Jokowi-Ma'ruf Resmi Menjabat, Kantor Pemerintahan Masih Pasang Foto Jokowi-Jusuf Kalla

Kompas.com - 21/10/2019, 12:52 WIB
Kantor Walikota Jakarta Utara belum pasang foto resmi Jokowi Maruf Amin, Senin (21/10/2019) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIKantor Walikota Jakarta Utara belum pasang foto resmi Jokowi Maruf Amin, Senin (21/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah ruangan di kantor Wali kota Jakarta Utara belum mengganti foto baru Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di ruang pola di lantai 2 Kantor Wali Kota Jakarta Utara, foto presiden yang terpasang memang gambar Jokowi. Namun, foto yang terpasang merupakan foto resmi dari periode sebelumnya.

Sementara foto Wakil Presiden masih terpasang gambar Jusuf Kalla (JK) yang sudah resmi pensiun pada Minggu (20/10/2019) sore.

Baca juga: Kisah Pedagang 28 Tahun Jual Foto Presiden dan Wapres, Era Jokowi Paling Dicari

Berdasarkan keterangan salah seorang petugas yang berada di ruangan tersebut, mereka belum mendapat arahan untuk mengganti foto presiden dan wakil presiden yang baru.

"Mungkin lagi dicetak dulu, tapi emang belum ada arahan," kata petugas berbaju biru.

Pemandangan yang sama juga terlihat di ruang Fatahilah di lantai 2.

Foto presiden dan wakil presiden berukuran besar yang terpasang dengan bingkai berwarna emas masih foto lama Jokowi dan JK.

Baca juga: (VIDEO) Tersangka Pengunggah Usulan Tak Pasang Foto Presiden di Sekolah Minta Maaf

Adapun foto resmi Jokowi dan Ma'ruf Amin telah dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis (17/10/2019).

Penerbitan foto tersebut sesuai dengan surat yang dikeluarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang bernomor B-1172/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 soal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.

Surat tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu, juga ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan lembaga nonstruktural, para gubernur seluruh Indonesia, bupati dan wali kota seluruh Indonesia, serta para kepala perwakilan RI di luar negeri melalui Menteri Luar Negeri.

Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 15 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok Adalah Guru

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok Adalah Guru

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Akan Larang GrabWheels Beroperasi

Pemprov DKI Tak Akan Larang GrabWheels Beroperasi

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Buat Regulasi soal Skuter Listrik, dari Perizinan hingga Asuransi

YLKI Minta Pemprov DKI Buat Regulasi soal Skuter Listrik, dari Perizinan hingga Asuransi

Megapolitan
Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Megapolitan
Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Megapolitan
Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Megapolitan
Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Megapolitan
Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Megapolitan
Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Megapolitan
Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Megapolitan
Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Megapolitan
YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

Megapolitan
Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Megapolitan
Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X