Mahasiswa Bubar, Arus Lalu Lintas Sekitar Istana Merdeka Normal Kembali

Kompas.com - 21/10/2019, 20:05 WIB
Mahasiswa menggelar di Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAMahasiswa menggelar di Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) membubarkan diri.

Pantauan Kompas.com pada pukul 19.00 WIB mahasiswa membubarkan diri. Setelah beberapa saat mahasiswa membubarkan diri, arus lalu lintas di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat berangsur-angsur normal kembali.

Sementara, petugas PPSU dibantu mahasiswa yang hadir tampak membersihkan sampah di sekitaran lokasi aksi demo.

Tampak pula para anggota polisi yang masih berjaga di kawasan tersebut mengatur lalu lintas.

Kapolsek Gambir Kompol Wiraga Dimas Tama mengatakan jalanan sudah dibuka untuk umum.

"Ya sudah dibuka jalanan untuk umum," ujar Wiraga di sekitar lokasi aksi, Senin malam.

Baca juga: Demo di Depan Istana, Ketua BEM UGM: Kita Tidak Ingin Dikhianati Kedua Kalinya

Wiraga berujar, kawat berduri yang menutup Jalan Medan Merdeka Barat akan segera dibuka sehingga bisa dilalui kendaraan. Pembukaan ruas jalan itu juga akan dilakukan di beberapa titik dekat Istana Merdeka.

Adapun sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda.

Bem SI meminta seluruh mahasiswa untuk memastikan 5 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma’rut Amin berpihak pada rakyat dan kemanusiaan.

Bem SI juga menyatakan, akan mengingatkan bahwa ada agenda dan janji yang belum dituntaskan oleh Jokowi dalam masa pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Demo di Depan Kampus IISIP, Jalan Raya Lenteng Agung Macet Total

Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu untuk UU KPK yang direvisi September lalu.

Sebelumnya,Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku Kamis (17/10/2019) ini.

Meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, 17 September lalu.

Ketentuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok Adalah Guru

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok Adalah Guru

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Akan Larang GrabWheels Beroperasi

Pemprov DKI Tak Akan Larang GrabWheels Beroperasi

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Buat Regulasi soal Skuter Listrik, dari Perizinan hingga Asuransi

YLKI Minta Pemprov DKI Buat Regulasi soal Skuter Listrik, dari Perizinan hingga Asuransi

Megapolitan
Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Megapolitan
Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Megapolitan
Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Megapolitan
Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Megapolitan
Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Megapolitan
Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Megapolitan
Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Megapolitan
Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Megapolitan
YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

Megapolitan
Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Megapolitan
Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X