Jokowi-Ma'ruf Resmi Menjabat, Kantor Pemerintahan Masih Pasang Foto Jokowi-Jusuf Kalla

Kompas.com - 21/10/2019, 12:52 WIB
Kantor Walikota Jakarta Utara belum pasang foto resmi Jokowi Maruf Amin, Senin (21/10/2019) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIKantor Walikota Jakarta Utara belum pasang foto resmi Jokowi Maruf Amin, Senin (21/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah ruangan di kantor Wali kota Jakarta Utara belum mengganti foto baru Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di ruang pola di lantai 2 Kantor Wali Kota Jakarta Utara, foto presiden yang terpasang memang gambar Jokowi. Namun, foto yang terpasang merupakan foto resmi dari periode sebelumnya.

Sementara foto Wakil Presiden masih terpasang gambar Jusuf Kalla (JK) yang sudah resmi pensiun pada Minggu (20/10/2019) sore.

Baca juga: Kisah Pedagang 28 Tahun Jual Foto Presiden dan Wapres, Era Jokowi Paling Dicari

Berdasarkan keterangan salah seorang petugas yang berada di ruangan tersebut, mereka belum mendapat arahan untuk mengganti foto presiden dan wakil presiden yang baru.

"Mungkin lagi dicetak dulu, tapi emang belum ada arahan," kata petugas berbaju biru.

Pemandangan yang sama juga terlihat di ruang Fatahilah di lantai 2.

Foto presiden dan wakil presiden berukuran besar yang terpasang dengan bingkai berwarna emas masih foto lama Jokowi dan JK.

Baca juga: (VIDEO) Tersangka Pengunggah Usulan Tak Pasang Foto Presiden di Sekolah Minta Maaf

Adapun foto resmi Jokowi dan Ma'ruf Amin telah dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis (17/10/2019).

Penerbitan foto tersebut sesuai dengan surat yang dikeluarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang bernomor B-1172/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 soal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.

Surat tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu, juga ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan lembaga nonstruktural, para gubernur seluruh Indonesia, bupati dan wali kota seluruh Indonesia, serta para kepala perwakilan RI di luar negeri melalui Menteri Luar Negeri.

Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 15 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Defisit Anggaran di DKI, Pembebasan Lahan Batal dan Normalisasi Ciliwung Berhenti

Dampak Defisit Anggaran di DKI, Pembebasan Lahan Batal dan Normalisasi Ciliwung Berhenti

Megapolitan
Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, dari Keras hingga Memelas Lemas

Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, dari Keras hingga Memelas Lemas

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Nenek Penjual Sayur yang Disiram Cairan Kimia

Polisi Selidiki Kasus Nenek Penjual Sayur yang Disiram Cairan Kimia

Megapolitan
Kemesraan Anies-Nasdem dan Poros Baru Antitesis Jokowi dalam Pilpres 2024

Kemesraan Anies-Nasdem dan Poros Baru Antitesis Jokowi dalam Pilpres 2024

Megapolitan
Kisah Boby, Anak Buruh Lulusan Terbaik Program Studi Manajemen Agribisnis IPB

Kisah Boby, Anak Buruh Lulusan Terbaik Program Studi Manajemen Agribisnis IPB

Megapolitan
BMKG: Jabodebek Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG: Jabodebek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Penebangan Pohon di Trotoar

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Penebangan Pohon di Trotoar

Megapolitan
DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

Megapolitan
Cerita Penjaga Warung dan Ojol yang Selamat dari Ulah Geng Motor di Cilincing

Cerita Penjaga Warung dan Ojol yang Selamat dari Ulah Geng Motor di Cilincing

Megapolitan
Sebelum Bunuh Satpam, Geng Motor Rampok Warung dan Bacok Ojol di Cilincing

Sebelum Bunuh Satpam, Geng Motor Rampok Warung dan Bacok Ojol di Cilincing

Megapolitan
Riwayat Jalan Inspeksi yang Dijebol untuk Akses Umum dan Diprotes Warga PIK...

Riwayat Jalan Inspeksi yang Dijebol untuk Akses Umum dan Diprotes Warga PIK...

Megapolitan
DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir, Anies Bilang Fokus Keruk Waduk dan Sungai

DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir, Anies Bilang Fokus Keruk Waduk dan Sungai

Megapolitan
Ada Ancaman Ginjal Diambil, Kepsek SDN Bambu Apus 02 Perketat Keamanan Siswa

Ada Ancaman Ginjal Diambil, Kepsek SDN Bambu Apus 02 Perketat Keamanan Siswa

Megapolitan
Petugas Sekuriti Tewas Dibacok Saat Kejar Geng Motor

Petugas Sekuriti Tewas Dibacok Saat Kejar Geng Motor

Megapolitan
Dampak Pembangunan JPO, Sepanjang Jalan Tanjung Barat dan Lenteng Agung Macet

Dampak Pembangunan JPO, Sepanjang Jalan Tanjung Barat dan Lenteng Agung Macet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X