Kelompok Peluru Katapel Juga Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Melepas Monyet

Kompas.com - 21/10/2019, 17:39 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019). RINDI NURIS VELAROSDELAKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penyelidikan terbaru, penyidik Polda Metro Jaya mengungkap adanya upaya pelepasan monyet sebagai rencana lain untuk menggagalkan acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 kemarin.

Rencana menggagalkan pelantikan menggunakan monyet itu direncanakan oleh kelompok yang juga merencanakan aksi peledakan di Gedung DPR RI dengan bom peluru katapel.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kelompok itu telah menyiapkan delapan ekor monyet yang akan dilepas di dalam Gedung DPR RI dan Istana Negara.

"Ada juga ide dari kelompok ini (kelompok 'peluru katapel'), yaitu melepas monyet di Gedung DPR RI. Sudah disiapkan delapan ekor (monyet), sudah dibeli, tapi belum sempat dilepas," kata Argo dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Polisi Ungkap Rencana Peledakan dengan Peluru Katapel Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Argo menjelaskan, pelepasan monyet itu bertujuan untuk membuat kegaduhan dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara itu, koordinasi perencanaan aksi dilakukan dalam sebuah grup WhatsApp bernama F.

"Monyet akan dilepaskan di Gedung DPR RI dan Istana Negara biar gaduh," ungkap Argo.

Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap enam tersangka dalam terkait perencanaan bom menggunakan 'peluru katapel' tersebut, masing-masing berinisial SH, E, FAB, RH, HRS, dan PSM.

Keenam tersangka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp bernama F yang beranggotakan 123 orang.

Baca juga: Pemilik Mobil B 1 RI Membeli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 169 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 187 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman lima sampai dua puluh tahun penjara.

Kelompok tersebut masih berkaitan dengan aksi penggagalan pelantikan yang direncanakan oleh dosen nonaktif Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith.

Adapun, Abdul Basith juga terlibat dalam peledakan menggunakan bom molotov saat kerusuhan di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat, 24 September 2019 serta rencana peledakan bom rakitan saat aksi unjuk rasa Mujahid 212 pada 28 September 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

Megapolitan
Mulai Besok, Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 21.00 WIB

Mulai Besok, Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 21.00 WIB

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Penjual Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Penjual Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Megapolitan
Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Megapolitan
Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

Megapolitan
Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Megapolitan
Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Megapolitan
Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X