Kompas.com - 21/10/2019, 10:19 WIB
Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta resmi mengucap sumpah jabatan di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin (14/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGILima pimpinan DPRD DKI Jakarta resmi mengucap sumpah jabatan di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Susunan pimpinan dan anggota untuk alat kelengkapan dewan AKD) DPRD DKI Jakarta, baik untuk komisi maupun buat badan, akan diumumkan Senin (21/10/2019) siang ini.

Total ada lima komisi yakni Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian, Komisi C bidang keuangan, Komisi D bidang pembangunan, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat (kesra).

Lalu ada empat badan yang akan diumumkan, yaitu badan anggaran, badan kehormatan, badan musyawarah, dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).

Baca juga: Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

"Iya pengumumannya masing-masing komisi dan badan siang ini jam 12.30," ucap Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Proporsi atau siapa saja yang akan menduduki komisi maupun badan, Yuliadi mengaku hal tersebut merupakan kesepakatan partai.

Partai dengan perolehan kursi terbanyak bisa memilih terlebih dahulu ingin menempati komisi dan badan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu kesepakatan saja, partai pemenang pertama dia berhak untuk menentukan dengan porsi yang terbanyak dia harus milih yang pertama. Lalu yang kedua dan ketiga," kata dia.

Tunjangan tambahan

Dengan adanya komisi dan badan itu, para pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat tunjangan tambahan.

Berdasarkan dokumen penghasilan pimpinan dan anggota DPRD DKI yang diperoleh Kompas.com, tunjangan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan adminstratif pimpinan dan anggota dewan.

Ketua DPRD DKI Jakarta mendapatkan tunjangan tambahan Badan Anggaran sebesar Rp 326.500, tunjangan Badan Musyawarah Rp 326.500, dan tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Rp 326.500.

Secara total, ketua DPRD DKI Jakarta mendapatkan tunjangan tambahan sebesar Rp 979.500 setiap bulan.

Lalu empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta memperoleh tunjangan Badan Legislasi Daerah sebesar Rp 326.500, tunjangan Badan Musyawarah Rp 217.500, dan tunjangan Badan Anggaran Rp 217.500.

Keempat wakil ketua DPRD DKI Jakarta total mendapat mendapat tujangan tambahan sebesar Rp 761.500 setiap bulan.

Selanjutnya untuk 101 anggota DPRD DKI Jakarta masing-masing berhak duduk di satu komisi maupun badan.

Tunjangan tambahan untuk anggota komisi maupun badan adalah Rp 130.500 per bulan.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerakan Bagi Rata Sudah Salurkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Gerakan Bagi Rata Sudah Salurkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Megapolitan
44,9 Persen Warga Kecamatan Tambora telah Divaksin Covid-19

44,9 Persen Warga Kecamatan Tambora telah Divaksin Covid-19

Megapolitan
5 Fakta Pembuat Surat Swab Palsu di Depok, Catut Nama Klinik hingga Cetak Puluhan Berkas

5 Fakta Pembuat Surat Swab Palsu di Depok, Catut Nama Klinik hingga Cetak Puluhan Berkas

Megapolitan
Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Megapolitan
UPDATE 27 Juli: 772 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 16 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Juli: 772 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 16 Pasien Meninggal

Megapolitan
Jusuf Hamka, Pengusaha Mualaf yang Jadikan 10 Hektare Tanahnya untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Jusuf Hamka, Pengusaha Mualaf yang Jadikan 10 Hektare Tanahnya untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Cerah

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Cerah

Megapolitan
Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Megapolitan
Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Megapolitan
Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Megapolitan
Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Megapolitan
Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Megapolitan
Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X