan UMP 2020 tersebut.

Baca juga: UMP 34 Provinsi Naik 8,51 Persen Tahun 2020, Berikut Daftar Lengkapnya

Selain itu, Sarman juga meminta kepada serikat pekerja untuk memahami kondisi perekonomian tanah air.

Dia juga menyarankan, mereka tidak menggelar aksi unjuk rasa yang bisa mengganggu iklim bisnis dan investasi.

Upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi DKI Jakarta diprediksi naik 8,51 persen atau setara Rp 335.376 menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada tahun 2020.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Putaran Depan Kampus IISIP Ditutup Mulai Jumat Besok

Jalan Putaran Depan Kampus IISIP Ditutup Mulai Jumat Besok

Megapolitan
Persyaratan Lengkap CPNS DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel

Persyaratan Lengkap CPNS DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel

Megapolitan
Kendarai Skuter Listrik di Trotoar dan JPO Bisa Didenda Rp 500.000

Kendarai Skuter Listrik di Trotoar dan JPO Bisa Didenda Rp 500.000

Megapolitan
BPTJ Akan Integrasikan Jak Lingko dengan Angkutan Umum di Bodetabek

BPTJ Akan Integrasikan Jak Lingko dengan Angkutan Umum di Bodetabek

Megapolitan
Pencuri Isi Kotak Amal Ditangkap, Pelaku Sudah Beraksi 16 Kali

Pencuri Isi Kotak Amal Ditangkap, Pelaku Sudah Beraksi 16 Kali

Megapolitan
Musim Hujan, Waspadai 10 Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Musim Hujan, Waspadai 10 Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Keruk Waduk hingga Bangun Sumur Resapan

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Keruk Waduk hingga Bangun Sumur Resapan

Megapolitan
Sopir Truk yang Tabrak Mahasiswi UIN Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Sopir Truk yang Tabrak Mahasiswi UIN Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Keluarga Korban Pengguna Skuter Listrik Nilai Aneh Polisi Tak Tahan Pelaku

Keluarga Korban Pengguna Skuter Listrik Nilai Aneh Polisi Tak Tahan Pelaku

Megapolitan
BPTJ: Skuter Listrik Bukan Alat Transportasi, Just For Fun Aja

BPTJ: Skuter Listrik Bukan Alat Transportasi, Just For Fun Aja

Megapolitan
Polisi Tangkap 12 Begal, 6 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Polisi Tangkap 12 Begal, 6 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Ada Demo Buruh, Jalan Ahmad Yani Menuju Pekayon Bekasi Macet Parah

Ada Demo Buruh, Jalan Ahmad Yani Menuju Pekayon Bekasi Macet Parah

Megapolitan
Jika Melintas di Jalan Raya, Pengguna Skuter Listrik Akan Dihentikan Dishub

Jika Melintas di Jalan Raya, Pengguna Skuter Listrik Akan Dihentikan Dishub

Megapolitan
Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Megapolitan
Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X