Kelompok Peluru Katapel Juga Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Melepas Monyet

Kompas.com - 21/10/2019, 17:39 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019). RINDI NURIS VELAROSDELAKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penyelidikan terbaru, penyidik Polda Metro Jaya mengungkap adanya upaya pelepasan monyet sebagai rencana lain untuk menggagalkan acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 kemarin.

Rencana menggagalkan pelantikan menggunakan monyet itu direncanakan oleh kelompok yang juga merencanakan aksi peledakan di Gedung DPR RI dengan bom peluru katapel.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kelompok itu telah menyiapkan delapan ekor monyet yang akan dilepas di dalam Gedung DPR RI dan Istana Negara.

"Ada juga ide dari kelompok ini (kelompok 'peluru katapel'), yaitu melepas monyet di Gedung DPR RI. Sudah disiapkan delapan ekor (monyet), sudah dibeli, tapi belum sempat dilepas," kata Argo dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Polisi Ungkap Rencana Peledakan dengan Peluru Katapel Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Argo menjelaskan, pelepasan monyet itu bertujuan untuk membuat kegaduhan dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara itu, koordinasi perencanaan aksi dilakukan dalam sebuah grup WhatsApp bernama F.

"Monyet akan dilepaskan di Gedung DPR RI dan Istana Negara biar gaduh," ungkap Argo.

Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap enam tersangka dalam terkait perencanaan bom menggunakan 'peluru katapel' tersebut, masing-masing berinisial SH, E, FAB, RH, HRS, dan PSM.

Keenam tersangka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp bernama F yang beranggotakan 123 orang.

Baca juga: Pemilik Mobil B 1 RI Membeli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 169 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 187 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman lima sampai dua puluh tahun penjara.

Kelompok tersebut masih berkaitan dengan aksi penggagalan pelantikan yang direncanakan oleh dosen nonaktif Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith.

Adapun, Abdul Basith juga terlibat dalam peledakan menggunakan bom molotov saat kerusuhan di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat, 24 September 2019 serta rencana peledakan bom rakitan saat aksi unjuk rasa Mujahid 212 pada 28 September 2019.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Megapolitan
Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Megapolitan
Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Megapolitan
Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Megapolitan
Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Megapolitan
Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Megapolitan
Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Megapolitan
Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Megapolitan
Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Megapolitan
Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Megapolitan
Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X