Kelompok Peluru Katapel Juga Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Melepas Monyet

Kompas.com - 21/10/2019, 17:39 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019). RINDI NURIS VELAROSDELAKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penyelidikan terbaru, penyidik Polda Metro Jaya mengungkap adanya upaya pelepasan monyet sebagai rencana lain untuk menggagalkan acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 kemarin.

Rencana menggagalkan pelantikan menggunakan monyet itu direncanakan oleh kelompok yang juga merencanakan aksi peledakan di Gedung DPR RI dengan bom peluru katapel.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kelompok itu telah menyiapkan delapan ekor monyet yang akan dilepas di dalam Gedung DPR RI dan Istana Negara.

"Ada juga ide dari kelompok ini (kelompok 'peluru katapel'), yaitu melepas monyet di Gedung DPR RI. Sudah disiapkan delapan ekor (monyet), sudah dibeli, tapi belum sempat dilepas," kata Argo dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Polisi Ungkap Rencana Peledakan dengan Peluru Katapel Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Argo menjelaskan, pelepasan monyet itu bertujuan untuk membuat kegaduhan dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara itu, koordinasi perencanaan aksi dilakukan dalam sebuah grup WhatsApp bernama F.

"Monyet akan dilepaskan di Gedung DPR RI dan Istana Negara biar gaduh," ungkap Argo.

Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap enam tersangka dalam terkait perencanaan bom menggunakan 'peluru katapel' tersebut, masing-masing berinisial SH, E, FAB, RH, HRS, dan PSM.

Keenam tersangka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp bernama F yang beranggotakan 123 orang.

Baca juga: Pemilik Mobil B 1 RI Membeli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 169 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 187 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman lima sampai dua puluh tahun penjara.

Kelompok tersebut masih berkaitan dengan aksi penggagalan pelantikan yang direncanakan oleh dosen nonaktif Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith.

Adapun, Abdul Basith juga terlibat dalam peledakan menggunakan bom molotov saat kerusuhan di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat, 24 September 2019 serta rencana peledakan bom rakitan saat aksi unjuk rasa Mujahid 212 pada 28 September 2019.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakut dan TNI Bersihkan Lumpur di Sungai Cegah Banjir

Pemkot Jakut dan TNI Bersihkan Lumpur di Sungai Cegah Banjir

Megapolitan
Pelayanan Diprotes Blogger Trinity, Bandara Soekarno-Hatta Minta Maaf

Pelayanan Diprotes Blogger Trinity, Bandara Soekarno-Hatta Minta Maaf

Megapolitan
Motif Tersangka Lakukan Pemerasan untuk Rapid Test di Bandara Soetta karena Inginkan Uang Lebih

Motif Tersangka Lakukan Pemerasan untuk Rapid Test di Bandara Soetta karena Inginkan Uang Lebih

Megapolitan
Kemenkumham Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Petugas Lapas atas Kaburnya Cai Changpan

Kemenkumham Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Petugas Lapas atas Kaburnya Cai Changpan

Megapolitan
Tepergok, Pusat Kuliner di Jagakarsa Sembunyikan Pembeli agar Bisa Makan

Tepergok, Pusat Kuliner di Jagakarsa Sembunyikan Pembeli agar Bisa Makan

Megapolitan
UPDATE 27 September: Tambah 1.186 Kasus di Jakarta, Total 1.692 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 27 September: Tambah 1.186 Kasus di Jakarta, Total 1.692 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Plh Sekda Minta Endapan Lumpur di Saluran Air Segera Dikeruk

Antisipasi Banjir, Plh Sekda Minta Endapan Lumpur di Saluran Air Segera Dikeruk

Megapolitan
13 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, Denda Terkumpul Rp 282 Juta

13 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, Denda Terkumpul Rp 282 Juta

Megapolitan
Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Megapolitan
Pilkada Saat Pandemi Covid-19, TPS di Depok Ditambah 598 Titik

Pilkada Saat Pandemi Covid-19, TPS di Depok Ditambah 598 Titik

Megapolitan
Sudah 13 Hari, Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Kelas I Tangerang Belum Juga Ditemukan

Sudah 13 Hari, Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Kelas I Tangerang Belum Juga Ditemukan

Megapolitan
Layani Pembeli Makan di Tempat, 3 Tempat Makan di Tebet Ditutup Tiga Hari

Layani Pembeli Makan di Tempat, 3 Tempat Makan di Tebet Ditutup Tiga Hari

Megapolitan
Tak Ada Penambahan TPS, Pilkada Tangsel Jadwalkan Jam Datang untuk Pemilih

Tak Ada Penambahan TPS, Pilkada Tangsel Jadwalkan Jam Datang untuk Pemilih

Megapolitan
Tabrak Trotoar dan Tiang, Remaja Tewas di Gambir

Tabrak Trotoar dan Tiang, Remaja Tewas di Gambir

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Kali Mampang Dikeruk

Antisipasi Banjir, Kali Mampang Dikeruk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X