Soal Kampung Akuarium, Ketua DPRD DKI Minta Anies Teruskan Kebijakan Ahok

Kompas.com - 21/10/2019, 20:49 WIB
Kondisi Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (9/10/2019) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIKondisi Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (9/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengomentari rencana Pemerintah Provinsi DKI yang akan membangun kembali kawasan Kampung Akuarium, di Penjaringan, Jakarta Utara.

Prasetio meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneruskan program yang telah dijalankan oleh gubernur sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat Ahok menjabat, Pemprov DKI menggusur permukiman warga untuk dibuat tanggul laut. Serta menjadikan kawasan tersebut sebagai area cagar budaya karena ada benteng.

Baca juga: Riwayat Kampung Akuarium, Digusur Ahok, Kini Akan Dibangun Ulang Anies

Sementara itu, kini Pemprov DKI ingin membangun permukiman warga dan menjadikan wisata sejarah atau cagar budaya.

"Saya imbau ke pak Gubernur teruskan saja kebijakan yang baik, jangan kebijakan yang baik di potong-potong gitu," ucap Prasetio di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Ia mengaku heran dengan keinginan Pemprov DKI membangun pemukiman warga dengan konsep rumah berlapis.

Apalagi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi, kawasan Kampung Akuarium masuk dalam kategori P3.

Baca juga: Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Artinya, kata dia, kawasan tersebut milik pemerintah daerah dan Pemprov DKI bisa memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan pemerintah.

"Sebenarnya itu tanah pemerintah. Pemerintah yang sebelumnya kan baik ya, teruskan saja seharusnya, apa sih permasalahannya?" kata dia.

Pemprov DKI Jakarta berencana membangun pemukiman warga di Kampung Akuarium pada 2020. Pembangunan ini dengan konsep rumah berlapis.

Baca juga: Fraksi PDI-P DKI Tak Setuju Usulan Anggaran Pembangunan Kampung Akuarium

Anggaran pembangunan ini diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Anggaran Prioritas Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X