Jokowi-Ma'ruf Resmi Menjabat, Kantor Pemerintahan Masih Pasang Foto Jokowi-Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah ruangan di kantor Wali kota Jakarta Utara belum mengganti foto baru Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di ruang pola di lantai 2 Kantor Wali Kota Jakarta Utara, foto presiden yang terpasang memang gambar Jokowi. Namun, foto yang terpasang merupakan foto resmi dari periode sebelumnya.

Sementara foto Wakil Presiden masih terpasang gambar Jusuf Kalla (JK) yang sudah resmi pensiun pada Minggu (20/10/2019) sore.

Baca juga: Kisah Pedagang 28 Tahun Jual Foto Presiden dan Wapres, Era Jokowi Paling Dicari

Berdasarkan keterangan salah seorang petugas yang berada di ruangan tersebut, mereka belum mendapat arahan untuk mengganti foto presiden dan wakil presiden yang baru.

"Mungkin lagi dicetak dulu, tapi emang belum ada arahan," kata petugas berbaju biru.

Pemandangan yang sama juga terlihat di ruang Fatahilah di lantai 2.

Foto presiden dan wakil presiden berukuran besar yang terpasang dengan bingkai berwarna emas masih foto lama Jokowi dan JK.

Baca juga: (VIDEO) Tersangka Pengunggah Usulan Tak Pasang Foto Presiden di Sekolah Minta Maaf

Adapun foto resmi Jokowi dan Ma'ruf Amin telah dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis (17/10/2019).

Penerbitan foto tersebut sesuai dengan surat yang dikeluarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang bernomor B-1172/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 soal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.

Surat tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu, juga ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan lembaga nonstruktural, para gubernur seluruh Indonesia, bupati dan wali kota seluruh Indonesia, serta para kepala perwakilan RI di luar negeri melalui Menteri Luar Negeri.

Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 15 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.