Kelompok Peluru Katapel Juga Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Melepas Monyet

Kompas.com - 21/10/2019, 17:39 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019). RINDI NURIS VELAROSDELAKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penyelidikan terbaru, penyidik Polda Metro Jaya mengungkap adanya upaya pelepasan monyet sebagai rencana lain untuk menggagalkan acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 kemarin.

Rencana menggagalkan pelantikan menggunakan monyet itu direncanakan oleh kelompok yang juga merencanakan aksi peledakan di Gedung DPR RI dengan bom peluru katapel.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kelompok itu telah menyiapkan delapan ekor monyet yang akan dilepas di dalam Gedung DPR RI dan Istana Negara.


"Ada juga ide dari kelompok ini (kelompok 'peluru katapel'), yaitu melepas monyet di Gedung DPR RI. Sudah disiapkan delapan ekor (monyet), sudah dibeli, tapi belum sempat dilepas," kata Argo dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Polisi Ungkap Rencana Peledakan dengan Peluru Katapel Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Argo menjelaskan, pelepasan monyet itu bertujuan untuk membuat kegaduhan dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara itu, koordinasi perencanaan aksi dilakukan dalam sebuah grup WhatsApp bernama F.

"Monyet akan dilepaskan di Gedung DPR RI dan Istana Negara biar gaduh," ungkap Argo.

Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap enam tersangka dalam terkait perencanaan bom menggunakan 'peluru katapel' tersebut, masing-masing berinisial SH, E, FAB, RH, HRS, dan PSM.

Keenam tersangka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp bernama F yang beranggotakan 123 orang.

Baca juga: Pemilik Mobil B 1 RI Membeli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 169 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 187 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman lima sampai dua puluh tahun penjara.

Kelompok tersebut masih berkaitan dengan aksi penggagalan pelantikan yang direncanakan oleh dosen nonaktif Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith.

Adapun, Abdul Basith juga terlibat dalam peledakan menggunakan bom molotov saat kerusuhan di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat, 24 September 2019 serta rencana peledakan bom rakitan saat aksi unjuk rasa Mujahid 212 pada 28 September 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Megapolitan
Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Megapolitan
Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Megapolitan
Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Megapolitan
Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Megapolitan
Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Megapolitan
Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Megapolitan
Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Megapolitan
Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Megapolitan
Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Megapolitan
Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Megapolitan
Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Megapolitan
Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Megapolitan
Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Megapolitan
Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X