Soal Kampung Akuarium, Ketua DPRD DKI Minta Anies Teruskan Kebijakan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengomentari rencana Pemerintah Provinsi DKI yang akan membangun kembali kawasan Kampung Akuarium, di Penjaringan, Jakarta Utara.

Prasetio meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneruskan program yang telah dijalankan oleh gubernur sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat Ahok menjabat, Pemprov DKI menggusur permukiman warga untuk dibuat tanggul laut. Serta menjadikan kawasan tersebut sebagai area cagar budaya karena ada benteng.

Baca juga: Riwayat Kampung Akuarium, Digusur Ahok, Kini Akan Dibangun Ulang Anies

Sementara itu, kini Pemprov DKI ingin membangun permukiman warga dan menjadikan wisata sejarah atau cagar budaya.

"Saya imbau ke pak Gubernur teruskan saja kebijakan yang baik, jangan kebijakan yang baik di potong-potong gitu," ucap Prasetio di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Ia mengaku heran dengan keinginan Pemprov DKI membangun pemukiman warga dengan konsep rumah berlapis.

Apalagi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi, kawasan Kampung Akuarium masuk dalam kategori P3.

Baca juga: Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Artinya, kata dia, kawasan tersebut milik pemerintah daerah dan Pemprov DKI bisa memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan pemerintah.

"Sebenarnya itu tanah pemerintah. Pemerintah yang sebelumnya kan baik ya, teruskan saja seharusnya, apa sih permasalahannya?" kata dia.

Pemprov DKI Jakarta berencana membangun pemukiman warga di Kampung Akuarium pada 2020. Pembangunan ini dengan konsep rumah berlapis.

Baca juga: Fraksi PDI-P DKI Tak Setuju Usulan Anggaran Pembangunan Kampung Akuarium

Anggaran pembangunan ini diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Anggaran Prioritas Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Rumah berlapis dibangun secara vertikal seperti halnya rumah susun. Namun, rumah berlapis maksimal hanya memiliki empat lantai.

Permukiman ini dulunya digusur pada era Ahok tahun 2016.

Tempat tersebut digusur karena akan dibangun sheetpile di tempat berdirinya bangunan warga di samping Museum Bahari dan Pasar Ikan.

Tanggul juga harus dibangun untuk mencegah air laut masuk.

Saat proses pengurukan seusai penertiban, Pemprov DKI menemukan benteng peninggalan Belanda yang tenggelam di dekat permukiman.

Ahok ketika itu ingin merestorasi benteng tersebut.